KULIAH PEMBUKAAN : PELUANG dan TANTANGAN HUKUM PROFETIK

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah memulai perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 pada 27 September 2019 dengan menerima total 97 mahasiswa.

Dalam sambutan pembukanya pada Kuliah Pembukaan yang menandai dibukanya tahun akademik 2019/2020, Dekan Fakultas Hukum Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. menyampaikan selamat datang dan selamat berdiskusi di lingkungan Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Menurutnya mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan orang-orang pilihan, yang jika tidak benar-benar pandai secara akademik maka adalah orang yang beruntung karenaUII benar-benar melakukan seleksi untuk mendapatkan input yang baik.

Dengan mengangkat tema  “Peluang & Tantangan Hukum Profetik Bagi Pengembangan Hukum Nasional di Era Digital” Kuliah Pembukaan bagi ketiga prodi kali ini menghadirkan pembicara Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., dan Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan moderator Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. Ketiganya merupakan pengajar tetap di ketiga prodi.

Dalam presentasinya Dr. Artidjo Alkostarmenyampaikan bahwa hukum profetik yang berprionsip pada illahi tidak lepas dari risalah kenabian, di mana yang dicari adalah kebenaran hakiki. Hukum profetik dan hukum sekuler memiliki perbedaan dimensi di mana jika Hukum sekulr dimensi terakhirnya adalah alam maka hukum profetik dimensi terakhirnya adalah rahmatanlil’alamin. Oleh karena itu mantan hakim agung ini berharap bahwa dengan dimensi tersebut hukum profetik bisa menjadi inspirasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Sementara itu Prof. Jawahir Thontowi, mengupas tentang teori hukum inklusif yang menurutnya merupakan pemikiran paradigmatik baru, dan tidak serta-merta hadir sebagai pemikiran tunggal, melainkan terbebntuk dan dipengaruhi pemikiran hukum global. Teori ini dibangun dalam landasan filosofis yang terdiri dari hakikat kebenaran ontologis, disusun dengan metode akademik, epistimologis serta teruji secara aksiologi dalam dunia empirik., dan konstruksi teoritisnya didasarkan pada lima proporsi yaitu hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan akan hadir ketika pendekatan non –linier atau interkoneksiantara ilmu-ilmu lain.

Read more

SENJA DI CIKDITIRO : DISKUSI SEPUTAR STUDI KENOTARIATAN

Program Studi  Magister kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas  Islam Indonesia menggelar Diskusi Alumni yang mengetengahkan isu-isu aktual seputar dunia notariat.  Mengundang Aulia Taufani, S.H. Not. Notaris yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UII, pada sore hari di Cikditiro Hari Sabtu, 14 September 2019 almuni MKN UII membahas beberapa persoalan diantaranya, notaris pada era 4.0 di mana segala sesuatu dilakukan secara digital, sementara itu beberapa prinsip kenotariatan masih belum bisa menyesuaikan dengan hal itu, terutama untuk akta-akta dengan aset yang bernilai sangat besar, meskipun saat ini cyber notary telah diatur dalam UUJN namun hal tersebut masih menjadi tantangan bagi para notaris.

Selain itu, isu mengenai Pendidikan Kenotariatan juga menjadi Isu yang banyak dibicarakan oleh para notaris apakah Magister Kenotariatan merupakan profesi ataukah pendidikan akademik? Karena saat ini kurikulum kenotariatan lebih banyak mengarah ke akademik daripada materi-materi tentang kenotariatan yang menuntut skill atau kemampuan sebagai notaris.

Aulia  Taufani juga menyoroti tentang bagaimana saat ini Notaris lebih mementingkan kuantitas akta daripada kualitas akta, dalam hal ini beberapa notaris rela dibayar rendah namun mereka sangat produktif sekali dalam membuat akta bahkan sampai ribuan akta perbulannya. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana kualitas akta tersebut, karena menurutnya akta seharusnya mampu menjadi jaminan keamanan bagi klien, di mana ketika klien memegang akta tersebut klien merasa terjamin kepemilikannya di sanalah letak value seorang Notaris.

Aulia percaya bahwa tantangan 4.0 yang semakin nyata akan bisa terjawab dengan baik oleh para notaris namun begitu seharusnya hal tersebut tidak akan menginterupsi Jabatan Notaris. Aulia juga mengajak para alumni MKN UII untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tantangan yang dihadapi dunia kenotariatan, seperti bagaimana kedudukan hukum notaris berkaitan dengan perlindungan hukum, maupun kewajiban hukum , dan hukum yang harus ditegakkan bagi notaris yang bermasalah. (humas)

SENJA DI CIK DI TIRO: SHARING BERSAMA ALUMNI

Sabtu 14 September 2019 bertempat di Cik Di Tiro,  Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum  mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Senja di Cik Di Tiro yang dipandu langsung oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Drs Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D Kaprodi MH UII.

Mengundang Alumni PDIH dan MH UII acara ini bertujuan untuk mendengarkan berbagai macam masukan, kesan dan pesan yang disampaikan oleh Alumni dua prodi tersebut, dengan maksud bahwa masukan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pengembangan prodi selanjutnya. Demikian disampaikan Agus Triyanta, Ph.D. dalam sambutan pembukanya.

Sementara itu Prof. Jawahir menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran para alumni dan atas integritas moral yang selama ini dimiliki alumni MH dan PDIH UII yang telah dirawat dengan baik, sehingga sampai saat ini para alumni pascasarjana Fakultas Hukum UII tetap membawa nama baik almamater dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

PDIH khususnya mengundang para alumninya untuk kembali ke kampus dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kampus karena saat ini PDIH sedang dalam upaya akselerasi atau percepatan program tanpa menghilangkan prinsip akademik yang selama ini telah berjalan untuk meraih level yang lebih tinggi, dalam hal ini harapannya Prodi PDIH akan mendapatkan Akreditasi A pada periode Akreditasi yang sedang berjalan.

Selain itu saat ini juga sedang dilakukan pengembangan multi kampus yang diketuai oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.  Dengan adanya pengembangan multi kampus tersebut harapannya PDIH dan MH UII bisa semakin luas dan leluasa dalam menyebarkan keilmuan hukum yang berintegritas sesuai cita-cita UII, dengan tetap mengusung jargon long tradition of freedom, dan leads you to explore the laws from authoritative sources. (humas)

 

 

Logo Post Pasca FH UII

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Magister dan Doktor FH UII Gel. 2 Kelas Sept 2019


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2019 Gel.2

Magister Hukum, Magister Kenotariatan & Doktor Ilmu Hukum


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitian Tes PMB Program Magister dan Doktor Fakultas Hukum UII bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu Hukum Gelombang 2 Kelas September 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini, peserta yang dinyatakan diterima agar segera melakukan Heregistrasi sebelum batas waktu terakhir yang telah ditentukan di dalam lampiran surat berikut.

Demikian informasi Hasil Tes PMB Magister (S2) dan Doktor (S3) Fakultas Hukum UII, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Silahkan Klik Url Lampiran berikut :

Bagi peserta yang dinyatkan diterima diharapkan agar segera melakukan Heregistrasi dengan menguplod bukti pembayaran heregistrasi pada link berikut sebelum batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis dalam lampiran surat di atas ( Silahkan Klik Url berikut ) :

Kuliah Umum : Arah Pengaturan Kebijakan Pertanahan

Berbicara tanah adalah berbicara tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengaturan kebijakan pertanahan diharapkan bisa memihak kepada rakyat, dan civitas akademika hukum punya kewajiban untuk mengawal kebijakan tersebut. Demikian sedikit inti yang dapat dipetik dari Kuliah umum bertajuk “Arah Pengaturan Kebijakan Pertanahan” disampaikan oleh Bapak Andi Tenrisau, S.H., M.H. dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diselenggarakan oleh Magister kenotariatan UII pada Hari Sabtu,13 Juli 2019.

Dalam kuliahnya Bapak Andi menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pertanahan sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik, diantaranya adanya reforma agraria untuk menguatkan kepemilika masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya kepemilikan tanah lebih dari 4 bidang akan dikenakan pajak progresif, dan HGU yang dibatasi sampai 35 tahun atau sampai dipandang keuntungan sudah cukup tercapai. Pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah yang akan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan, dan SOA untuk mewujudkan one map policy. Untuk melihat ulang kuliah umum ini silahkan kunjungi akun youtube Program Pascasarjana Hukum UII

Kuliah Umum Hak Kekayaan Intelektual

Jumat Malam 12 Juli 2019. Magister Ilmu Hukum UII kembali mendatangkan Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H., dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI untuk memberikan kuliah umum.

Pada kesempatan kemarin Dr. Molan memberikan kuliah umum bertajuk “Arah kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. Dalam kuliah yang bisa dilihat secara live streaming melalui akun sosial media Pascasarjana Hukum UII tersebut, Dr. Molan banyak memaparkan tentang arah kebijakan pemerintah mengenai HAKI yang di tahun ini yang lebih banyak memusatkan pada Desain Industri, dikarenakan saat ini banyak bermunculan ukm baru.

Sementara itu pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran merek dagang masih minim bahkan sering tertukar dengan paten. Menurut Dr. Molan , HAKI sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong industri kreatif untuk berkembang dan lebih komersil karena merek yg tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak memberikan efek pada pemilih merek.

Pengumuman Hasil tes PMB Doktor MORA dan BPPDN UII

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Doktor FH UII Jalur Khusus Beasiswa Kelas September 2019

Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2019 Jalur Khusus Beasiswa MORA dan BPPDN – Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitia Tes PMB Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Doktor (S3)  Ilmu Hukum  Jalur Khusus Beasiswa MORA dan BPPDN Kelas September 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini, peserta yang dinyatakan diterima agar segera melakukan Heregistrasi nanti setelah ada pengumuman kelulusan dari Institusi Pemberi Beasiswa dalam hal ini adalah Kementerian Agama  Republik Indonesia untuk peserta Program beasiswa Mora 5000 Doktor, dan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk peserta Program beasiswa BPPDN.

Demikian informasi Hasil Tes Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Jalur Khusus Beasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Berikut lampiran surat beserta nama-nama peserta PMB Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Jalus Khusus Basiswa Kelas September 2019 yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru pada Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII ( Silahkan Klik Url berikut ) :

Demikian pengumuman hasil tes PMB Doktor (S3) Illmu Hukum jalur beasiswa, semoga dapat dijadikan informasi dengan seksama, Terima kasih.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb.

Kuliah Umum PROF JIMLY: Evaluasi Pemilu Serentak

Pemilu Serentak merupakan event yang luar biasa menyedot atensi masyarakat Indonesia. Bagaimana beberapa bulan ini mata rakyat Indonesia tertuju pada sebuah perhelatan akbar Pesta Demokrasi yang menandai pergantian fase baru dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemilu telah usai namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Melihat fenomena tersebut, Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum Faklultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan hukum yang berkomitmen untuk menghadirkan atmosfer akademik yang menarik dengan kajian-kajian yang sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia dan isu-isu aktualnya merasa perlu menggelar forum akademik untuk mengkaji perhelatan Pemilu Serentah yang masih hangat diperbincangkan.

Menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 -2008, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2012-2017, sebagai narasumber, Jumat 28 Juni 2019 digelar Kuliah Umum bertajuk “ Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019” . Prof. Jimly sendiri merupakan tokoh yang dianggap tepat untuk menyoroti fenomena yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini karena pernah menjabat senagai ketua MK dan DKPP yang seringkali terkait dengan Pemilu.

Dalam pemaparannya Prof. Jimly menyampaikan bahwa banyaknya fenomena yang ada pada Pemilu Serentak kali ini, terjadi karena Pemilu Serentak masih dalam tahap uji coba karena merupakan objek perbaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum selesai. Artinya, perbaikan-perbaikan tersebut masih terus dilakukan. Namun begitu, Pemilu Serentak kali ini dipandangnya sebagai buah dari pola pikir “efisiensi” yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran atau erat kaitannya dengan ekonomi.

Selanjutnya Prof. Jimly juga menyoroti bagaimana Politik mendominasi kehidupan bernegara sedangkan Hukum hanyalah produk dari politik, namun politik itu sendiri juga di dasarkan pada ekonomi, jadi cara berpikir pengelola negara cenderung menggunakan logika ekonomi, hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang baru saja berlalu. Menurutnya Demokrasi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan Logika Ekonomi.

Selain membahas seputar pemilu Prof. Jimly juga membahas mengenai fungsi-fungsi lembaga negara, seperti parlemen dan DKPP dan perbandingannya dengan Negara lain.

Dimoderatori oleh Allan Fatchan Gani wardhana, S.H., M.H. Dosen Muda Tata Negara Fakultas Hukum UII acara yang berlangsung di Auditorium Cik Ditiro ini berhasil menyedot animo mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum baik dari internal UII, maupun dari Universitas lain di sekitar UII. Tak kurang dari 100 Orang mahasiswa hadir dan antusias untuk menyerap ilmu dari Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Workshop Penulisan Jurnal Nasional Dan Internasional Magister Hukum

Rabu(26/6) Program Studi Magister Ilmu Hukum menggelar Workshop penulisan Jurnal Nasional dan Internasional. Menurut Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan pemahaman mahasiswa dalam penulisan jurnal baik nasional maupun internasional mengingat saat ini bahkan sejak tahun 2012 setiap mahasiswa telah diwajibkan untuk menerbitkan karya ilmiahnya pada jurnal sebagai syarat kelulusan.

Hadir sebagai narasumber workshop adalah Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. beliau adalah Kepala Penerbitan Jurnal di Fakultas Hukum UII, selain itu ada juga Prof.Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. yang banyak menjelaskan tentang cara-cara penulisan Jurnal Internasional.

Dengan adanya workshop ini diharapkan mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri untuk mulai mencari materi-materi yang akan digunakan sebagai sumber penulisan jurnal, sehingga pada saat waktu kelulusan tiba, mahsiswa sudah siap dengan persyaratan tersebut.

Jayanti Puspitaningrum Doktor Ke 86 PDIH UII

Senin, 17 Juni 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum.  Adalah Jayanti Puspitaningrum, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang berhasil lulus dan mendapatkan gelar doktor bidang Ilmu Hukum. Bertempat di Auditorium UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Promovenda diuji oleh 7 orang dewan penguji yang terdiri dari, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum sebagai Promotor, Dr. Saifudin, S.H., M.Hum, sebagai Co. Promotor, serta Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., Prof. Dr. Achmad Sodiki, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.,  Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag, sebagai  anggota penguji.

Mengetengahkan Judul Disertasi “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi” Penelitian Jayanti membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang pembentukan daerah yang putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan berimplikasi terhadap perubahan batas wilayah.  Mengkhususkan Wilayah Papua dalam penelitiannya, hasil dari penelitian milik Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Yapis Periode 2011-2015 ini menunjukkan bahwa berdasarkan 4 keputusan terkait yang diteliti, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang- undang terkait pemekaran daerah dan sengketa batas wilayah.

Penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan di antaranya; Mahkamah Konstitusi menguatkan Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa batas wilayah Pulau Berhala ; MK menyatakan bahwa pembuat undang-undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat  Kabupaten Tambrauw yang telah membagi wilayahnya dari 10 distrik menjadi 6 distrik ; MK menyatakan terbitnya UU No. 40 Tahun 2003 telah menimbulkan dualisme pemerintahan dalam pembentukan  kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Aru.  MK juga mengembalikan letak Ibu Kota Kabupaten Maybrat ke Ayamaru.

Melalui hal tersebut Jayanti menilai Penolakan permohonan sengketa batas wilayah melalui pengujian undang-undang dengan alasan pembagian dan penetapan batas wilayah adalah mutlak kewenangan provinsi atau kabupaten masih bersifat relatif.  Sehingga menurut Jayanti, penyelesaian sengketa batas wilayah selain harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, dan apabila terjadi sengketa batas wilayah sebaiknya hal tersebut hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintahan (Menteri Dalam Negeri)

Promovenda berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan dewan penguji yang diketuai oleh Dekan Fakultas Hukum UII Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum dan lulus dengan Preddikat Memuaskan. Dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke 86 yang dihasilhan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.