Archive for category: Berita

Program Studi  Magister kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas  Islam Indonesia menggelar Diskusi Alumni yang mengetengahkan isu-isu aktual seputar dunia notariat.  Mengundang Aulia Taufani, S.H. Not. Notaris yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UII, pada sore hari di Cikditiro Hari Sabtu, 14 September 2019 almuni MKN UII membahas beberapa persoalan diantaranya, notaris pada era 4.0 di mana segala sesuatu dilakukan secara digital, sementara itu beberapa prinsip kenotariatan masih belum bisa menyesuaikan dengan hal itu, terutama untuk akta-akta dengan aset yang bernilai sangat besar, meskipun saat ini cyber notary telah diatur dalam UUJN namun hal tersebut masih menjadi tantangan bagi para notaris.

Selain itu, isu mengenai Pendidikan Kenotariatan juga menjadi Isu yang banyak dibicarakan oleh para notaris apakah Magister Kenotariatan merupakan profesi ataukah pendidikan akademik? Karena saat ini kurikulum kenotariatan lebih banyak mengarah ke akademik daripada materi-materi tentang kenotariatan yang menuntut skill atau kemampuan sebagai notaris.

Aulia  Taufani juga menyoroti tentang bagaimana saat ini Notaris lebih mementingkan kuantitas akta daripada kualitas akta, dalam hal ini beberapa notaris rela dibayar rendah namun mereka sangat produktif sekali dalam membuat akta bahkan sampai ribuan akta perbulannya. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana kualitas akta tersebut, karena menurutnya akta seharusnya mampu menjadi jaminan keamanan bagi klien, di mana ketika klien memegang akta tersebut klien merasa terjamin kepemilikannya di sanalah letak value seorang Notaris.

Aulia percaya bahwa tantangan 4.0 yang semakin nyata akan bisa terjawab dengan baik oleh para notaris namun begitu seharusnya hal tersebut tidak akan menginterupsi Jabatan Notaris. Aulia juga mengajak para alumni MKN UII untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap tantangan yang dihadapi dunia kenotariatan, seperti bagaimana kedudukan hukum notaris berkaitan dengan perlindungan hukum, maupun kewajiban hukum , dan hukum yang harus ditegakkan bagi notaris yang bermasalah. (humas)

Jumat Malam 12 Juli 2019. Magister Ilmu Hukum UII kembali mendatangkan Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H., dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI untuk memberikan kuliah umum.

Pada kesempatan kemarin Dr. Molan memberikan kuliah umum bertajuk “Arah kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. Dalam kuliah yang bisa dilihat secara live streaming melalui akun sosial media Pascasarjana Hukum UII tersebut, Dr. Molan banyak memaparkan tentang arah kebijakan pemerintah mengenai HAKI yang di tahun ini yang lebih banyak memusatkan pada Desain Industri, dikarenakan saat ini banyak bermunculan ukm baru.

Sementara itu pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran merek dagang masih minim bahkan sering tertukar dengan paten. Menurut Dr. Molan , HAKI sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong industri kreatif untuk berkembang dan lebih komersil karena merek yg tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak memberikan efek pada pemilih merek.

Pemilu Serentak merupakan event yang luar biasa menyedot atensi masyarakat Indonesia. Bagaimana beberapa bulan ini mata rakyat Indonesia tertuju pada sebuah perhelatan akbar Pesta Demokrasi yang menandai pergantian fase baru dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemilu telah usai namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Melihat fenomena tersebut, Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum Faklultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan hukum yang berkomitmen untuk menghadirkan atmosfer akademik yang menarik dengan kajian-kajian yang sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia dan isu-isu aktualnya merasa perlu menggelar forum akademik untuk mengkaji perhelatan Pemilu Serentah yang masih hangat diperbincangkan.

Menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 -2008, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2012-2017, sebagai narasumber, Jumat 28 Juni 2019 digelar Kuliah Umum bertajuk “ Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019” . Prof. Jimly sendiri merupakan tokoh yang dianggap tepat untuk menyoroti fenomena yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini karena pernah menjabat senagai ketua MK dan DKPP yang seringkali terkait dengan Pemilu.

Dalam pemaparannya Prof. Jimly menyampaikan bahwa banyaknya fenomena yang ada pada Pemilu Serentak kali ini, terjadi karena Pemilu Serentak masih dalam tahap uji coba karena merupakan objek perbaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum selesai. Artinya, perbaikan-perbaikan tersebut masih terus dilakukan. Namun begitu, Pemilu Serentak kali ini dipandangnya sebagai buah dari pola pikir “efisiensi” yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran atau erat kaitannya dengan ekonomi.

Selanjutnya Prof. Jimly juga menyoroti bagaimana Politik mendominasi kehidupan bernegara sedangkan Hukum hanyalah produk dari politik, namun politik itu sendiri juga di dasarkan pada ekonomi, jadi cara berpikir pengelola negara cenderung menggunakan logika ekonomi, hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang baru saja berlalu. Menurutnya Demokrasi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan Logika Ekonomi.

Selain membahas seputar pemilu Prof. Jimly juga membahas mengenai fungsi-fungsi lembaga negara, seperti parlemen dan DKPP dan perbandingannya dengan Negara lain.

Dimoderatori oleh Allan Fatchan Gani wardhana, S.H., M.H. Dosen Muda Tata Negara Fakultas Hukum UII acara yang berlangsung di Auditorium Cik Ditiro ini berhasil menyedot animo mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum baik dari internal UII, maupun dari Universitas lain di sekitar UII. Tak kurang dari 100 Orang mahasiswa hadir dan antusias untuk menyerap ilmu dari Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.