Logo Post Pasca FH UII

Teliti Mengenai Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik, Diah Arimbi Raih Gelar Doktor

BPJS Kesehatan merupakan bentuk operasional dari Program Jaminan Kesehatan Nasional milik pemerintah yang memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut merupakan jembatan untuk menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Kendati demikian, dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan tetap mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan kajian hukum dan membutuhkan pengaturan seperti kedudukan hukum dan kewenangan sebagai Badan Hukum Publik.

Adalah Diah Arimbi, S.SiT., M.H. dosen Poltekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang mengetengahkan permasalahan tersebut dalam penelitian Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Badan Hukum Publik”.

Hasil penelitian Diah Arimbi dipresentasikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 di Auditorium Lantai III Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dihadapan Promotor dan Penguji, Promovenda menyampaikan kesimpulan dari penelitiannya yang menemukan bahwa BPJS memang merupakan badan hukum publik, tetapi tidak memiliki otonomi dalam membuat kebijakan atau regulasi. Keadaan tersebut berawal dari disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden. Berawal dari Peraturan Presiden yang kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan , keadaan tersebut dapat memicu konflik kewenangan antara BPJS dengan Kementerian kesehatan yang berdampak pada ketidaksempurnaan independensi BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik . Adanya disharmoni tersebut menjadi tugas DSJN (Dewan Jaminan Soisial Nasional) sebagai pengawas untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di bawahnya terkait dengan jaminan kesehatan.

Dihadapan Promotor dan Co promotor, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H. S.U dan dr. M. Nasser Sp.KK., D.Law, serta Dewan Penguji yakni Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof.dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH., dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Promovenda berhasil mempertahankan disertasinya dengan hasil Sangat Memuaskan. Dengan Demikian Diah Arimbi, S.SiT., M.H. berhak mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum dengan spesifikasi Hukum Kesehatan dan merupakan Doktor Ke-71 yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Logo Post Pasca FH UII

Teliti Mengenai Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik, Diah Arimbi Raih Gelar Doktor

BPJS Kesehatan merupakan bentuk operasional dari Program Jaminan Kesehatan Nasional milik pemerintah yang memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut merupakan jembatan untuk menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Kendati demikian, dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan tetap mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan kajian hukum dan membutuhkan pengaturan seperti kedudukan hukum dan kewenangan sebagai Badan Hukum Publik.

Adalah Diah Arimbi, S.SiT., M.H. dosen Poltekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang mengetengahkan permasalahan tersebut dalam penelitian Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Badan Hukum Publik”.

Hasil penelitian Diah Arimbi dipresentasikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 di Auditorium Lantai III Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dihadapan Promotor dan Penguji, Promovenda menyampaikan kesimpulan dari penelitiannya yang menemukan bahwa BPJS memang merupakan badan hukum publik, tetapi tidak memiliki otonomi dalam membuat kebijakan atau regulasi. Keadaan tersebut berawal dari disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden. Berawal dari Peraturan Presiden yang kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan , keadaan tersebut dapat memicu konflik kewenangan antara BPJS dengan Kementerian kesehatan yang berdampak pada ketidaksempurnaan independensi BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik . Adanya disharmoni tersebut menjadi tugas DSJN (Dewan Jaminan Soisial Nasional) sebagai pengawas untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di bawahnya terkait dengan jaminan kesehatan.

Logo Post Pasca FH UII

Lindra Darnela Angkat Isu Intervensi Kemanusiaan DK PBB Terhadap Konflik Libya

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali menggelar Ujian Terbuka Disertasi yang ke-71 pada hari Selasa, 22 Agustus 2017. Sidang terbuka promosi doktor ini berlangsung di Ruang Auditorium lt. 3 Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Promovendus, Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., mengangkat judul disertasi “Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Terhadap Konflik di Libya Dalam Perspektif Hukum Internasional.”

Dalam disertasinya, Lindra mempertanyakan kesesuaian intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya dengan nilai-nilai etis intervensi kemanusiaan. “Intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar teori intervensi kemanusiaan,” papar Lindra.

Selain itu, Lindra mengkritisi legalitas intervensi kemanusiaan di Libya yang memiliki capaian yang tidak seragam jika dikaitkan dengan hukum internasional. “Meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa intervensi di Libya ini adalah legal, namun ada beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan beberapa pasa dalam Piagam PBB,” jelas promovendus yang juga seorang Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini.

Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah legitimasi intervensi kemanusiaan di Libya. Terdapat tiga hal yang menjadi indikator dalam hal tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, yaitu mengenai: legitimasi DK PBB untuk merekomendasikan adanya intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, kewenangan Resolusi 1973 dalam mengundang intervensi kemanusiaan di Libya dengan tujuan perubahan rezim, dan prinsip Responsibility to Protect (R2P) yang dijadikan alasan dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. “Intervensi kemanusiaan di Libya tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional,” pungkasnya.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Lindra Darnela berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. (Rektor UII). Hasil penilaian para dewan penguji menyatakan bahwa Lindra memperoleh nilai sangat memuaskan. Adapun dewan penguji pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., Prof. .Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., dan Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Selamat kepada Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah menyelesaikan studi doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi keberlangsungan hukum di dunia. (HR)

Logo Post Pasca FH UII

Zaenuri Bahas Regulasi Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan doktor ke-70 di bidang Ilmu Hukum melalui Ujian Terbuka Disertasi pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Adapun promovendus yang diuji pada eventPromosi Doktor tersebut ialah Zaenuri, S.Ag., M.H.

Judul disertasi yang diangkat adalah “Impelementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar (Regulasi) Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI) Kurun Waktu 2007-2010.” Dalam disertasinya itu, Zaenuri mengupas tuntas praktik izin perubahan status/tukar-menukar tana wakaf di Indonesia yang mengacu pada UU terbaru tentang perwakafan di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004. “Pada prinsipnya, UU ini melarang tukar menukar harta benda wakaf, tetapi kemudian memberikan pengecualian, yang diatur dalam pasal 41, yaitu apabila objek wakaf diperlkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),” jelas Zaenuri.

Sang promovendus menerangkan bahwa UU wakaf di Indonesia dalam bagian-bagian lain selain istibdal tergolong moderat, tetapi dalam bagian istibdal cenderung mempersempit. Di bagian-bagian lain, seperti diakomodasina wakaf produktif dan dibentuknya lembaga BWI ang menangani kasus perwakafan dan independen. Akan tetapi dalam soal tukar-menukar wakaf, cenderung mmempersempit, dengan mengambil prinsip melarang istibdal, kecuali karena ada RUTR. “Dari sini rimbul kesenjangan, dari sudut yuridis antara UU dan penjabarannya dalam PP,” demikian Zaenuri memaparkan.

Dari permasalahan yang diangkat, Zaenuri menyarankan perlunya revisi teradap Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 PP No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tentang Wakaf, yang berkaitan dengan alasan tukar-menukar harta benda wakaf, yang selama ini hanya satu alasan, yaitu RUTR. Beliau juga mengutarakan perlunya PP menjelaskan lebih detail alur kontrol dari masyarakat terhadap proses tukar-menukar, termasuk memasukkan pengajuan permohonan kontrol publik kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI), berdasarkan kasus di lapangan, yang hal ini belum dimasukkan. “Dan perlunya PP direvisi dengan memberikan detail cakpan alasan-alasan harta benda wakaf yang tidak bisa dimanfaakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf,” lanjut Zaenuri.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Zaenuri berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji dan memperoleh penilaian sangat memuaskan. Adapun dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. (Rektor UII) pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Selamat kepada Dr. Zaenuri, S.Ag., M.H. yang telah menyelesaikan studi doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia. (HR)

Logo Post Pasca FH UII

Amin Bendar Kritisi Ekonomi Dalam Hukum Pertambangan

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar Ujian Terbuka Disertasi pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 bertempat di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Promovendus yang diuji pada event Promosi Doktor tersebut ialah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Ternate, Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum.

Dalam disertasinya yang berjudul “Analisis Ekonomi dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan”, ia menerangkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum telah terimplementasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Sekalipun sudah terimplementasi ke dalam dua undang-undang tersebut, namun belum membawa keuntungan yang diharapkan (expected return) secara efisien,” terang Amin. Ia menambahkan bahwa hal tersebut belum mencapai nilai ekonomi yang optimal, sehingga belum mendorong terwujudnya kesejahteraan publik atau peningkatan kemakmuran (wealth maximization) rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, ia mengkritisi cost and benefit yang diperoleh negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, “cost and benefit belum seimbang, karena kerugian negara lebih besar daripada keuntungannya.” Oleh karena itu, ia menyarankan penerimaan negara di bidang pertambangan mineral dan batubara agar ditinjau kembali untuk direvisi, dan membuat peraturan hukum baru dengan menggunakan analisis ekonomi yang tepat dan tidak bersifat pragmatis. Promovendus pun mengusung sistem penglolaan pertambangan mineral dan batubara yang disebut dengan sistem Bagi Hasil Model Ngasi (Production Sharing Contract-Ngasi Model). Sistem PSCN ini lahir dari etnik Makean di Maluku Utara dan sudah digunakan dan dikenal masyarakat umum Maluku Utara sejak berabad-abad.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Amin berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. (Rektor UII), dan memperoleh penilaian sangat memuaskan. Adapun dewan penguji pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum., Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum.

Selamat kepada Dr. Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum. yang telah menyelesaikan studi doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa dan bangsa. (HR)

Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Antar Damianus Krismantoro Raih Gelar Doktor Ke – 68

Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan Doktor baru. Adalah Damianus Krismantoro, S.H., M.Hum. yang merupakan Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta berhasil mempertahankan Disertasinya mengenai  Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Yogyakarta (Kajian Dari Aspek Budaya Hukum) di hadapan Dewan Penguji.

Bertempat di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada Sabtu, 13 Mei 2017 Promovendus memaparkan bahwa penelitian Disertasinya dilandasi oleh adanya tantangan dalam melakukan penataan ruang di DIY, di mana kota Yogyakarta sebagai inti merupakan kota pusaka budaya. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah DIY , namun juga perlu mempertimbangkan Kota Yogyakarta dalam peradabannya di masa lampau.

Dengan tujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan memahami bagaimanakah makna budaya hukum penataan ruang berbasis budaya Kraton Yogyakarta dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum penataan ruang dalam mewujudkan filosofi hamemayu hayuning buwana Promovendus mengambil kesimpulan bahwa secara umum makna budaya hukum penataan ruang berbasis budaya Kraton Yogyakarta telah tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 secara eksplisit. Namun, ada kekhawatiran bahwa “ ruh” keistimewaan akan hilan jika tidak ada tindakan yang tepat untuk melestarikan dan menguatkan keistmewaan tata ruang Kota Yogyakarta. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum penataan ruang demi tercapainya filosofi tersebut di atas.

Dengan Promotor Prof. Dr. Sudjito, S.H., M. Si., dan Co Promoror Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D., Promovendus berhasil lulus dengan predikat memuaskan dan menjadi Doktor Ke 68 yang dilahirkan oleh Fakultas Hukum UII serta merupakan Doktor ke- 111 yang dihasilkan di Universitas Islam Indonesia.

Hakim PTUN Jogja Raih Gelar Doktor Ke-66 Dari Pascasarjana FH UII

Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pascareformasi masih menjadi objek saling lempar wewenang antara kewenangan Mahkamah Agung dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping badan peradilan khusus dalam memutus perkaranya.  Hal tersebut dinilai Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” sebagai ketidaksiapan pemerintah dalam menyelesaikan perkara pilkada.

Disampaikan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 14 Januari 2017, Disertasi Novy sampai pada kesimpulan adanya perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan legalitas di mana penyelesaiannya terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pilkada dan menolak mengadili sengketa di luar hasil pilkada.  Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pilkada dengan melakukan pengujian konstitusional pemilu (pemilukada). Penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sengketa yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilukada saja melainkan juga aspek yang mempengaruhi perolehan hasilnya.

Novy juga menyampaikan konsep Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan dibentuknya badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015  adalah sebuah lembaga peradilan. Sementara itu penyelenggaraan peradilan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah nantinya, harus diselesaikan dalam sebuah konstruksi pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dari ke empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi PTUN yang berupa keputusan/penetapan dan tindakan pemerintahan membuat penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota pada dasarnya lebih dekat dengan karakteristik sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Badan peradilan khusus merupakan ius constitutum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang keberadaannya hanya mewujudkan keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Rekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

 

Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. , Soroti Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pasca Reformasi

Yogyakarta – (28/11) Universitas Islam Indonesia baru saja menggelar Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Dua Guru Besar baru yakni Guru Besar di Bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang diraih oleh Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. dan Guru Besar di bidang Ilmu Kimia yang diraih oleh Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai homebase bagi Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. turut berbahagia atas pencapaian yang diraih oleh Prof. Ni’mah, setelah pengabdian dan kerjakeras yang dilakukan selama mengabdi di Fakultas Hukum pada khususnya dan UII pada umumnya.

Pengukuhan tersebut ditandai dengan pidato ilmiah yang disampaikan di depan segenap civitas akademika UII serta tamu undangan yang hadir di Gedung Kahar Mudzakir Kampus Terpadu UII. Dalam Pidatonya Prof. Ni’mah megambil judul “Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara Pasca Reformasi”. Dengan mengetengahkan ulasan mengenai kemunculan lembaga-lembaga independen baru produk dari reformasi 1998 yang dinilai mengurangi kewenangan lembaga pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, Koordinator Program Magister Ilmu Hukum PPs FH UII ini juga menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa untuk lembaga negara yang berbasis pada kewenangan berada pada konstitusi, dan jalurnya sudah jelas melalui Mahkamah Konstitusi. Prof Ni’mah menilai ada implikasi politik yang ditimbulkan dari hadirnya lembaga-lembaga independen. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya hasrat dari kelompok politik khususnya yang berada diparlemen untuk menitipkan kepentingan politiknya.

Pada akhirnya, pidato sampai kepada kesimpulan bahwa urgensitas perluasan para pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberi payung hukum yang jelas terhadap kasus-kasus tersebut melalui jalur hukum bukan jalur politik. Dalam kesempatan pidatonya Prof Ni’mah juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap keluarga, seluruh guru, dan semua orang yang selalu memberikan dukungan kepadanya untuk terus belajar dan berkarya. Selain Prof. Ni’mah Pidato juga disampaikan oleh Prof. Riyanto yang mengambil judul Peran Elektrokimia Untuk Kemadirian Bangsa.

Politik Hukum Pertanahan Pasca Orde Baru

Yogyakarta, 9 Mei 2015, Program Pascasarjana FH UII menyelenggarakan ujian terbuka/promosi doktor mahasiswa atas nama Drs. Muchtar Luthfi, SH. Luthfi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru”. Promovendus yang dipromotori oleh Prof. Sodiki ini merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam disertasinya, beliau menerangkan panjang lebar tentang inkonsistensi politik hukum pertanahan di Indonesia.

Hukum pertanahan di Indonesia pada tataran penerapannya sangat bergantung pada konstelasi subsistem politik, sehingga politik hukum pertanahan di Indonesia sering mengalami inkonsistensi. Politik hukum pertanahan mengalami gonjang ganjing di antara dua spektrum sentralisasi dan disentralisasi. Hal ini mengakibatkan pembangunan hukum di bidang pertanahan mengalami berbagai kendala yuridis. Hal ini tercermin salah satunya melalui Keppres No 34 tahun 2003.

Menurutnya, perlu adanya pengaturan yang tegas tentang pembagian wewenang di bidang pertanahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, tambahnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan agar penyerahan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan dilakukan secara bertahap dengan mempersiapkan SDm yang baik.

Muchtar Luthfi mendapat pujian dari para penguji karena semangat yang beliau tunjukkan. Walaupun dengan usia yang sudah terbilang tua, beliau masih dapat menjawab pertanyaan dari para penguji dengan penuh semangat dan meyakinkan. Hal ini semoga dapat menjadi contoh bagi para adik kelasnya di Program Doktor Hukum UII agar memiliki semangat yang tak kalah dari beliau.

Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan di Kabupten Nunukan

Yogyakarta –Program Doktor Universitas Islam Indonesia kembali menyelenggrakan Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) atas nama Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. pada Jum’at 6 Februari 2015. Acara tersebut diadakan di Ruang Auditorium lantai III Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Cikditiro No.1 Yogyakarta.

Promovendus yang merupakan seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (Kalimantan Timur) menyelesaikan pendidikan S3 nya dengan menulis Disertasi dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kabupaten NUnukan Kalimantan Utara.

Ujian terbuka yang dilaksanakan pukul 14.00 tersebut dipimpim oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. Dengan Promotor Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. dan Co Promotor Dr. Suparman Marzuki, S.H., MSI, serta diuji oleh beberapa pakar di bidang HTN seperti Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.SI., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Yahya Ahmad Zein akhirnya lulus dengan nilai memuasakan dan mendapat gelar Doktor di Bidang Hukum.