PMB hukum UII Gel I 2018-2019

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Doktor dan Magister FH UII Gelombang 1 Kelas September 2019

Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2019 Gel.1

Program Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum & Magister Kenotariatan


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitian Tes PMB Program Magister Imu Hukum dan Magiter Kenotariatan Fakultas Hukum UII bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Hukum, dan Magister Kenotariatan Gelombang 1 Kelas September 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini, peserta yang dinyatakan diterima agar segera melakukan Heregistrasi sebelum batas waktu terakhir yang telah ditentukan di dalam lampiran surat berikut.

Demikian informasi Hasil Tes Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor dan Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Berikut lampiran surat beserta nama-nama peserta PMB Gelombang 1 Kelas September 2019 yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru pada Program Doktor dan Magister Fakultas Hukum UII ( Silahkan Klik Url berikut ) :

Bagi peserta yang dinyatkan diterima diharapkan agar segera melakukan Heregistrasi dengan menguplod bukti pembayaran heregistrasi pada link berikut sebelum batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis dalam lampiran surat di atas ( Silahkan Klik Url berikut ) :

 

Ujian Terbuka Nurjihad dan Abdul Ghofur

Sabtu (18/5) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum.Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan Doktor Hukum. Pada kesempatan Sabtu kemarin Nurjihad S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum UII dan Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Jawa Tengah berhasil mempertahankan Disertasinya di hadapan dewan penguji, dan berhak atas gelar akademik tertinggi yaitu Dr. Bidang Hukum.

Dr. Nurjihad mengangkat tema Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah sementara Dr. Abdul Ghofur mengangkat tema Hukum Keluarga mengenai perlindungan hukum anak korban perceraian. Selamat untuk kedua Doktor Baru Ke 84 dan 85 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Semoga keilmuan yang dimiliki dapat semakin bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Proficiat!

Sosialisasi Double Degree Batch 4

(Selasa, 16/4) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali menggelar sosialisasi Program Double Degree dengan Youngsan University Batch Ke-4 yang rencananya akan dibuka pada bulan Juli ini. Dalam Sambutannya Dekan FH UII Dr. Abdul Jamil Menyampaikan bahwa pengalaman Luar Negeri sangatlah berharga karena bisa menunjang IPK yang tidak bisa berdiri sendiri pada era saat ini. Oleh karena itu beliau berpesan pada Alumni Double Degree untuk menyampaikan informasi yang optimal untuk memotivasi teman2nya agar bisa mengikuti program tersebut.

Demikian pula Kaprodi MH UII Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. menyampaikan bahwa International exposure sangatlah penting oleh karena itu program ini sangat menjanjikan terlebih karena biayanya terjangkau jika dibandingkan kuliah di Negara lain. Pada Batch Ke 4 ini terdapat satu kajian baru lagi yang bisa diambil oleh mahasiswa yakni Constitutional Law (HTN) setelah sebelumnya ada Business Law dan Criminal Law and Human Rights.

Pada kesempatan tersebut dihadirkan pula Alumni Double Degree Batch 1 dan 2 Yakni Fahmi Fairuzzaman, Dita Retno P, dan Ahmad Al Farouqi. Mereka bertiga diundang untuk menceritakan pengalaman studi abroad dan hidup di Korea selama kurang lebih 1 tahun

Hukum Internasional Dan Tantangan Bagi Profesi Hukum

(Jumat 22/3) Menandai Pembukaan Perkuliahan Semester Genap Kelas Maret TA 2018/2019 Magister Hukum dan Magister Kenotariatan menggelar Kuliah Pembukaan. Menghadirkan Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Kuliah Umum tersebut mengangkat tema “Hukum Internasional dan Tantangannya Bagi Profesi Hukum” dengan moderator Dodik Setiawan Nur Heryanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Dosen Hukum Internasional MH UII.

Pembahasan mengenai Hukum Internasional memang menarik terlebih jika dikaitkan dengan profesi yang terkait seperti bidang pemerintahan, bisnis dan Organisasi Internasional, dan bagaimana hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat global .

Dekan Fakultas Hukum Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa Kuliah Umum bertema Hukum Internasional ini juga menandai dibukanya Bidang Kajian Utama Hukum Internasional di MH UII yang juga menunjang program internasionalisasi Fakultas Hukum UII setelah diadakannya akreditasi AUN-QA.

Kuliah umum ini sendiri dihadiri oleh 80 Mahasiswa baru dari MH dan MKN UII

Perkembangan dan Permasalahan Tindak Pidana Pemilu

 

Tahun 2018 hingga 2019 nanti merupakan tahun politik  dengan berbagai macam fenomena yang dipandang  akan menyebabkan naiknya suhu politik. Hal tersebut dinilai akan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran menyangkut tindak pidana politik. Demikian disampaikan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Pascasarjana fakultas Hukum UII dalam pembukaan Kuliah Umum dengan tema “Perkembangan dan Permasalahan Pelanggaran Sengketa dan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia” dengan narasumber Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Isndonesia Jakarta. Read more

Logo Post Pasca FH UII

Program Doktor Ilmu Hukum Lahirkan Tiga Doktor Baru

Sabtu, 23 Februari 2019  Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum.  Adalah Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Hartono, S.H.I., M.S.I., dan Sobirin Malian, S.H., M.Hum, ketiganya berhasil mempertahankan Disertasi dihadapan Dewan Penguji . Bertempat di Auditorium UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta ketiga Promovendus diuji oleh masing masing 7 dewan penguji yang berbeda.

Tabitha Sri Jeany, S.H., M.H. menjadi kandidat doktor yang pertamakali diuji. Dengan mengangkat judul Pergeseran Konsep Kepentingan Umum dan Implikasinya Dalam Pengadaan Tanah Di Indonesia, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep kepentingan umum dalam peraturan pengadaan tanah di Indonesia yang berlaku pada periode sebelum kemerdekaan sampai periode saat ini, pergeseran tersebut berimplikasi pada aspek hukum,  aspek sosial-ekonomi, dan aspek politik yang dalam implementasinya belum sesuai dengan cita hukum.

Sementara itu Hartono, S.H.I., M.S.I.  yang menjadi kandidat doktor kedua mengambil judul Politik Hukum Pengaturan Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  Hak bererikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatab bagi warga negara adalah dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian hak berserikat dan berkelompok merupakan hak yang bersifat derogable yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara manakala hak tersebut mengancam hak-hak orang lain. Dalam hal mewujudkan organisasi yang ideal dalam perpektif Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945, serta perspektif negara hukum, Negara sudah memberikan kepastian hukum atas penikmatan hak-hak berserikat dan berkumpul melalui organisasi kemasyarakatan dan hal tersebut dinilai sudah tepat.

Sobirin Malian, S.H., M.Hum. sebagai promovendus yang terakhir kali diuji  mengangkat Judul Konstitusi Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945 (Analisis Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Dalam Konteks UU Pemilu dan UU Kepartaian). Dosen Universitas Ahmad Dahlan ini mengambil kesimpulan pada penelitiannya bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memang bermasalah dalam implementasinya sejak awal orde Baru (1967) Makna kedaulatan rakyat telah didistorsi dengan “ mengangkat” anggota MPR bukan melalui pemilu. Hal ini membenarkan bahwa kekuasaan memang cenderung disalah gunakan. Oleh karena itu Pasal 1 ayat (2) harus diubah dan dikembalikan ke makna kedaulatan yang sebenarnya, sebagai kedaulatan tertinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak  pada perubahan yang cukup luas diantaranya mereduksi kekuasaan MPR. Adanya DPD berimplikasi pada sistem pemilihan umum dan kepartaian , perubahan ini membuat negara integralistik a la Supomo yang bercorak komunal, bergeser pada negara yang bersifat individual dan liberal.

Ketiga promovendus pada akhirnya berhasil Lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan Memuaskan. Dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke 80, 81, dan 82 yang dihasilhan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, serta menjadi doktor ke 134 , 135, dan 136 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.

Logo Post Pasca FH UII

Penyuluhan Hukum Pertanahan

Sabtu (22/2) Program Studi Magister Kenotariatan mengadakan Penyuluhan Hukum terkait bidang Kenotariatan. Bertempat di Dusun Keputren Pleret Bantul, Penyuluhan tersebut mengambil tema “Hibah, Wasiat, dan Permasalahan Pertanahan di Dusun Keputen” dengan Pembicara Dr. Aunur Rohim Faqih,S.H., M.Hum Dosen MKn UII, Agung Wijaya Wardhana, S.H Advokat dari LKBH FH UII, dan Irfan Rosyadi, S.H mahasiswa MKN UII.

Permasalahan Hibah, Wasiat, dan pertanahan ini memang sangat menarik bagi masyarakat pedesaan karena memang terjadi secara riil dalam kehidupan sehari2 mereka. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme warga Dusun Keputren dalam bertanya pada para para pembicara, akibatnya acara yang tadinya dirancang untuk selesai pada pukul 21.30 menjadi selesai pukul 23.00 WIB. Antusiasme warga mengindikasikan bahwa penyuluhan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya juga bermanfaat bagi perkembangan Program Studi Kenotariatan.

Hasil PMB Pasca Hukum Gelombag 2

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Magister FH UII Gelombang 2 Kelas Maret 2019


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas Maret 2019 Gel.2

Magister Hukum & Magister Kenotariatan


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitian Tes PMB Program Magister Imu Hukum dan Magiter Kenotariatan Fakultas Hukum UII bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Hukum, dan Magister Kenotariatan Gelombang 2 Kelas Maret 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini agar segera melakukan Heregistrasi sebelum batas waktu terakhir yang telah ditentukan di dalam surat.

Demikian informasi Hasil Tes PMB Magister (S2) Fakultas Hukum UII, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Silahkan Klik Url Lampiran berikut :

Kunjungan Dari Youngsan University

Senin, 11 Februari 2019 Magister Ilmu Hukum FH UII mendapatkan kunjungan dari Delegasi Youngsan University yang diwakili oleh Prof. Park Ji Hyun (Direktur International Center /Korean Language Center YSU) dan Stafnya Joeng Sooa.

Kedatangan delegasi dari Korea Selatan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama yang selama ini terjalin antara YSU dengan UII. Hadir dalam acara tersebut Rektor UII, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama UII, Direktur Kemitraan UII dan Pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum UII.

Dengan adanya kunjungan ini diharapkan hubungan kerjasama dan kolaborasi antara UII dan YSU semakin memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan terutama untuk program Double Degree MH UII dengan LLM YSU bisa semakin sukses dilaksanakan.

Prospek Pasar Modal Indonesia

(Sabtu, 19/1) Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum UII mengadakan kuliah umum bertajuk “Prospek Pasar modal Indonesia Tahun 2019” menghadirkan dua pembicara dari Bursa Efek Indonesia dan First Asia Capital Indonesia, dengan Moderator Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Pembicara pertama Irfan Noor Riza Kepala Kantor BEI perwakilan Yogyakarta menyampaikan materinya tentang ajakan untuk menabung saham mengingat saham menjadi salah satu bentuk investasi dengan jumlah keuntungan yang tinggi.

Selain itu jumlah investor dalam negeri yang masih minim daripada investor asing, menjadi alasan mengapa pemerintah gencar menhkampanyekan “yuk menabung saham”. Sementara itu Riza optimis bahwa prosoek pasar modal di Indonesia tahun 2019 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pembicara kedua Herry Gunawan Muhammad dari FACI lebih menekankan pada prospek pasar modal syariah di Indonesia, di mana perkembangan perusahaan pengguna saham syariah yang listing di pasar modal cukup baik. Herry juga memperkenalkan SOTS (Shariah Online Trading System) yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online dengan kelebihan cash basis transaction dan meniadakan short selling.