Kuliah Umum PROF JIMLY: Evaluasi Pemilu Serentak

Pemilu Serentak merupakan event yang luar biasa menyedot atensi masyarakat Indonesia. Bagaimana beberapa bulan ini mata rakyat Indonesia tertuju pada sebuah perhelatan akbar Pesta Demokrasi yang menandai pergantian fase baru dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemilu telah usai namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Melihat fenomena tersebut, Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum Faklultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan hukum yang berkomitmen untuk menghadirkan atmosfer akademik yang menarik dengan kajian-kajian yang sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia dan isu-isu aktualnya merasa perlu menggelar forum akademik untuk mengkaji perhelatan Pemilu Serentah yang masih hangat diperbincangkan.

Menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 -2008, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2012-2017, sebagai narasumber, Jumat 28 Juni 2019 digelar Kuliah Umum bertajuk “ Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019” . Prof. Jimly sendiri merupakan tokoh yang dianggap tepat untuk menyoroti fenomena yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini karena pernah menjabat senagai ketua MK dan DKPP yang seringkali terkait dengan Pemilu.

Dalam pemaparannya Prof. Jimly menyampaikan bahwa banyaknya fenomena yang ada pada Pemilu Serentak kali ini, terjadi karena Pemilu Serentak masih dalam tahap uji coba karena merupakan objek perbaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum selesai. Artinya, perbaikan-perbaikan tersebut masih terus dilakukan. Namun begitu, Pemilu Serentak kali ini dipandangnya sebagai buah dari pola pikir “efisiensi” yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran atau erat kaitannya dengan ekonomi.

Selanjutnya Prof. Jimly juga menyoroti bagaimana Politik mendominasi kehidupan bernegara sedangkan Hukum hanyalah produk dari politik, namun politik itu sendiri juga di dasarkan pada ekonomi, jadi cara berpikir pengelola negara cenderung menggunakan logika ekonomi, hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang baru saja berlalu. Menurutnya Demokrasi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan Logika Ekonomi.

Selain membahas seputar pemilu Prof. Jimly juga membahas mengenai fungsi-fungsi lembaga negara, seperti parlemen dan DKPP dan perbandingannya dengan Negara lain.

Dimoderatori oleh Allan Fatchan Gani wardhana, S.H., M.H. Dosen Muda Tata Negara Fakultas Hukum UII acara yang berlangsung di Auditorium Cik Ditiro ini berhasil menyedot animo mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum baik dari internal UII, maupun dari Universitas lain di sekitar UII. Tak kurang dari 100 Orang mahasiswa hadir dan antusias untuk menyerap ilmu dari Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *