Kuliah Umum : Arah Pengaturan Kebijakan Pertanahan

Berbicara tanah adalah berbicara tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengaturan kebijakan pertanahan diharapkan bisa memihak kepada rakyat, dan civitas akademika hukum punya kewajiban untuk mengawal kebijakan tersebut. Demikian sedikit inti yang dapat dipetik dari Kuliah umum bertajuk “Arah Pengaturan Kebijakan Pertanahan” disampaikan oleh Bapak Andi Tenrisau, S.H., M.H. dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diselenggarakan oleh Magister kenotariatan UII pada Hari Sabtu,13 Juli 2019.

Dalam kuliahnya Bapak Andi menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pertanahan sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik, diantaranya adanya reforma agraria untuk menguatkan kepemilika masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya kepemilikan tanah lebih dari 4 bidang akan dikenakan pajak progresif, dan HGU yang dibatasi sampai 35 tahun atau sampai dipandang keuntungan sudah cukup tercapai. Pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah yang akan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan, dan SOA untuk mewujudkan one map policy. Untuk melihat ulang kuliah umum ini silahkan kunjungi akun youtube Program Pascasarjana Hukum UII

Kuliah Umum Hak Kekayaan Intelektual

Jumat Malam 12 Juli 2019. Magister Ilmu Hukum UII kembali mendatangkan Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H., dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI untuk memberikan kuliah umum.

Pada kesempatan kemarin Dr. Molan memberikan kuliah umum bertajuk “Arah kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. Dalam kuliah yang bisa dilihat secara live streaming melalui akun sosial media Pascasarjana Hukum UII tersebut, Dr. Molan banyak memaparkan tentang arah kebijakan pemerintah mengenai HAKI yang di tahun ini yang lebih banyak memusatkan pada Desain Industri, dikarenakan saat ini banyak bermunculan ukm baru.

Sementara itu pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran merek dagang masih minim bahkan sering tertukar dengan paten. Menurut Dr. Molan , HAKI sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong industri kreatif untuk berkembang dan lebih komersil karena merek yg tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak memberikan efek pada pemilih merek.

Pengumuman Hasil tes PMB Doktor MORA dan BPPDN UII

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Doktor FH UII Jalur Khusus Beasiswa Kelas September 2019

Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2019 Jalur Khusus Beasiswa MORA dan BPPDN – Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitia Tes PMB Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Doktor (S3)  Ilmu Hukum  Jalur Khusus Beasiswa MORA dan BPPDN Kelas September 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini, peserta yang dinyatakan diterima agar segera melakukan Heregistrasi nanti setelah ada pengumuman kelulusan dari Institusi Pemberi Beasiswa dalam hal ini adalah Kementerian Agama  Republik Indonesia untuk peserta Program beasiswa Mora 5000 Doktor, dan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk peserta Program beasiswa BPPDN.

Demikian informasi Hasil Tes Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Jalur Khusus Beasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Berikut lampiran surat beserta nama-nama peserta PMB Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Jalus Khusus Basiswa Kelas September 2019 yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru pada Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII ( Silahkan Klik Url berikut ) :

Demikian pengumuman hasil tes PMB Doktor (S3) Illmu Hukum jalur beasiswa, semoga dapat dijadikan informasi dengan seksama, Terima kasih.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb.

Kuliah Umum PROF JIMLY: Evaluasi Pemilu Serentak

Pemilu Serentak merupakan event yang luar biasa menyedot atensi masyarakat Indonesia. Bagaimana beberapa bulan ini mata rakyat Indonesia tertuju pada sebuah perhelatan akbar Pesta Demokrasi yang menandai pergantian fase baru dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemilu telah usai namun ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Melihat fenomena tersebut, Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum Faklultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan hukum yang berkomitmen untuk menghadirkan atmosfer akademik yang menarik dengan kajian-kajian yang sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia dan isu-isu aktualnya merasa perlu menggelar forum akademik untuk mengkaji perhelatan Pemilu Serentah yang masih hangat diperbincangkan.

Menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 -2008, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2012-2017, sebagai narasumber, Jumat 28 Juni 2019 digelar Kuliah Umum bertajuk “ Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019” . Prof. Jimly sendiri merupakan tokoh yang dianggap tepat untuk menyoroti fenomena yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini karena pernah menjabat senagai ketua MK dan DKPP yang seringkali terkait dengan Pemilu.

Dalam pemaparannya Prof. Jimly menyampaikan bahwa banyaknya fenomena yang ada pada Pemilu Serentak kali ini, terjadi karena Pemilu Serentak masih dalam tahap uji coba karena merupakan objek perbaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum selesai. Artinya, perbaikan-perbaikan tersebut masih terus dilakukan. Namun begitu, Pemilu Serentak kali ini dipandangnya sebagai buah dari pola pikir “efisiensi” yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran atau erat kaitannya dengan ekonomi.

Selanjutnya Prof. Jimly juga menyoroti bagaimana Politik mendominasi kehidupan bernegara sedangkan Hukum hanyalah produk dari politik, namun politik itu sendiri juga di dasarkan pada ekonomi, jadi cara berpikir pengelola negara cenderung menggunakan logika ekonomi, hal tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang baru saja berlalu. Menurutnya Demokrasi seharusnya tidak dicampuradukkan dengan Logika Ekonomi.

Selain membahas seputar pemilu Prof. Jimly juga membahas mengenai fungsi-fungsi lembaga negara, seperti parlemen dan DKPP dan perbandingannya dengan Negara lain.

Dimoderatori oleh Allan Fatchan Gani wardhana, S.H., M.H. Dosen Muda Tata Negara Fakultas Hukum UII acara yang berlangsung di Auditorium Cik Ditiro ini berhasil menyedot animo mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum baik dari internal UII, maupun dari Universitas lain di sekitar UII. Tak kurang dari 100 Orang mahasiswa hadir dan antusias untuk menyerap ilmu dari Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.