Workshop Penulisan Jurnal Nasional Dan Internasional Magister Hukum

Rabu(26/6) Program Studi Magister Ilmu Hukum menggelar Workshop penulisan Jurnal Nasional dan Internasional. Menurut Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan skill dan pemahaman mahasiswa dalam penulisan jurnal baik nasional maupun internasional mengingat saat ini bahkan sejak tahun 2012 setiap mahasiswa telah diwajibkan untuk menerbitkan karya ilmiahnya pada jurnal sebagai syarat kelulusan.

Hadir sebagai narasumber workshop adalah Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. beliau adalah Kepala Penerbitan Jurnal di Fakultas Hukum UII, selain itu ada juga Prof.Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. yang banyak menjelaskan tentang cara-cara penulisan Jurnal Internasional.

Dengan adanya workshop ini diharapkan mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri untuk mulai mencari materi-materi yang akan digunakan sebagai sumber penulisan jurnal, sehingga pada saat waktu kelulusan tiba, mahsiswa sudah siap dengan persyaratan tersebut.

Jayanti Puspitaningrum Doktor Ke 86 PDIH UII

Senin, 17 Juni 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum.  Adalah Jayanti Puspitaningrum, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang berhasil lulus dan mendapatkan gelar doktor bidang Ilmu Hukum. Bertempat di Auditorium UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Promovenda diuji oleh 7 orang dewan penguji yang terdiri dari, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum sebagai Promotor, Dr. Saifudin, S.H., M.Hum, sebagai Co. Promotor, serta Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., Prof. Dr. Achmad Sodiki, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.,  Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag, sebagai  anggota penguji.

Mengetengahkan Judul Disertasi “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi” Penelitian Jayanti membahas tentang penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang pembentukan daerah yang putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan berimplikasi terhadap perubahan batas wilayah.  Mengkhususkan Wilayah Papua dalam penelitiannya, hasil dari penelitian milik Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Yapis Periode 2011-2015 ini menunjukkan bahwa berdasarkan 4 keputusan terkait yang diteliti, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang- undang terkait pemekaran daerah dan sengketa batas wilayah.

Penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan di antaranya; Mahkamah Konstitusi menguatkan Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa batas wilayah Pulau Berhala ; MK menyatakan bahwa pembuat undang-undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat  Kabupaten Tambrauw yang telah membagi wilayahnya dari 10 distrik menjadi 6 distrik ; MK menyatakan terbitnya UU No. 40 Tahun 2003 telah menimbulkan dualisme pemerintahan dalam pembentukan  kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Aru.  MK juga mengembalikan letak Ibu Kota Kabupaten Maybrat ke Ayamaru.

Melalui hal tersebut Jayanti menilai Penolakan permohonan sengketa batas wilayah melalui pengujian undang-undang dengan alasan pembagian dan penetapan batas wilayah adalah mutlak kewenangan provinsi atau kabupaten masih bersifat relatif.  Sehingga menurut Jayanti, penyelesaian sengketa batas wilayah selain harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat hukum adat, dan apabila terjadi sengketa batas wilayah sebaiknya hal tersebut hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintahan (Menteri Dalam Negeri)

Promovenda berhasil mempertahankan disertasinya dihadapan dewan penguji yang diketuai oleh Dekan Fakultas Hukum UII Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum dan lulus dengan Preddikat Memuaskan. Dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke 86 yang dihasilhan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.