Perkembangan dan Permasalahan Tindak Pidana Pemilu

 

Tahun 2018 hingga 2019 nanti merupakan tahun politik  dengan berbagai macam fenomena yang dipandang  akan menyebabkan naiknya suhu politik. Hal tersebut dinilai akan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran menyangkut tindak pidana politik. Demikian disampaikan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Pascasarjana fakultas Hukum UII dalam pembukaan Kuliah Umum dengan tema “Perkembangan dan Permasalahan Pelanggaran Sengketa dan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia” dengan narasumber Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Isndonesia Jakarta.

Lebih lanjut Dr. Bambang menyatakan bahwa perlu adanya pendewasaan politik, sehingga gesekan-gesekan kecil tidak akan menjadi permasalahan besar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana politik. Oleh karena itu melalui Kuliah Umum dari Prof. Topo diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada Civitas Akademika PPs FH UII untuk lebih memahami dinamika politik terkait pemilu yang ada di Indonesia.

Bertempat di ruang 1 Gedung PPs FH UII Jl. Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta Kamis 3 Mei 2018 , dalam pemaparanya Prof Topo menyampaikan bahwa Integritas Proses dan hasil pemilu akan tercipta apabila semua ketentuan dilakukan secara konsisten , dengan perhitungan suara yang transparan dan akurat . Prof Topo mencontohkan bahwa selama ini yang terjadi pada saat pemungutan suara, semua perhitungan suara di TPS cenderung transparan dan jujur karena disaksikan oleh banyak orang, namun kecurangan justru sering terjadi pada saat rekapitulasi akhir di mana banyak yang bermain di sana. Hal-hal semacam itulah yang menyebabkan turunnya integritas sebuah pemilihan umum.

Sementara itu masih menurut Prof Topo kasus-kasus sengketa pemilu sangat sulit diselesaikan karena terlalu banyaknya lembaga yang menangani sengketa dan hal tersebut sering mennimbulkan konflik tersendiri antar lembaga. Sementara itu jika dibandingkan dengan kasus sengketa pemilu di negara lain dan lembaga yang menanganinya, Indonesia merupakan negara dengan lembaga election dispute resolution terbanyak di dunia. Meskipun begitu, di dunia ini memang tidak ada penanganan, lembaga serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang sama antar satu negara dengan yang lainnya.

Dimoderatori oleh Despan Heryansyah, S.H.I., M.H., Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang merupakan peneliti dari Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, acara yang diikuti oleh Mahasiswa baik dari strata 2 maupun Strata 3 PPs FH UII tersebut berlangsung dengan menaik, hal ini dikarenakan tema yang diangkat sangat aktual dengan dinamika tahun politik yang sedang berlangsung akhir-akhir ini.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *