Perkembangan dan Permasalahan Tindak Pidana Pemilu

 

Tahun 2018 hingga 2019 nanti merupakan tahun politik  dengan berbagai macam fenomena yang dipandang  akan menyebabkan naiknya suhu politik. Hal tersebut dinilai akan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran menyangkut tindak pidana politik. Demikian disampaikan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Pascasarjana fakultas Hukum UII dalam pembukaan Kuliah Umum dengan tema “Perkembangan dan Permasalahan Pelanggaran Sengketa dan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia” dengan narasumber Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Isndonesia Jakarta. Read more

Logo Post Pasca FH UII

Program Doktor Ilmu Hukum Lahirkan Tiga Doktor Baru

Sabtu, 23 Februari 2019  Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum.  Adalah Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Hartono, S.H.I., M.S.I., dan Sobirin Malian, S.H., M.Hum, ketiganya berhasil mempertahankan Disertasi dihadapan Dewan Penguji . Bertempat di Auditorium UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta ketiga Promovendus diuji oleh masing masing 7 dewan penguji yang berbeda.

Tabitha Sri Jeany, S.H., M.H. menjadi kandidat doktor yang pertamakali diuji. Dengan mengangkat judul Pergeseran Konsep Kepentingan Umum dan Implikasinya Dalam Pengadaan Tanah Di Indonesia, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep kepentingan umum dalam peraturan pengadaan tanah di Indonesia yang berlaku pada periode sebelum kemerdekaan sampai periode saat ini, pergeseran tersebut berimplikasi pada aspek hukum,  aspek sosial-ekonomi, dan aspek politik yang dalam implementasinya belum sesuai dengan cita hukum.

Sementara itu Hartono, S.H.I., M.S.I.  yang menjadi kandidat doktor kedua mengambil judul Politik Hukum Pengaturan Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  Hak bererikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatab bagi warga negara adalah dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian hak berserikat dan berkelompok merupakan hak yang bersifat derogable yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara manakala hak tersebut mengancam hak-hak orang lain. Dalam hal mewujudkan organisasi yang ideal dalam perpektif Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945, serta perspektif negara hukum, Negara sudah memberikan kepastian hukum atas penikmatan hak-hak berserikat dan berkumpul melalui organisasi kemasyarakatan dan hal tersebut dinilai sudah tepat.

Sobirin Malian, S.H., M.Hum. sebagai promovendus yang terakhir kali diuji  mengangkat Judul Konstitusi Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945 (Analisis Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Dalam Konteks UU Pemilu dan UU Kepartaian). Dosen Universitas Ahmad Dahlan ini mengambil kesimpulan pada penelitiannya bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memang bermasalah dalam implementasinya sejak awal orde Baru (1967) Makna kedaulatan rakyat telah didistorsi dengan “ mengangkat” anggota MPR bukan melalui pemilu. Hal ini membenarkan bahwa kekuasaan memang cenderung disalah gunakan. Oleh karena itu Pasal 1 ayat (2) harus diubah dan dikembalikan ke makna kedaulatan yang sebenarnya, sebagai kedaulatan tertinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak  pada perubahan yang cukup luas diantaranya mereduksi kekuasaan MPR. Adanya DPD berimplikasi pada sistem pemilihan umum dan kepartaian , perubahan ini membuat negara integralistik a la Supomo yang bercorak komunal, bergeser pada negara yang bersifat individual dan liberal.

Ketiga promovendus pada akhirnya berhasil Lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan Memuaskan. Dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke 80, 81, dan 82 yang dihasilhan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, serta menjadi doktor ke 134 , 135, dan 136 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.

Logo Post Pasca FH UII

Penyuluhan Hukum Pertanahan

Sabtu (22/2) Program Studi Magister Kenotariatan mengadakan Penyuluhan Hukum terkait bidang Kenotariatan. Bertempat di Dusun Keputren Pleret Bantul, Penyuluhan tersebut mengambil tema “Hibah, Wasiat, dan Permasalahan Pertanahan di Dusun Keputen” dengan Pembicara Dr. Aunur Rohim Faqih,S.H., M.Hum Dosen MKn UII, Agung Wijaya Wardhana, S.H Advokat dari LKBH FH UII, dan Irfan Rosyadi, S.H mahasiswa MKN UII.

Permasalahan Hibah, Wasiat, dan pertanahan ini memang sangat menarik bagi masyarakat pedesaan karena memang terjadi secara riil dalam kehidupan sehari2 mereka. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme warga Dusun Keputren dalam bertanya pada para para pembicara, akibatnya acara yang tadinya dirancang untuk selesai pada pukul 21.30 menjadi selesai pukul 23.00 WIB. Antusiasme warga mengindikasikan bahwa penyuluhan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya juga bermanfaat bagi perkembangan Program Studi Kenotariatan.

Hasil PMB Pasca Hukum Gelombag 2

Pengumuman Hasil Tes PMB Program Magister FH UII Gelombang 2 Kelas Maret 2019


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas Maret 2019 Gel.2

Magister Hukum & Magister Kenotariatan


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panitian Tes PMB Program Magister Imu Hukum dan Magiter Kenotariatan Fakultas Hukum UII bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Hukum, dan Magister Kenotariatan Gelombang 2 Kelas Maret 2019. Adapun nama-nama peserta yang lolos Tes Seleksi Masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini agar segera melakukan Heregistrasi sebelum batas waktu terakhir yang telah ditentukan di dalam surat.

Demikian informasi Hasil Tes PMB Magister (S2) Fakultas Hukum UII, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Silahkan Klik Url Lampiran berikut :

Kunjungan Dari Youngsan University

Senin, 11 Februari 2019 Magister Ilmu Hukum FH UII mendapatkan kunjungan dari Delegasi Youngsan University yang diwakili oleh Prof. Park Ji Hyun (Direktur International Center /Korean Language Center YSU) dan Stafnya Joeng Sooa.

Kedatangan delegasi dari Korea Selatan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama yang selama ini terjalin antara YSU dengan UII. Hadir dalam acara tersebut Rektor UII, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama UII, Direktur Kemitraan UII dan Pimpinan di lingkungan Fakultas Hukum UII.

Dengan adanya kunjungan ini diharapkan hubungan kerjasama dan kolaborasi antara UII dan YSU semakin memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan terutama untuk program Double Degree MH UII dengan LLM YSU bisa semakin sukses dilaksanakan.