Profesi PPAT dan Permasalahan Pertanahan

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  menggelar Kuliah Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan.

Perkembangan dunia hukum yang sangat dinamis yang ditandai juga dengan isu-isu aktual dan menarik untuk diperbincangkan menjadi salah satu alasan mengapa dalam Kuliah Umum Pembukaan Kelas Maret 2018 kali ini PPs FH UII mengangkat tema “Akta-Akta PPAT Guna Pelayanan masyarakat”. Seperti yang kita ketahui masalah pertanahan atau agraria merupakan permasalahan saat ini sedang hangat diperbincangkan dan perdebatkan terlebih untuk DI yogyakarta yang saat ini sedang gencar melakukan berbagai macam pembangunan seperti Bandara Internasional yang baru, yang tentu terkait dengan permasalahan pertanahan. Menjawab fenomena tersebut PPs FH UII menghadirkan Pembicara Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum., ketua umum IPPAT Pusat yang juga merupakan akademisi untuk menjadi pemateri.

Dr. Syafran Sofyan mengawali penjelasannya dengan mengungkapkan pentingnya penghargaan diri terhadap profesi. Jangan hanya karena mengejar banyaknya klien, lantas para pejabat PAT serta notaris mengabaikan penghargaan terhadap profesinya dengan alasan service kepada klien. PPAT harus menjunjung tinggi etika profesinya, serta menghargai proses birokrasi pertanahan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, di samping menberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

IPPAT sendiri sebagai satu-satunya organisasi PPAT yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia terus berusaha terus bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah untuk mencipkatan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terutama bidang agraria serta memberikan pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan pertanahan agar masyarakat tidak takut lagi apabila harus berhadapan dengan penegak hukum jika meghadapi persoalan pertanahan.

Selain membahas tentang profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki peluang karir yang besar terutama dengan makin banyaknya investor asing,  Dr Syafran Sofyan juga menjelaskan tentang permasalahan pertanahan dan penanganannya di antaranya pelanggaran pasal-pasal kaitannya dengan pertanahan, bentuk-bentuk pemalsuan sertifikat dan surat tanah, serta komitmen penyelesaian sengketa tanah.  Yang terakhir Dr. Syafran juga menyampaikan bahwa IPPAT sebagai satu-satunya organisasi pembuat akta tanah yang diakui oleh pemerintah, harusnya bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah terkait pertanahan, bukan malah saling berhadap-hadapan.

Meskipun tema yang diusung merupakan kajian utama bidang kenotariatan namun acara yang juga diikuti oleh mahasiswa baru Magister Hukum ini rupanya juga menarik bagi mereka. Hal ini dikarenakan permasalahan agraria juga merupakan kajian penting di bidang hukum secara umum, terbukti dengan antusiasme mahasiswa dalam bertanya.

Setelah Kuliah Umum,  rangkaian acara Kuliah Pembukaan hari pertama dilanjutkan dengan orientasi perkuliahan yang difasilitasi oleh Tenaga Kependidikan PPs FH UII. Selanjutnya pada hari kedua akan diisi dengan character building.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *