Kunjungan Universitas Medan Area

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mendapatkan kunjungan dari Universitas Medan Area pada hari Jum’at 23 Februari 2018. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan pertama pada tahun 2015 lalu. Disambut langsung oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. , Ketua Program Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sempat menyampaikan permohonan maaf dikarenakan jadwal yang tidak memungkinkan pimpinan fakultas serta beberapa pengelola PPs FH UII tidak dapat turut menyambut kedatangan rombongan Universitas Medan Area. Namun begitu hal itu tidak mengurangi sedikitpun makna dari kunjungan dari Universitas asal sumatera Utara yang juga disertai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut.

Sementara itu dalam sambutannya Prof. Dr. Ir. Retna Kuswardani, M.S. Ketua Program Pascasarjana Universitas Medan Area menyampaikan bahwa kegiatan studi banding tersebut merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama dan merupakan rangkaian dari program perkuliahan yang ada di sana. Prof. Retna yang membawa serta sekitar 70 Orang rombongan tersebut juga berharap bahwa semoga dengan adanya studi banding tdan kuliah umum tersebut peserta dapat menambah ilmu pengertahuan. Dan dengan adanya MoU yang ditandatangani kerjasama antara PPs UMA dan PPs FH UII dapat berkelanjutan, karena pihak UMA menilai UII sebagai instansi yang sudah terbilang tua mampu memberikan arahan yang lebih baik bagi Universitas Medan Area.

Selain studi banding pada kesempatan tersebut juga diadakan Kuliah Umum bersama yang diikuti oleh Mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area dan Magister Hukum Univesitas Islam Indonesia. Menghadirkan pembicara Dr. Suparman Marzuki, S.h., M.Si., dari UII serta Dr. Marlina, S.H., M.Hum dari perwakilan UMA.,  Kuliah Umum tersebut mengangkat tema “ Penegakan Hukum Di Indonesia”. Dipandu oleh Alan Fatchan Gani wardana, S.H., M.H. alumni PPs FH UII yang juga merupakan Staf Ahli DPRD DIY  sebagai moderator, Kuliah Umum tersebut didahului oleh Pemaparan dari Dr. Suparman Marzuki tentang pengertian penegakan hukum yang sering mispersepsi. Menurutnya jika berbicara penegakan hukum maka yang terbayang adalah pekerjaan aparat penbegak hukum saja padahal sebenarnya penegakan hukum adalah merupakan konsepsi sosial yang bergantung pada beberapa faktor yang sangat variatif dan kompleks, dan tidak dapat digeneralisir seperti kebudayaan masyarakatnya, peraturan-peraturan yang ada, aparat penegak hukumnya, kehidupan politiknya, serta sarana-prasarana penunjangnya.

Menurut Dr. Suparman Penegakan Hukum di Indonesia memang masih butuh perbaikan dan masyarakat juga harus memiliki kesadaran dalam hal tersebut, tinggal di mana masyarakat mampu menempatkan diri di mana level kesadarannya tersebut apakah pada level substantif atau level formal saja.

Sementara itu Dr. Marlina lebih menyoroti penegakan hukum pada sistem peradilan pidana anak dimana ia berpendapat bahwa diversi merupakan jalan terbaik bagi kasus pidana anak. Diversi menurutnya merupakan tujuan mulia karena akan menimbulkan kesadaran hukum dalam diri anak yang pernah melakukan kejahatan. Dalam Diversi anak ditempatkan sebagai korban dalam hal ini adalah korban dari sebuah sistem yang salah. Dalam diversi masyarakat memiliki peran besar terhadap kontrol sosial  bagi anak yang pernah terlibat kasus pidana.

Masyarakat harus mau melayani anak meskipun anak tersebut pernah melakukan tindak pidana dengan begitu masa depannya akan terselamatkan. Karena melalui kepedulian tersebut seorang anak yang pernah terlibat tindak pidana bisa melihat bahwa masa depan bagi mereka masih ada dan masyarakat mau menerima mereka kembali sebagai pribadi yang telah berubah menjadi lebih baik.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *