Prospek Pasar Modal Indonesia

(Sabtu, 19/1) Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum UII mengadakan kuliah umum bertajuk “Prospek Pasar modal Indonesia Tahun 2019” menghadirkan dua pembicara dari Bursa Efek Indonesia dan First Asia Capital Indonesia, dengan Moderator Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Pembicara pertama Irfan Noor Riza Kepala Kantor BEI perwakilan Yogyakarta menyampaikan materinya tentang ajakan untuk menabung saham mengingat saham menjadi salah satu bentuk investasi dengan jumlah keuntungan yang tinggi.

Selain itu jumlah investor dalam negeri yang masih minim daripada investor asing, menjadi alasan mengapa pemerintah gencar menhkampanyekan “yuk menabung saham”. Sementara itu Riza optimis bahwa prosoek pasar modal di Indonesia tahun 2019 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pembicara kedua Herry Gunawan Muhammad dari FACI lebih menekankan pada prospek pasar modal syariah di Indonesia, di mana perkembangan perusahaan pengguna saham syariah yang listing di pasar modal cukup baik. Herry juga memperkenalkan SOTS (Shariah Online Trading System) yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online dengan kelebihan cash basis transaction dan meniadakan short selling.

Logo Post Pasca FH UII

Tes PMB MH dan MKn Gelombang 2 Kelas Maret 2019

Waktu Tes


PMB MH

Tes TPA dan wawancara : Kamis, 7 Februari 2019 jm 08.00 wib

Tes CEPT (bhs inggris) : Sabtu, 9 Februari 2019 jm 08.00 wib

 

PMB MKn

Tes TPA dan wawancara : Jumat, 8 Februari 2019 jm 08.00 wib

Tes CEPT (bhs inggris) : Sabtu, 9 Februari 2019 jm 08.00 wib

 

Tempat tes


Program Pascasarjana FH UII, Jl. Cikditiro No.1 Yogyakarta

 

Peserta harap membawa :

  • KTP / identitas diri
  • Alat tulis (pulpen dan pensil 2B)
  • Tanda bukti pendaftaran

Ketua DKPP RI Beri Kuliah Umum di Pascasarjana Hukum UII

Mengawali kegiatan tahun 2019, Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019” sebagai respon dari fenomena pergolakan politik yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden 17 April 2019 mendatang. Menghadirkan Dr. Harjono, S.H., MCL. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pascasarjana Hukum konsisten memfasilitasi civitas akademikanya untuk mengeksplor langsung keilmuan langsung dari sumbernya.

Dua Hakim PTUN Jakarta Peroleh Gelar Doktor di PDIH UII

Sabtu, 12 Januari 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum.  Adalah hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yakni Umar Dani, S.H., M.H. dan Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H  yang berhasil lulus dan mendapatkan gelar doktor bidang Ilmu Hukum. Keduanya berhasil mempertahankan Disertasi dihadapan Dewan Penguji . Bertempat di Auditorium UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Kedua Promovendus diuji oleh dewan penguji yang sama yakni, Prof. Dr. Yos Johan Utama sebagai Promotor, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. , sebagai Co. Promotor dan Prof. Dr. Achmad Sodiki, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., serta Dr. SF. Marbun, S.H., M.H. sebagai  anggota penguji.

Umar Dani S.H., M.H., menjadi kandidat doktor yang pertamakali diuji. Dengan mengangkat judul Rekonstruksi Sistem Hukum Acara Peradilan Tata  Usaha Negara Sebagai Akses Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima kegagalan sistem PTUN sebagai akses sengketa yang efektif di Indonesia yaitu Struktur PTUN ditinjau dari aspek geografis, Sistem Pengujian yang terbatas dan Konsep dasar dan karakteristik hukum acara PTUN belum jelas, Faktor budayapatuh hukum pejabat terhadap putusan PTUN yang masih kurang, serta faktor SDM PTUN. Selanjutnya sistem hukum acara PTUN dalam perspektif ius constitutum masih kurang efektif karena masih menggunakan konsep perdata.  Menurut Umar, Rekonstruksi hukum acara PTUN yang efektif adalah suatu penyelesaian sengketa yang sesuai dengan tujuan sistem itu diadakan seperti Sistem PTUN dapat memberikan kepastian hukum atas oelaksanaan tuntutannya da, juga soistem PTUN dapat memberikan jaminan proses yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Sementara itu Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.  yang menjadi kandidat doktor kedua mengambil judul Penyerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke dalam asas-asas  Umum Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  nilai-nilai kearifan lokal dapat dijadikan materi muatan AUPB sepanjang memenuhi asas, oleh karenanya hakim PTUN dalam pertimbangannya perlu mengedepankan nilai kearifan lokaldengan prinsip saling melengkapi dengan AUPB. Cara penyerapan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam AUPB  adalah dengan cara menggali , dan menghayati nilai nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama. Terakhir hakim-hakim dinilai sangat perlu meningkatkan pengetahuannya tentang pemaknaan AUPB dalam penerapannya tapi tidak perlu diseragamkan agar putusan-putusan yang dihasilkan lebih dinamis.

Kedua promovendus pada akhirnya berhasil Lulus dengan nilai Sangat Memuaskan. Dan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke 78 dan 79 yang dihasilhan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, serta menjadi doktor ke 132 dan 133 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.