Logo Post Pasca FH UII

Pengumuman PMB PPs FH UII Kelas September 2017 / 2018 Genap


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas Maret 2018 Gel.1


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana FH UII bersama dengan ini mengumumkan hasil tes Penerimaan Mahasiswa Baru Magister Hukum, Magister Kenotriatan, dan S3 Doktor Hukum Gelombang 1 Kelas September 2018. Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini agar segera melakukan Heregistrasi sebelum batas waktu terakhir yang telah ditentukan.

Demikian informasi PMB Pascasarjana Hukum UII, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Silahkan Klik Url Lampiran berikut :

Logo Post Pasca FH UII

Kajian Mengenai Asas Equality Before The Law Pada Persyaratan Calon Pejabat Publlik Mantan Narapidana Antar Zairin Harahap Raih Gelar Doktor

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum. Adalah Zairin Harahap, S.H., M.Si. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG_UNDANG : KAJIAN PENENTUAN PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA, di hadapan para penguji pada hari Sabtu 28 April 2018, di Auditorium Lantai III Program Pascasarjana FH UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.

Dalam Disertasinya Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII tersebut menyampaikan bahwa adanya perbubahan terhadap Undang- Undang dasar 1945 membuat asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dulunya hanya tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tetapi terdapat juga pada beberapa ayat di pasal 28D dan 28I serta Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2012.

Asas persamaan di hadapan hukum ini jika dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik terutama persyaratan yang berbunyi “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” yang terdapat dalam berbagai persyaratan pencalonan pejabat publik seperti presiden, kepala daerah, calon anggota legislatif, calon hakim kostitusi dll, hal ini dinilai bertentangan dengan asas equality before the law padahal dalam UUD 45 sebagai acuan tertinggi pembentuk Undang-Undang, asas tersebut tercantum. Oleh karena itu persyaratan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data yang diperoleh ada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian persyaratan tersebut. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persyaratan tersebut “bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, tiga putusan tersebut dinilai oleh Zairin bernuansa “inkonsistensi”, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi.

Penelitian Zairin mengambil kesimpulan bahwa penerapan asas equality before the law dalam pembentukan dan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan menjadi pejabat publik, khususnya bagi mantan narapinana belum ada “kesepahaman” antara pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dinilai dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pembentuk undang-undang semestinya memperhatikan Putusan Mahkamakh Konstitusi ketika akan membentuk suatu undang-undang kecuali acuan utamanya yaitu UUD 45 tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya harus menjelaskan alasan yang menjadi pembeda dengan putusan sebelumnya agar tidak terkesan inkonsisten.

Dihadapan Promotor Prof. Dr. Moh Mahfud Md., S.H., S.U., sdan Co Promotor Dr. Harjono, S.H., MCL. Dan dewan penguji Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., serta Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya dan meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum dengan hasil Sangat Memuaskan. Promovendus merupakan Doktor Ke 75 yang telah dilahirkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Pembekalan Alumni Periode 4 2017/2018

PEMBEKALAN ALUMNI PPS FH UII : PERSIAPAN UNTUK BERSAING DI UNIVERSITAS KEHIDUPAN

Pembekalan Alumni Periode 4 2017/2018

PPs FH UII – Dalam pembekalan alumni PPs FH UII ini disampaikan bahwa sebagai  lulusan sebuah Perguruan tinggi, yang perlu diingat oleh mahasiswa adalah bahwa mereka sejatinya memiliki  tiga ibu, yakni Ibu kandung atau Ibu biologis, Ibu Pertiwi atau tanah di mana dia di lahirkan, dan yang terakhir adalah Ibu Almamater, di mana seorang yang telah menempuh suatu pendidikan tertentu akan memiliknya. Demikian disampaikan Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. dalam acara Pembekalan Alumni PPs FH UII Periode 4 Tahun Akademik 2017/2018, Jum’at , 23 Maret 2018. Di Ruang 1 Kampus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Persiapan untuk Bersaing di Universitas Kehidupan

Setelah selesai menempuh pendidikan, para lulusan akan bersiap kembali ke Ibu pertiwi untuk selanjutnya terjun ke universitas kehidupan yakni masyarakat. Ada hal yang harus dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat setelah selesai mengenyam pendidikan. Para lulusan harus senantiasa menjunjung tinggi  nilai-nilai almamater dengan menerapkannya ke dalam setiap sendi kehidupan. “Tugas almamater untuk mendidik mahasiswanya telah selesai ketika mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Selanjutnya tugas lulusan agar terus menjaga diri agar tetap menjadi alumni yang sesuai dengan cita-cita UII. Seperti halnya menciptakan masyarakat yang cerdas baik secara intelektual maupun secara spiritual.” Terang Dr. Saifudin.

Yang Kedua menurut Dosen Fakultas Hukum UII tersebut,  lulusan yang sudah kembali ke masyarakat akan dihadapkan pada  tantangan salah satunya adalah tantangan untuk bersaing dalam dunia kerja yang sangat kompleks. Dikatakan kompleks karena pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak berbanding lurus. Jika pertumbuhan angkatan kerja serupa deret hitung maka pertumbuhan lapangan pekerjaan serupa deret ukur yanng membutuhkan waktu lebih lama. Namun masih menurut Dr. Saifudin, seseorang tidak perlu khawatir menghadapi persaingan tersebut sepanjang ia memiliki kompetensi , bargaining position serta ketenangan dalam bertindak. Hal-hal tersebut diyakini dapat menopang kesuksesan dalam bersaing di dunia kerja.

Selain usaha-usaha secara horizontal yang dilakukan dengan maksimal, lulusan juga diharapkan untuk melakukan usaha secara vertikal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di antaranya melalui sholat malam. Terakhir Dr. saifudin juga menyampaikan bahwa segala sesuatu memang merupakan keputusan dari Allah SWT namun begitu kita  tetap punya kewajiban untuk berikhtiar.

Sementara itu acara pembekalan alumni ini merupakan kegiatan Rutin Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk memberi bekal ke UII-an kepada lulusan PPS FH UII sehingga para alumni akan tetap menjaga nama baik UII di masyarakat luas.

character building ESQ Pasca Hukum UII

Character Building Mahasiswa Baru : UPAYA PPs FH UII MEMBERIKAN LAYANAN TERBAIK MELALUI SEMINAR ESQ

character building ESQ Pasca Hukum UII

PPS FH UII – Tahun lalu Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah berhasil menyelenggarakan seminar ESQ UII untuk mahasiswa baru bersama Tim ESQ Leadership Center Jakarta. Melihat dari kesuksesan tahun lalu dan rencana perutinan kegiatan tersebut, maka kemarin Jum’at 23 maret 2018 bertempat di  Hotel POP Timoho Yogyakarta, kegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa ini kembali digelar.

Masih bersama Tim ESQ Leadership Center Jakarta kegiatan kali ini diikuti oleh Mahasiswa Baru angkatan 40 untuk Program studi Magister Ilmu Hukum dan angkatan 8 untuk Program studi Magister Kenotariatan. Dalam sambutan sekaligus pengarahan bagi mahasiswa baru, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Drs. Agus Triyanta, M.A., M.h., Ph.D. menyampaikan bahwa  tahun ini PPs FH UII lebih selektif dalam memilih mahasiswa, hal ini dilakukan sebagai komitmen PPs FH UII untuk selalu memberikan yang terbaik.

Selain itu PPs FH UII dengan tag line barunya “Leads You To Explore The Law From Authoritative Source” selalu berupaya menuntun mahasiswa untuk mengeksplorasi dunia hukum dari sumbernya secara langsung. Hal tersebut ditandai dengan dihadirkannya pengajar- pengajar ahli  berskala nasional Seperti Prof. Moh. Mahfud MD, Prof Bagir Manan, Prof Hikmahanto Juwana, dan lain-lain, serta kegiatan-kegiatan akademik penunjang seperti seminar nasional dan internasional, termasuk kegiatan seminar ESQ yang rutin diselenggarakan tersebut yang juga menghadirkan tim pelopor ESQ di Indonesia.

Dalam acara inti, seminar ESQ yang diikuti oleh 70 Mahasiswa baru tersebut di pimpin oleh Sandi Muharam Agustian, perwakilan dari ESQ Leadership Center Jakarta. Mengetengahkan materi seputar potensi diri, komitmen, integritas, penghargaan terhadap diri sendiri serta perenungan yang dikemas secara ringan dan menyentuh. Kegiatan ini mampu melibatkan mahasiswa secara penuh, di mana mahasiswa terlihat sangat menikmati setiap sesinya.

Logo Post Pasca FH UII

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Antarkan Subintoro Raih Gelar Doktor

Korupsi  merupakan isu yang selalu hangat untuk dibahas di Indonesia, terlebih pada saat ini Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar memburu para pelaku tindak pidana yang sepertinya sudah menyebar ke setiap lapisan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk dari tindak pidana yang menyertai tindak pidana korupsi dan dinilai masih belum optimal penegakan hukumnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Subintoro, S.H., M.M, dalam menulis Disertasi mengenai “ Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Korupsi Yang Berkeadilan”

Disebutkan dalam disertasinya bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi masih belum memiliki model yang ideal  dan berkeadilan jika ditinjau dari  teori bekerjanya hukum, sistem hukum, serta konsep keadilannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian disidangkan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor yang digelar pada Hari Sabtu, 24 Maret 2018 di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.

Di Hadapan Penguji Promovendus memaparkan hasil penelitiannya yang  menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tidak pidana asal korupsi masih belum optimal. Selama tahun 2003 – 2015 jumlah putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi  hanya 40 (1,14%) dengan perbandingan jumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi  sejumlah 5257 putusan. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelemahan dalam aspek substansi hukum , struktur hukum dan budaya hukum. Di samping itu berbagai kendala dalam penegakan hukum yang terjadi seperti ketidakjelasan pengaturan, ketidaksempurnaan hukum acara, struktur kelembagaan aparat penegak hukum yang kurang harmonis dalam berkoordinasi dan bersinergi dinilai sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum untuk kasus tindak pidana pencucian uang.

Direktur Kepala Grup Pengadaan, Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia pada akhirnya  menyampaikan rekomendasi  di antaranyara reformasi substansi hukum, yaitu penyempurnaan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, hukum acara yang lebih lengkap, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan Rancangan Undang-undang pembatasan transaksi tunai, kedua penguatan struktur hukum seperti penguatan kerjasama internasional serta peran PPATK, dan yang terakhir penguatan budaya hukum dengan membangun aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Diketuai oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Nandang Surtisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Promotor Prof. Dr. Edward Oemar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan Co Promotor Dr. M. Arief Setiawan, serta Dewan Penguji di antaranya Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya dan berhasil Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan. Dengan demikian Subintoro, S.H., M.Hum. resmi meraih gelar Doktor dan merupakan Doktor ke 74 Fakultas Hukum serta Doktor ke 124 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.

Upaya PPs FH UII Memberikan Soft Skill Development Melalui ESQ

Tahun lalu Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah berhasil menyelenggarakan seminar ESQ bersama Tim ESQ Leadership Center Jakarta. Melihat dari kesuksesan tahun lalu dan rencana perutinan kegiatan tersebut, maka kemarin Jum’at 23 maret 2018 bertempat di  Hotel POP Timoho Yogyakarta, kegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa ini kembali digelar. Read more

KULIAH UMUM PPS FH UII Oleh Dr. Syafran Sofyan : PROFESI PPAT DAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

Kuliah Umum Pembukaan

Kuliah Umum PPS FH UII Pembukaan Semester Genap 2017/2018

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  menggelar Kuliah Umum Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. 

Perkembangan dunia hukum yang sangat dinamis yang ditandai juga dengan isu-isu aktual dan menarik untuk diperbincangkan menjadi salah satu alasan mengapa dalam Kuliah Umum Pembukaan Kelas Maret 2018 kali ini PPs FH UII mengangkat tema “Akta-Akta PPAT Guna Pelayanan masyarakat”. Seperti yang kita ketahui masalah pertanahan atau agraria merupakan permasalahan saat ini sedang hangat diperbincangkan dan perdebatkan terlebih untuk DI yogyakarta yang saat ini sedang gencar melakukan berbagai macam pembangunan seperti Bandara Internasional yang baru, yang tentu terkait dengan permasalahan pertanahan. Menjawab fenomena tersebut PPs FH UII menghadirkan Pembicara Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum., ketua umum IPPAT Pusat yang juga merupakan akademisi untuk menjadi pemateri.

Dr. Syafran Sofyan mengawali penjelasannya dengan mengungkapkan pentingnya penghargaan diri terhadap profesi. Jangan hanya karena mengejar banyaknya klien, lantas para pejabat PAT serta notaris mengabaikan penghargaan terhadap profesinya dengan alasan service kepada klien. PPAT harus menjunjung tinggi etika profesinya, serta menghargai proses birokrasi pertanahan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, di samping menberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

IPPAT sendiri sebagai satu-satunya organisasi PPAT yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia terus berusaha terus bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah untuk mencipkatan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terutama bidang agraria serta memberikan pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan pertanahan agar masyarakat tidak takut lagi apabila harus berhadapan dengan penegak hukum jika meghadapi persoalan pertanahan.

Selain membahas tentang profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki peluang karir yang besar terutama dengan makin banyaknya investor asing,  Dr Syafran Sofyan juga menjelaskan tentang permasalahan pertanahan dan penanganannya di antaranya pelanggaran pasal-pasal kaitannya dengan pertanahan, bentuk-bentuk pemalsuan sertifikat dan surat tanah, serta komitmen penyelesaian sengketa tanah.  Yang terakhir Dr. Syafran juga menyampaikan bahwa IPPAT sebagai satu-satunya organisasi pembuat akta tanah yang diakui oleh pemerintah, harusnya bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah terkait pertanahan, bukan malah saling berhadap-hadapan.

Meskipun tema yang diusung merupakan kajian utama bidang kenotariatan namun acara yang juga diikuti oleh mahasiswa baru Magister Hukum ini rupanya juga menarik bagi mereka. Hal ini dikarenakan permasalahan agraria juga merupakan kajian penting di bidang hukum secara umum, terbukti dengan antusiasme mahasiswa dalam bertanya.

Setelah Kuliah Umum,  rangkaian acara Kuliah Pembukaan hari pertama dilanjutkan dengan orientasi perkuliahan yang difasilitasi oleh Tenaga Kependidikan PPs FH UII. Selanjutnya pada hari kedua akan diisi dengan character building.

 Profesi PPAT dan Permasalahan Pertanahan

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  menggelar Kuliah Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. Read more

Kuliah Pembukaan : Profesi PPAT dan Permasalahan Tanah

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar Kuliah Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. Read more

Kunjungan Universitas Medan Area

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mendapatkan kunjungan dari Universitas Medan Area pada hari Jum’at 23 Februari 2018. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua setelah kunjungan pertama pada tahun 2015 lalu. Disambut langsung oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. , Ketua Program Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sempat menyampaikan permohonan maaf dikarenakan jadwal yang tidak memungkinkan pimpinan fakultas serta beberapa pengelola PPs FH UII tidak dapat turut menyambut kedatangan rombongan Universitas Medan Area. Namun begitu hal itu tidak mengurangi sedikitpun makna dari kunjungan dari Universitas asal sumatera Utara yang juga disertai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut. Read more