Logo Post Pasca FH UII

Kajian Mengenai Asas Equality Before The Law Pada Persyaratan Calon Pejabat Publlik Mantan Narapidana Antar Zairin Harahap Raih Gelar Doktor

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan Doktor Ilmu Hukum. Adalah Zairin Harahap, S.H., M.Si. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG_UNDANG : KAJIAN PENENTUAN PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA, di hadapan para penguji pada hari Sabtu 28 April 2018, di Auditorium Lantai III Program Pascasarjana FH UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.

Dalam Disertasinya Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII tersebut menyampaikan bahwa adanya perbubahan terhadap Undang- Undang dasar 1945 membuat asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang dulunya hanya tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tetapi terdapat juga pada beberapa ayat di pasal 28D dan 28I serta Pasal 6 ayat (1) huruf h UU 12/2012.

Asas persamaan di hadapan hukum ini jika dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik terutama persyaratan yang berbunyi “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” yang terdapat dalam berbagai persyaratan pencalonan pejabat publik seperti presiden, kepala daerah, calon anggota legislatif, calon hakim kostitusi dll, hal ini dinilai bertentangan dengan asas equality before the law padahal dalam UUD 45 sebagai acuan tertinggi pembentuk Undang-Undang, asas tersebut tercantum. Oleh karena itu persyaratan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data yang diperoleh ada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian persyaratan tersebut. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persyaratan tersebut “bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, tiga putusan tersebut dinilai oleh Zairin bernuansa “inkonsistensi”, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi.

Penelitian Zairin mengambil kesimpulan bahwa penerapan asas equality before the law dalam pembentukan dan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan menjadi pejabat publik, khususnya bagi mantan narapinana belum ada “kesepahaman” antara pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dinilai dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pembentuk undang-undang semestinya memperhatikan Putusan Mahkamakh Konstitusi ketika akan membentuk suatu undang-undang kecuali acuan utamanya yaitu UUD 45 tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya harus menjelaskan alasan yang menjadi pembeda dengan putusan sebelumnya agar tidak terkesan inkonsisten.

Dihadapan Promotor Prof. Dr. Moh Mahfud Md., S.H., S.U., sdan Co Promotor Dr. Harjono, S.H., MCL. Dan dewan penguji Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., serta Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya dan meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum dengan hasil Sangat Memuaskan. Promovendus merupakan Doktor Ke 75 yang telah dilahirkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *