Logo Post Pasca FH UII

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Antarkan Subintoro Raih Gelar Doktor

Korupsi  merupakan isu yang selalu hangat untuk dibahas di Indonesia, terlebih pada saat ini Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar memburu para pelaku tindak pidana yang sepertinya sudah menyebar ke setiap lapisan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk dari tindak pidana yang menyertai tindak pidana korupsi dan dinilai masih belum optimal penegakan hukumnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Subintoro, S.H., M.M, dalam menulis Disertasi mengenai “ Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Korupsi Yang Berkeadilan”

Disebutkan dalam disertasinya bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi masih belum memiliki model yang ideal  dan berkeadilan jika ditinjau dari  teori bekerjanya hukum, sistem hukum, serta konsep keadilannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian disidangkan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor yang digelar pada Hari Sabtu, 24 Maret 2018 di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.

Di Hadapan Penguji Promovendus memaparkan hasil penelitiannya yang  menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tidak pidana asal korupsi masih belum optimal. Selama tahun 2003 – 2015 jumlah putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi  hanya 40 (1,14%) dengan perbandingan jumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi  sejumlah 5257 putusan. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelemahan dalam aspek substansi hukum , struktur hukum dan budaya hukum. Di samping itu berbagai kendala dalam penegakan hukum yang terjadi seperti ketidakjelasan pengaturan, ketidaksempurnaan hukum acara, struktur kelembagaan aparat penegak hukum yang kurang harmonis dalam berkoordinasi dan bersinergi dinilai sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum untuk kasus tindak pidana pencucian uang.

Direktur Kepala Grup Pengadaan, Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia pada akhirnya  menyampaikan rekomendasi  di antaranyara reformasi substansi hukum, yaitu penyempurnaan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, hukum acara yang lebih lengkap, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan Rancangan Undang-undang pembatasan transaksi tunai, kedua penguatan struktur hukum seperti penguatan kerjasama internasional serta peran PPATK, dan yang terakhir penguatan budaya hukum dengan membangun aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Diketuai oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Nandang Surtisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Promotor Prof. Dr. Edward Oemar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan Co Promotor Dr. M. Arief Setiawan, serta Dewan Penguji di antaranya Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya dan berhasil Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan. Dengan demikian Subintoro, S.H., M.Hum. resmi meraih gelar Doktor dan merupakan Doktor ke 74 Fakultas Hukum serta Doktor ke 124 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *