Logo Post Pasca FH UII

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Antarkan Subintoro Raih Gelar Doktor

Korupsi  merupakan isu yang selalu hangat untuk dibahas di Indonesia, terlebih pada saat ini Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar memburu para pelaku tindak pidana yang sepertinya sudah menyebar ke setiap lapisan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk dari tindak pidana yang menyertai tindak pidana korupsi dan dinilai masih belum optimal penegakan hukumnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Subintoro, S.H., M.M, dalam menulis Disertasi mengenai “ Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Korupsi Yang Berkeadilan”

Disebutkan dalam disertasinya bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi masih belum memiliki model yang ideal  dan berkeadilan jika ditinjau dari  teori bekerjanya hukum, sistem hukum, serta konsep keadilannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan kemudian disidangkan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor yang digelar pada Hari Sabtu, 24 Maret 2018 di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.

Di Hadapan Penguji Promovendus memaparkan hasil penelitiannya yang  menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tidak pidana asal korupsi masih belum optimal. Selama tahun 2003 – 2015 jumlah putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi  hanya 40 (1,14%) dengan perbandingan jumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi  sejumlah 5257 putusan. Hal tersebut terjadi karena terdapat kelemahan dalam aspek substansi hukum , struktur hukum dan budaya hukum. Di samping itu berbagai kendala dalam penegakan hukum yang terjadi seperti ketidakjelasan pengaturan, ketidaksempurnaan hukum acara, struktur kelembagaan aparat penegak hukum yang kurang harmonis dalam berkoordinasi dan bersinergi dinilai sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum untuk kasus tindak pidana pencucian uang.

Direktur Kepala Grup Pengadaan, Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia pada akhirnya  menyampaikan rekomendasi  di antaranyara reformasi substansi hukum, yaitu penyempurnaan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, hukum acara yang lebih lengkap, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan Rancangan Undang-undang pembatasan transaksi tunai, kedua penguatan struktur hukum seperti penguatan kerjasama internasional serta peran PPATK, dan yang terakhir penguatan budaya hukum dengan membangun aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Diketuai oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Nandang Surtisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Promotor Prof. Dr. Edward Oemar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan Co Promotor Dr. M. Arief Setiawan, serta Dewan Penguji di antaranya Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya dan berhasil Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan. Dengan demikian Subintoro, S.H., M.Hum. resmi meraih gelar Doktor dan merupakan Doktor ke 74 Fakultas Hukum serta Doktor ke 124 yang dilahirkan di Universitas Islam Indonesia.

Upaya PPs FH UII Memberikan Soft Skill Development Melalui ESQ

Tahun lalu Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah berhasil menyelenggarakan seminar ESQ bersama Tim ESQ Leadership Center Jakarta. Melihat dari kesuksesan tahun lalu dan rencana perutinan kegiatan tersebut, maka kemarin Jum’at 23 maret 2018 bertempat di  Hotel POP Timoho Yogyakarta, kegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa ini kembali digelar. Read more

KULIAH UMUM PPS FH UII Oleh Dr. Syafran Sofyan : PROFESI PPAT DAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

Kuliah Umum Pembukaan

Kuliah Umum PPS FH UII Pembukaan Semester Genap 2017/2018

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  menggelar Kuliah Umum Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. 

Perkembangan dunia hukum yang sangat dinamis yang ditandai juga dengan isu-isu aktual dan menarik untuk diperbincangkan menjadi salah satu alasan mengapa dalam Kuliah Umum Pembukaan Kelas Maret 2018 kali ini PPs FH UII mengangkat tema “Akta-Akta PPAT Guna Pelayanan masyarakat”. Seperti yang kita ketahui masalah pertanahan atau agraria merupakan permasalahan saat ini sedang hangat diperbincangkan dan perdebatkan terlebih untuk DI yogyakarta yang saat ini sedang gencar melakukan berbagai macam pembangunan seperti Bandara Internasional yang baru, yang tentu terkait dengan permasalahan pertanahan. Menjawab fenomena tersebut PPs FH UII menghadirkan Pembicara Dr. Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum., ketua umum IPPAT Pusat yang juga merupakan akademisi untuk menjadi pemateri.

Dr. Syafran Sofyan mengawali penjelasannya dengan mengungkapkan pentingnya penghargaan diri terhadap profesi. Jangan hanya karena mengejar banyaknya klien, lantas para pejabat PAT serta notaris mengabaikan penghargaan terhadap profesinya dengan alasan service kepada klien. PPAT harus menjunjung tinggi etika profesinya, serta menghargai proses birokrasi pertanahan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, di samping menberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

IPPAT sendiri sebagai satu-satunya organisasi PPAT yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia terus berusaha terus bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintah untuk mencipkatan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terutama bidang agraria serta memberikan pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan pertanahan agar masyarakat tidak takut lagi apabila harus berhadapan dengan penegak hukum jika meghadapi persoalan pertanahan.

Selain membahas tentang profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki peluang karir yang besar terutama dengan makin banyaknya investor asing,  Dr Syafran Sofyan juga menjelaskan tentang permasalahan pertanahan dan penanganannya di antaranya pelanggaran pasal-pasal kaitannya dengan pertanahan, bentuk-bentuk pemalsuan sertifikat dan surat tanah, serta komitmen penyelesaian sengketa tanah.  Yang terakhir Dr. Syafran juga menyampaikan bahwa IPPAT sebagai satu-satunya organisasi pembuat akta tanah yang diakui oleh pemerintah, harusnya bisa bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah terkait pertanahan, bukan malah saling berhadap-hadapan.

Meskipun tema yang diusung merupakan kajian utama bidang kenotariatan namun acara yang juga diikuti oleh mahasiswa baru Magister Hukum ini rupanya juga menarik bagi mereka. Hal ini dikarenakan permasalahan agraria juga merupakan kajian penting di bidang hukum secara umum, terbukti dengan antusiasme mahasiswa dalam bertanya.

Setelah Kuliah Umum,  rangkaian acara Kuliah Pembukaan hari pertama dilanjutkan dengan orientasi perkuliahan yang difasilitasi oleh Tenaga Kependidikan PPs FH UII. Selanjutnya pada hari kedua akan diisi dengan character building.

 Profesi PPAT dan Permasalahan Pertanahan

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  menggelar Kuliah Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi  Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. Read more

Kuliah Pembukaan : Profesi PPAT dan Permasalahan Tanah

Kamis, 22 Maret 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar Kuliah Pembukaan kelas Maret 2018 untuk Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Dalam Sambutan Pembukanya Drs. Agus Triyanta , M.A., M.H., PhD. menyampaikan bahwa Program pascasarjana Fakultas Hukum UII merupakan Program pascasarjana yang telah lama berdiri dan pada zamannya menjadi Program Pascasarjana Fakultas Hukum pertama dari universitas swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan Jawa Tengah untuk beberapa Program Studinya. Dengan pengalaman yang panjang tersebut, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII selalu berusaha untuk menyajikan kajian tentang perkembangan dan isu-isu terbaru dalam dunia hukum pada setiap kegiatan akademiknya. Oleh Karena itu Drs Agus mempersilahkan mahasiswa baru untuk menikmati perjamuan ilmiah yang disajikan oleh PPs FH UII, selama dua tahun kurang lebih masa kuliah berjalan. Read more