Logo Post Pasca FH UII

Hukum Konstitusi Dan Perkembangannya Dalam Perspektif Indonesia Dan Cina

Hubungan Indonesia dan Cina yang menguat sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi menandai sebuah langkah besar yang telah dilakukan oleh Cina, yakni membuka Jalur Sutera baru, di mana salah satunya melewati  Indonesia dan sebagian wilayah Asia selatan serta Asia Tenggara lainnya.  Tidak dapat dipungkiri saat ini Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan salah satu sumber kekuatan ekonomi terbesar di Cina adalah Hongkong.

Hongkong adalah Daerah Istimewa yang telah kembali menjadi milik Cina setelah menjadi jajahan Inggris sebelumnya. Oleh karena itu, Hongkong memiliki otonomi khusus terutama di bidang ekonomi.  Demikian dikatakan Prof. Jason Buhi dalam Stadium General yang bertajuk “Constitutional Law and Development, Indonesia and China Perspective”Kamis, 25 Januari 2018 di Ruang 1 Gedung Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kendati memiliki otonomi yang kuat secara ekonomi namun sampai saat ini Hongkong dinilai tidak memiliki otonomi dalam hal Hubungan Internasional dan Pertahanan Keamanan. Dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan politik, Hongkong masih sangat dikuasai oleh Beijing ( Ibu Kota dari Republik Rakyat Cina).

Berbicara mengenai otonomi visiting Professor  dari Peking University ini menyampaikan sebetulnya 60 -70% masyarakat Hongkong sangat pro dengan demokrasi, bahkan mereka menginginkan Hongkong merdeka sebagai  Negara seperti Singapura. Akan tetapi otoritas Cina sangat menentang pemikiran soal reformasi tersebut. Bahkan meskipun telah terjadi Umberella Movement pada 2014 di mana kalangan pelajar melakukan aksi protes besar-besaran untuk perubahan sistem politik di Hongkong, hal tersebut hanya melahirkan pemilu untuk Wali Kota yang sangat dikontrol dan harus berpihak pada  Beijing.

Masyarakat Hongkong yang sangat tergantung dengan Industri sendiri juga tidak dapat berbuat banyak karena mereka terancam kehilangan pekerjaan ketika mencoba menyuarakan reformasi. Bahkan akademisi juga terancam gelar akademiknya jika mereka terbukti berhubungan dengan lembaga non pemerintahan atau asing yang mendukung demokrasi. Hal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya dukungan media karena berbagai macam tekanan yang diterima untuk media-media yang tidak pro pemerintahan atau media-media netral. Sehingga sampai saat ini perjuangan masyarakat Hongkong untuk melakukan reformasi masih menemui jalan buntu.

Jika Prof. Jason Buhi membicarakan mengenai Hongkong dan otonominya serta keinginan sebagian masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan dalam hal demokrasi, maka Prof. John H. Aycock yang juga merupakan visiting Professor di  Peking University lebih banyak berbicara tentang Shenzhen dan percepatan pembangunannya yang sangat pesat selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Berbeda dengan Hongkong, Shenzhen yang berada di Cina daratan memang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Beijing, jadi tidak ada permasalahan sekompleks Hongkong. Meskipun begitu, hubungan Shenzhen dan Hongkong terjalin dengan erat terutama dalam bidang bisnis, karena baik Shenzhen maupun Hongkong memang terletak pada jalur Sungai Mutiara yang dirancang untuk berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat dari adanya pertukaran Hakim di mana Hakim Hongkong bisa mengadili di kota Shenzhen untuk kasus-kasus transnasional, dan dibangunnya abritrase Internasional di kota Shenzen serta cabang-cabang perusahaan besar dunia yang juga terdapat di sana.

Percepatan pembangunan di Shenzhen menurut Prof. Aycock tidak memiliki dasar hukum yang jelas kendati Cina mengadopsi “Rule of Law” dari barat atau pembangunan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, namun pada prakteknya banyak hal yang tidak sesuai karena dinilai masih banyak menguntungkan pemerintah daripada rakyatnya.

Sementara itu dalam perspektif Indonesia Prof. Dr. Ni’matul Huda menyampaikan pandangannya mengenai Kebijakan otonomi daerah dalam masa transisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah adalah pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state  karena Indonesia sendiri  belum siap dengan bentuk Negara Federasi.  Salah satu alasan yang paling mendasar belum diterapkannya bentuk negara Federasi adalah demi menjaga keberlangsungan Negara kesatuan, di mana apabila saat ini langsung diterapkan bentuk federasi maka banyak daerah terutama yang berada di luar jawa ingin melepaskan diri dari NKRI.

Meskipun telah diberlakukan otonomi daerah akibat gagalnya sistem sentralisasi yang diterapkan semasa orde baru, namun permasalahan tidak berhenti begitu saja. Pada kenyataannya otonomi daerah justru melahirkan kasus-kasus korupsi yang hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi dinilai terlalu cepat dilaksanakan tanpa memperdulikan infra dan supra struktur yang belum siap. Dengan adanya desentralisasi tersebut pada akhirnya memunculkan permasalahan lain yang menimbulkan hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah, tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah, munculnya keinginan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan pemimpin daerah, serta pemilukada yang sarat dengan money politics. Permasalahan di atas menurut Prof. Ni’matul Huda bisa diselesaikan apabila ada sinkronisasi dan harmonisasi aturan di daerah dengan pusat didukung oleh pengawasan yang lebih ketat dari pusat terhadap daerah yang kemudian bisa melahirkan perbaikan kinerja birokrasi daerah serta penegakan hukum yang lebih serius.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *