Logo Post Pasca FH UII

Teliti Mengenai Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik, Diah Arimbi Raih Gelar Doktor

BPJS Kesehatan merupakan bentuk operasional dari Program Jaminan Kesehatan Nasional milik pemerintah yang memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut merupakan jembatan untuk menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Kendati demikian, dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan tetap mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan kajian hukum dan membutuhkan pengaturan seperti kedudukan hukum dan kewenangan sebagai Badan Hukum Publik.

Adalah Diah Arimbi, S.SiT., M.H. dosen Poltekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang mengetengahkan permasalahan tersebut dalam penelitian Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Badan Hukum Publik”.

Hasil penelitian Diah Arimbi dipresentasikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 di Auditorium Lantai III Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dihadapan Promotor dan Penguji, Promovenda menyampaikan kesimpulan dari penelitiannya yang menemukan bahwa BPJS memang merupakan badan hukum publik, tetapi tidak memiliki otonomi dalam membuat kebijakan atau regulasi. Keadaan tersebut berawal dari disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden. Berawal dari Peraturan Presiden yang kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan , keadaan tersebut dapat memicu konflik kewenangan antara BPJS dengan Kementerian kesehatan yang berdampak pada ketidaksempurnaan independensi BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik . Adanya disharmoni tersebut menjadi tugas DSJN (Dewan Jaminan Soisial Nasional) sebagai pengawas untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di bawahnya terkait dengan jaminan kesehatan.

Dihadapan Promotor dan Co promotor, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H. S.U dan dr. M. Nasser Sp.KK., D.Law, serta Dewan Penguji yakni Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof.dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH., dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Promovenda berhasil mempertahankan disertasinya dengan hasil Sangat Memuaskan. Dengan Demikian Diah Arimbi, S.SiT., M.H. berhak mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum dengan spesifikasi Hukum Kesehatan dan merupakan Doktor Ke-71 yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *