Kerjasama dengan WAML

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII) sebagai salah satau institusi pendidikan Hukum terbaik di Indonesia merasa perlu mengembangkan kerjasama baik di tingkat Nasional bahkan Internasional. Tahun lalu bersama dengan World Association for Medical Law (WAML)  Program Pascasarjana Fakultas Hukum telah sukses menggelar International Cobference ber tajuk “Fraud and Gratification on Healthcare Services Across Jurisdictions”. Kerjasama tersebut rupanya ingin di lanjutkan oleh kedua belah pihak. Maka atas dasar inisiatif dari Vice President WAML yang kebetulan juga merupakan dosen pengajar di PPs FH UII dr. M. Nasser, Sp.KK D. Law. Dan persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maka disusunlah bentuk kerjasama lanjutan berupa Letter of Support dari WAML. Read more

Logo Post Pasca FH UII

Kontribusi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia – Jogja TV

Sesuai dengan amanah konstitusi, salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk berkontribusi dalam perdamaian Dunia, merupakan cita-cita luhur yang patut diperjuangkan dengan nyata. Menurut Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. dalam Talk Show Perspektif Hukum “ Kontribusi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia” di Jogja TV pada hari Selasa, 30 Januari 2018, Peran Indonesia dalam perwujudan perdamaian dunia sangatlah penting. Jika ditilik dari keadaan demografis Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, dengan wilayah negara yang sangat luas serta dengan keadaan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam, Indonesia menjadi negara yang cukup diperhitungkan dalam pergaulan internasional.

Talk Show Perspektif Hukum “ Kontribusi Indonesia Dalam Perdamaian Dunia”

Namun begitu, perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa adanya perdamaian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak dengan segala kompleksitas yang ada, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan konflik sosial. Konflik-konflik sosial yang pernah merebak di masa lalu seperti konflik Poso, Malari, atau Ambon jangan sampai kembali terjadi. Terlebih saat ini ada kekuatan media sosial yang begitu cepat menciptakan intoleransi dengan konten-konten berbau SARA yang memprovokasi. Konflik sosial yang terjadi pada akhirnya akan memamcing  intervesi dari asing untuk turut campur dalam permasalahan nasional. Dengan demikian konflik akan semakin meluas dan perdamaian dunia sulit terwujud.

Pembicara ke dua Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,M. Hum., Ph.D. menyoroti peran aktif Indonesia menjaga ketertiban dunia melalui keterlibatannya dalam organisasi tingkat regional ASEAN. Secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya sebenarnya negara-negara tingkat ASEAN telah siap menyatu membentuk sebuah kekuatan dari Asia Tenggara. Namun begitu, masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan seperti masalah border line atau konflik di perbatasan, serta masalah Identitas di mana negara-negara Asia Tenggara yang sangat kaya dengan Adat, Bahasa dan Budaya, sangat susah meleburkan diri dalam sebuah identitas meskipun masih satu rumpun. Oleh Karena itu, keterlibatan negara Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh yang kuat dalam penyelesaian konflik regional merupakan usaha yang baik dalam menjaga perdamaian dunia.

Sementara itu Prof. Jawahir Thontowi menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dunia  menggunakan Soft Power, dan Smart Power pada upaya diplomasinya untuk mempengaruhi negara-negara Muslim dalam menolak Deklarasi Presiden Donald Trump tentang pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel, yang dinilai akan memicu ketegangan di dunia.

Selain itu Soft diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia juga telah berhasil membuat Bangladesh yang tadinya menolak pengungsi Rohingya untuk mendirikan penampungan bagi mereka. Indonesia juga berhasil mempengaruhi organisasi-organisasi kemanusiaan  dunia untuk memberikan bantuan bagi pengungsi Rohingya. Peran indonesia dalam kedua permasalahan tersebut sangatlah strategis mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia dinilai memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nasib kaum Muslim dalam mencari keadilan di mata Internasional. Karena menurut Prof Jawahir tidak akan ada perdamaian dunia perdamaian agama-agama.

Universitas Islam Indonesia sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan generasi yang memiliki value secara tidak langsung juga berkontribusi dalam usaha perdamaian dunia di antaranya terlibat dalam aksi-aksi penggalangan dana terutama melalui masjid Ulil Albab yang kemudian disalurkan untuk pengungsi-pengungsi rohingya melalui organisasi kemanusiaan, Pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh UII dalam memberikan tanggapan atas persoalan-persoalan internasional, serta Kajian-kajian tentang permasalahan internasional yang melahirkan pemikiran-pemikiran pada usaha perdamaian dunia. Disiarkan secara langsung di Jogja TV acara yang dipandu oleh Dosen Fakultas Hukum Dodik Setiawan Nur Heryanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D tersebut selain dihadiri oleh mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Hukum UII juga dibula telpon interaktif di mana masyarakat secara umum dapat bertanya langsung ke narasumber.

Hukum Konstitusi dan Perkembangannya Dalam Perspektif Indonesia-Cina

 

Hubungan Indonesia dan Cina yang menguat sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi menandai sebuah langkah besar yang telah dilakukan oleh Cina, yakni membuka Jalur Sutera baru, di mana salah satunya melewati  Indonesia dan sebagian wilayah Asia selatan serta Asia Tenggara lainnya.  Tidak dapat dipungkiri saat ini Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan salah satu sumber kekuatan ekonomi terbesar di Cina adalah Hongkong. Read more

Pembekalan wisuda / Alumni PPs FH UII

Pembekalan Alumni PPs FH UII : Menjadi Manusia Berkualitas Kunci Menghadapi Fenomena Globalisasi

Pembekalan wisuda / Alumni PPs FH UII

PPs FH UII – Kemarin Jum’at 26 Januari 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali mengadakan Pembekalan Alumni PPs FH UII, kali ini untuk  calon wisudawan-wisudawati Periode 3 Tahun Akademik 2017/2018 yang diwisuda pada hari ini Sabtu, 27 Januari 2018.

Bertempat di Ruang 1 Gedung Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada kesempatan tersebut bertindak sebagai narasumber embekalan alumni PPs FH UII adalah Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum dalam pemaparanya mengungkapkan bahwa fenomena globalisasi mempercepat perubahan tingkah laku manusia yang tentu saja berdampak pada banyak hal termasuk pada percepatan perubahan konsep hukum.

Menjadi Manusia Berkualitas Kunci Menghadapi Fenomena Globalisasi

Segala perubahan yang terjadi dengan cepat menuntut penyesuaian yang sama cepatnya. Sebagai  lulusan hukum alumni PPs FH Uii harus bersiap dengan perubahan-perubahan yang terjadi, caranya adalah dengan meningkatkan kualitas diri karena saat ini banyak hal yang sudah digusur oleh teknologi, dan hanya orang yang berkualitas yang tidak akan mampu digusur oleh teknologi. Salah satu wujud  dari manusia yang berkualitas adalah bagaimana seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain.

Lebih lanjut dalam Pembekalan Alumni PPs FH UII ini, Dr.Budi Agus menyampaikan bahwa manusia yang berkualitas adalah manusia yang berintegritas. Sebagai contoh,  UII telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang berintegritas sebut saja Prof. Dr. Moh Mahfud MD. Jadi sebagai alumni UII paling tidak para wisudawan harus bisa menyamakan diri dengan integritas yang dimiliki toko-tokoh yang dilahirkan oleh almamaternya.

Selain berintegritas, manusia yang berkualitas adalah manusia yang kreatif .Banyak jalan yang bisa dilakukan dengan kreatifitas. Banyak orang yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi sukses karena kreatifitas yang positif. “Banyak persoalan bangsa ini yang butuh kreatifitas untuk penyelesaiannya”. Ungkapnya.

Direktur Pusat Studi Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UII ini juga menyampaikan bahwa saat ini para lulusan akan mulai diuji substansinya, bagaimana menjadi orang-orang yang profesional terbuka terhadap kelebihan dan kekurangannya serta mampu menunjukkan diri sebagai manusia yang berkualitas, manusia yang bermanfaat bagi sesama.

Pendaftaran Mahasiswa Baru Magister Hukum dan Kenotaritan T.A 2017/2018 Genap

 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Universitas Islam Indonesia

Magister (S2) Ilmu Hukum dan Magister (S2) Kenotariatan
Kelas Maret 2018

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister (S2) Hukum Angkatan ke-40, Magister (S2) Kenotariatan Angkatan ke-8, dan Doktor (S3) Hukum Angkatan ke-18. Untuk melihat informasi selengkapnya silahkan lihat di poster berikut ini.
 PMB Magister hukum dan s2 kenotariatan

PMB Magister Hukum dan Kenotariatan Pasca UII

Logo Post Pasca FH UII

Hukum Konstitusi Dan Perkembangannya Dalam Perspektif Indonesia Dan Cina

Hubungan Indonesia dan Cina yang menguat sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi menandai sebuah langkah besar yang telah dilakukan oleh Cina, yakni membuka Jalur Sutera baru, di mana salah satunya melewati  Indonesia dan sebagian wilayah Asia selatan serta Asia Tenggara lainnya.  Tidak dapat dipungkiri saat ini Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan salah satu sumber kekuatan ekonomi terbesar di Cina adalah Hongkong.

Hongkong adalah Daerah Istimewa yang telah kembali menjadi milik Cina setelah menjadi jajahan Inggris sebelumnya. Oleh karena itu, Hongkong memiliki otonomi khusus terutama di bidang ekonomi.  Demikian dikatakan Prof. Jason Buhi dalam Stadium General yang bertajuk “Constitutional Law and Development, Indonesia and China Perspective”Kamis, 25 Januari 2018 di Ruang 1 Gedung Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kendati memiliki otonomi yang kuat secara ekonomi namun sampai saat ini Hongkong dinilai tidak memiliki otonomi dalam hal Hubungan Internasional dan Pertahanan Keamanan. Dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan politik, Hongkong masih sangat dikuasai oleh Beijing ( Ibu Kota dari Republik Rakyat Cina).

Berbicara mengenai otonomi visiting Professor  dari Peking University ini menyampaikan sebetulnya 60 -70% masyarakat Hongkong sangat pro dengan demokrasi, bahkan mereka menginginkan Hongkong merdeka sebagai  Negara seperti Singapura. Akan tetapi otoritas Cina sangat menentang pemikiran soal reformasi tersebut. Bahkan meskipun telah terjadi Umberella Movement pada 2014 di mana kalangan pelajar melakukan aksi protes besar-besaran untuk perubahan sistem politik di Hongkong, hal tersebut hanya melahirkan pemilu untuk Wali Kota yang sangat dikontrol dan harus berpihak pada  Beijing.

Masyarakat Hongkong yang sangat tergantung dengan Industri sendiri juga tidak dapat berbuat banyak karena mereka terancam kehilangan pekerjaan ketika mencoba menyuarakan reformasi. Bahkan akademisi juga terancam gelar akademiknya jika mereka terbukti berhubungan dengan lembaga non pemerintahan atau asing yang mendukung demokrasi. Hal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya dukungan media karena berbagai macam tekanan yang diterima untuk media-media yang tidak pro pemerintahan atau media-media netral. Sehingga sampai saat ini perjuangan masyarakat Hongkong untuk melakukan reformasi masih menemui jalan buntu.

Jika Prof. Jason Buhi membicarakan mengenai Hongkong dan otonominya serta keinginan sebagian masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan dalam hal demokrasi, maka Prof. John H. Aycock yang juga merupakan visiting Professor di  Peking University lebih banyak berbicara tentang Shenzhen dan percepatan pembangunannya yang sangat pesat selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Berbeda dengan Hongkong, Shenzhen yang berada di Cina daratan memang merupakan bagian yang terintegrasi dengan Beijing, jadi tidak ada permasalahan sekompleks Hongkong. Meskipun begitu, hubungan Shenzhen dan Hongkong terjalin dengan erat terutama dalam bidang bisnis, karena baik Shenzhen maupun Hongkong memang terletak pada jalur Sungai Mutiara yang dirancang untuk berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat dari adanya pertukaran Hakim di mana Hakim Hongkong bisa mengadili di kota Shenzhen untuk kasus-kasus transnasional, dan dibangunnya abritrase Internasional di kota Shenzen serta cabang-cabang perusahaan besar dunia yang juga terdapat di sana.

Percepatan pembangunan di Shenzhen menurut Prof. Aycock tidak memiliki dasar hukum yang jelas kendati Cina mengadopsi “Rule of Law” dari barat atau pembangunan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, namun pada prakteknya banyak hal yang tidak sesuai karena dinilai masih banyak menguntungkan pemerintah daripada rakyatnya.

Sementara itu dalam perspektif Indonesia Prof. Dr. Ni’matul Huda menyampaikan pandangannya mengenai Kebijakan otonomi daerah dalam masa transisi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah adalah pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state  karena Indonesia sendiri  belum siap dengan bentuk Negara Federasi.  Salah satu alasan yang paling mendasar belum diterapkannya bentuk negara Federasi adalah demi menjaga keberlangsungan Negara kesatuan, di mana apabila saat ini langsung diterapkan bentuk federasi maka banyak daerah terutama yang berada di luar jawa ingin melepaskan diri dari NKRI.

Meskipun telah diberlakukan otonomi daerah akibat gagalnya sistem sentralisasi yang diterapkan semasa orde baru, namun permasalahan tidak berhenti begitu saja. Pada kenyataannya otonomi daerah justru melahirkan kasus-kasus korupsi yang hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi dinilai terlalu cepat dilaksanakan tanpa memperdulikan infra dan supra struktur yang belum siap. Dengan adanya desentralisasi tersebut pada akhirnya memunculkan permasalahan lain yang menimbulkan hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah, tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah, munculnya keinginan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan pemimpin daerah, serta pemilukada yang sarat dengan money politics. Permasalahan di atas menurut Prof. Ni’matul Huda bisa diselesaikan apabila ada sinkronisasi dan harmonisasi aturan di daerah dengan pusat didukung oleh pengawasan yang lebih ketat dari pusat terhadap daerah yang kemudian bisa melahirkan perbaikan kinerja birokrasi daerah serta penegakan hukum yang lebih serius.

Logo Post Pasca FH UII

Teliti Mengenai Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik, Diah Arimbi Raih Gelar Doktor

BPJS Kesehatan merupakan bentuk operasional dari Program Jaminan Kesehatan Nasional milik pemerintah yang memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut merupakan jembatan untuk menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Kendati demikian, dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan tetap mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan kajian hukum dan membutuhkan pengaturan seperti kedudukan hukum dan kewenangan sebagai Badan Hukum Publik.

Adalah Diah Arimbi, S.SiT., M.H. dosen Poltekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang mengetengahkan permasalahan tersebut dalam penelitian Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Badan Hukum Publik”.

Hasil penelitian Diah Arimbi dipresentasikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 di Auditorium Lantai III Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dihadapan Promotor dan Penguji, Promovenda menyampaikan kesimpulan dari penelitiannya yang menemukan bahwa BPJS memang merupakan badan hukum publik, tetapi tidak memiliki otonomi dalam membuat kebijakan atau regulasi. Keadaan tersebut berawal dari disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden. Berawal dari Peraturan Presiden yang kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan , keadaan tersebut dapat memicu konflik kewenangan antara BPJS dengan Kementerian kesehatan yang berdampak pada ketidaksempurnaan independensi BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik . Adanya disharmoni tersebut menjadi tugas DSJN (Dewan Jaminan Soisial Nasional) sebagai pengawas untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di bawahnya terkait dengan jaminan kesehatan.

Dihadapan Promotor dan Co promotor, Prof. Dr. Mahfud MD, S.H. S.U dan dr. M. Nasser Sp.KK., D.Law, serta Dewan Penguji yakni Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Prof Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Prof.dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr. PH., dan Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Promovenda berhasil mempertahankan disertasinya dengan hasil Sangat Memuaskan. Dengan Demikian Diah Arimbi, S.SiT., M.H. berhak mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum dengan spesifikasi Hukum Kesehatan dan merupakan Doktor Ke-71 yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Logo Post Pasca FH UII

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru

 
Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia
Magister (S2) Ilmu Hukum dan Magister (S2) Kenotariatan
Kelas Maret 2018

 


Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister (S2) Hukum Angkatan ke-40, Magister (S2) Kenotariatan Angkatan ke-8, dan Doktor (S3) Hukum Angkatan ke-18. Untuk melihat informasi selengkapnya silahkan lihat di poster berikut ini.
  
Logo Post Pasca FH UII

Teliti Mengenai Kedudukan BPJS Sebagai Badan Hukum Publik, Diah Arimbi Raih Gelar Doktor

BPJS Kesehatan merupakan bentuk operasional dari Program Jaminan Kesehatan Nasional milik pemerintah yang memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 28H dan pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut merupakan jembatan untuk menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Kendati demikian, dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan tetap mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan kajian hukum dan membutuhkan pengaturan seperti kedudukan hukum dan kewenangan sebagai Badan Hukum Publik.

Adalah Diah Arimbi, S.SiT., M.H. dosen Poltekes Kementerian Kesehatan Yogyakarta yang mengetengahkan permasalahan tersebut dalam penelitian Disertasinya yang berjudul “Pengaturan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Badan Hukum Publik”.

Hasil penelitian Diah Arimbi dipresentasikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 di Auditorium Lantai III Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dihadapan Promotor dan Penguji, Promovenda menyampaikan kesimpulan dari penelitiannya yang menemukan bahwa BPJS memang merupakan badan hukum publik, tetapi tidak memiliki otonomi dalam membuat kebijakan atau regulasi. Keadaan tersebut berawal dari disharmoni peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden. Berawal dari Peraturan Presiden yang kemudian memunculkan Peraturan Menteri Kesehatan , keadaan tersebut dapat memicu konflik kewenangan antara BPJS dengan Kementerian kesehatan yang berdampak pada ketidaksempurnaan independensi BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik . Adanya disharmoni tersebut menjadi tugas DSJN (Dewan Jaminan Soisial Nasional) sebagai pengawas untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan dan peraturan di bawahnya terkait dengan jaminan kesehatan.