Seminar Hasil Penelitian Antar Perguruan Tinggi

Penelitian untuk Tugas Akhir merupakan elemen penting dalam proses pendidikan. Untuk jenjang Magister, penelitian dalam rangka penulisan tesis memegang peranan penting bagi kesuksesan mahasiswa dalam memperoleh gelarnya. Oleh karena itu sebaiknya penelitian dilakukan secara serius, agar menghasilkan output research yang bermanfaat. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. dalam sambutannya pada acara Diseminasi Penelitian Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi yang digelar oleh Program pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyampaikan bahwa acara tersebut penting untuk dilaksanakan sebagai wadah sharing bagi mahasiswa dengan alumni yang telah berhasil melalui tahapan penulisan Tugas Akhir, terutama bagi mereka yang memiliki karya yang baik. Para alumni bisa menggambarkan bagaimana proses awal mencari permasalahan untuk diteliti, bagaimana proses penelitian dan penulisan tesis yang dijalani serta bagaimana masyarakat merespon penelitian tersebut.

Acara yang berlangsung pada Hari Sabtu, 23 Desember 2017 tersebut menghadirkan tiga Narasumber lulusan dari tiga univeritas yang berbeda.  Narasumber pertama adalah Siti Ruhama, S.H., M.H., alumni Program Magister Hukum Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta. Siti Ruhama mengangkat penelitian mengenai Konstitusionalitas Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut berawal dari fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diketahui bersifat final,  sementara itu hakim-hakimnya tidak diawasi oleh lembaga khusus. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perluasan kewenangan terhadap lembaga itu sendiri. Dari penelitian tersebut Siti Ruhama memberikan solusi kajian akademis sebagai media untuk mengkritik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi  yang dinilai inkonstitusional.

Sementara itu Tihara Sito Sekar Vetri, S.H., M.H. Alumni Magister Ilmu Hukum  PPs FH UII menyoroti mengenai hak Warga Negara Indonesia non Pribumi yang dinilainya terdiskriminasi soal kepemilikan Tanah. Berangkat dari penggunaan Instruksi Kepala daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi sebagai landasan hukum bagi pencabutan hak milik atas tanah WNI etnis Tionghoa di Yogyakarta, Penelitian Tihara menghasilkan kesimpulan bahwa saat ini instruksi tersebut bukan merupakan diskriminasi positif lagi, tapi sudah merupakan pelanggaran HAM. Namun karena menurutnya persoalan ini timbul di Yogyakarta, yang masyarakatnya sangat tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Pemimpinnya, dalam hal ini adalah Sultan yang merangkap sebagai Gubernur maka Tihara hanya dapat merekomendasikan untuk mendorong DPRD DIY agar memasukkan Instruksi ini kedalam Perda, karena jika masuk ke Perda, aturan tersebut bisa digugat ke Mahkamah Agung.

Pembicara terakhir Muhammad Rusdi S.H., M.H., Alumni Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tersebut mengangkat tema Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan Pilkada Secara Langsung, di mana menurutnya dulu calon perseorangan atau independen dimunculkan untuk mengimbangi dominasi Partai Politik. Sementara saat ini yang terjadi calon independen merupakan calon tunggal yang akhirnya didukung oleh Partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa Partai Politik gagal dalam menjalankan kaderisasinya. Dihadiri oleh Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII terutama yang sedang dalam proses pengajuan dan penulisan Tesis, acara ini berlangsung lancar dan menghasilkan diskusi yang hangat mengingat tema-tema penelitian yang diangkat sangat menarik.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *