Pembakuan Akad Syariah Dan Problematika Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan topik yang menarik untuk diperbincangkan, perkembangannya yang cenderung meningkat di dunia khususnya di Indonesia membuatnya menjadi isu yang selalu hangat untuk dibahas. Terus meningkatnya ketertarikan publik terhadap Perbankan Syariah, bukan berarti  karea ia tidak memiliki kelemahan-kelemahan dan potensi sengketa. Salah satu permasalahan  yang sering muncul dalam Perbankan syariah adalah benturan antara akad yang dipahami secara Fiqh serta akad yang disesuaikan dengan regulasi negara serta kondisi masyarakat tempat bank syariah tersebut berdiri.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII)  yang membuka Kelas Magister Kenotariatan, serta Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis, melihat fenomena tersebut sebagai permasalahan yang perlu dikaji dan dicarikan solusi.  Melalui Workshop dan Diskusi bertajuk “ Pembakuan Akad Syariah”  yang diadakan di Gedung PPS FH UII Jl Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017, acara ini menghadirkan Empat Pembicara yakni Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ,  Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Notaris, PPAT serta Dosen Magister Kenotariatan PPs FH UII, Akhsin Muamar, S.Sos., IASPM, Head of Syariah Compliance PT. Bank Syariah Mandiri, serta Agus S Primasta, S.H  Legal  Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Keempat narasumber merupakan akademisi serta praktisi yang menguasai pembahasan mengenai perbankan syariah

Dalam sambutan Pembukanya Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum berharap bahwa ada hal-hal baru yang dapat disampaikan dalam diskusi tersebut sehingga menambah wawasan civitas akademikanya mengenai Perbankan Syariah

Sementara itu sebagai narasumber pertama Dr. Agus Pandoman menyoroti tentang lembaga jaminan berbasis non hutang pada akad pembiayaan syariah, di mana praktik bank syariah saat ini yang menggunakan akad pembiayaan yang seharusnya tanpa jaminan, menjadi hutang piutang pada saat pembayaran dan mewajibkan adanya  jaminan berupa barang. Hal ini dikareanakan tidak adanya regulasi yang khusus mengatur tentang akad syariah yang ada di Indonesia, jadi yang digunakan adalah aturan mengenai hutang piutang.

Pada kesempatan yang sama narasumber kedua Drs. Agus Triyanta memaparkan bahwa terdapat tuduhan terhadap Islamic Banking  yang “tidak Islam” karena belum sejalan dengan tata nilai ajaran Islam yakni kesetaraan, keadilan serta transparansi, hal ini menilik dari banyaknya bank syariah yang hanya mengadopsi kebijakan bank konvensional dan membuatnya hanya seperti  sebuah “metamorfosa”. Untuk menjawab isu tersebut, Dosen Hukum Ekonomi Islam mengungkapkan bahwa keuangan Syariah adalah makhluk baru dan seharusnya dibuatkan aturan baru agar tidak terseret pada aturan lama yang tidak sesuai, dengan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah.

Agus S Primasta dari Bank Muamalat sendiri menyatakan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada Bank Syariah di Indonesia khususnya yang menerapkan sistem perbankan seratus persen syariah, namun begitu ia yakin bahwa Bank Syariah di Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki diri dan oleh karena itu Masyarakat perlu mendukung langkah tersebut. Ia menambahkan bahwa Perbankan syariah menghadapi permasalahan yang kompleks mulai dari Sumber Daya Manusia yang kurang paham mengenai prinsip-prinsip dasar perbakan syariah, persaingan dengan bank konvensional yang menimbulkan kesan profit oriented, pengawasan yang kurang, serta tidak pedulinya nasabah dengan aspek syariah. Salah satu solusi yang coba digagas ole pihak Bank syariah khususnya Muamalat adalah terus mendorong pemerintah agar membuatkan regulasi khusus bagi perbankan syariah. Hal senada juga disampaikan oleh praktisi lainnya Akhsin Muamar, Kepala bidang Kepatuhan Syariah Pusat Bank Syariah Mandiri ini menilai bahwa sebenarnya Bank Syariah sendiri memiliki control system dari Dewan Syariah Nasional ( DNS) untuk menjaga prinsip Bank Syariah tidak melenceng dari yang seharusnya. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir dan harus mulai menanamkan kepercayaan kepada Bank Syariah, bukan hanya mengkritik tapi ikut memikirkan bersama solusi bagi kemajuan Bank Syariah.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *