Krisis Kepemimpinan Dan Integritas Bangsa: Dialog Akhir Tahun

Indonesia pasca reformasi telah mengalami berbagai perubahan. Dalam kurun waktu  hampir dua dekade, telah terjadi setidaknya lima kali pergantian pucuk kepemiminan di negeri ini. Hal tersebut menjadi menarik diperbincangkan manakala pergantian kepemimpinan tersebut belum juga membawa angin segar kemajuan dalam hal karakter bangsa yang berintegritas. Krisis integritas tersebut menjadi isu yang terus berhembus di tengah usaha-usaha perbaikan sistem demokrasi yang dilakukan. Lalu bagaimana melahirkan seorang pemimpin yang berintegritas? Pertanyaan tersebut menjadi tema Dialog Perspektif Hukum yang dilaksanakan oleh Program Doktor Ilmu hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia.

Bertempat di Auditorium Lantai III Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan di helat pada hari Jum’at 30 Desember 2017  Dialog dengan tema “Krisis Kepemimpinan dan Integritas Bangsa”  tersebut menghadirkan pembicara Dr. Muh. Busjro Muqoddas, S.H., M.Hum.,  Mantan ketua KPK RI, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Mantan Ketua Komisi Yudisial RI serta Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.,  Rektor Universitas Islam Indonesia.

Sebagai pembicara pertama Dr. Muh Busjro Muqoddas memaparkan mengenai keprihatinanya bahwa saat ini pempimpin yang ada dan menduduki jabatan strategis hanya bisa menjadi pejabat. Hal tersebut diyakini karena pejabat-pejabat yang ada dilahirkan dari poses demokrasi yang transaksional, jadi tidak heran jika saat ini Pancasila hanya menjadi topeng politik. Sementara itu menurutnya pemimpin justru lahir dari masyarakat bawah. Karena merekalah yang cenderung bisa memimpin dengan tulus dalam artian lebih banyak memberi daripada menerima.

Ketua KPK periode 2010 -2011 tersebut kemudian menyatakan bahwa untuk mencapai masyarakat yang berintegritas terutama bagi para pemimpinnya semua elemen harus melakukan introspeksisecara serius dan tulus. Karena menurutnya integritas adalah sesuatu yang dihasilkan dari menyatunya intelektual dan spiritual dan direfleksikan dalam perilaku sehari-hari.

Sementara itu Drs Suparman Marzuki, S.H., M.Si. menyampaikan bahwa transisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini tidak dapat dipungkiri telah lebih baik jika dibandingkan pada masa orde baru. Namun yang menjadi permasalahan adalah sampai saat ini kita masih menyamaratakan pemimpin dengan penguasa. Di dalam sebuah birokrasi yang koruptif  di mana duduk para penguasa terdapat banyak sekali “ladang pendapatan informal” sehingga jika ada yang ingin memperbaiki birikrasi tersebut, resistensinya sangatlah besar. Hal tersebut menyebabkan orang-orang baik di birokrasi teralienasi walaupun berada di dalam sistem.

Prosedur demokrasi yang mahal lah yang menurutnya sangat sulit dilalui orang-orang baik yang tidak punya uang, relasi maupun jaringan, dan untuk memperbaiki hal yang demikian cara termudah adalah dengan berani berkata terus terang teradap hal-hal menyimpang yang terjadi walaupun mungkin tidak didengar . “ Bangsa in telah mencampakkan etika jauh ke dasar jurang hanya untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapat.” Tegasnya Pembicara ketiga Nandang Surtisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. banyak berbicara mengenai bagaimana melahirkan pemimpin yang baik dan genuine. Menurut rektor Universitas Islam Indonesia kepemimpinan yang belum ada di Indonesia adalah kepemimpinan yang Profetik. Mengutip pendapat Alm Kuntowijoyo yang didasarkan pada Surat Ali Imran kepemimpinan Profetik adalah kepemimpinan yang memberikan pembebasan terhadap penghambaan terhadap manusiakarena yang patut di hambai adalah Allah SWT. Kepemimpinan profetik sendiri meliputi tiga hal yakni humanisme, liberasi dan transendensi. Lebih lanjut Dosen Fakultas Hukum UII juga memaparkan kriteria menjadi pemimpin yang baik yakni harus memiliki visi dan misi illahiah, berilmu, kuat secara fisik dan mental, amanah, bertaqwa dan harus bisa menghasilkan kader penerus. Acara yang dipandu oleh Alan Fatcan Gani wardana, S.H., M.H. tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan serta dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta mahasiswa dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta acara ini rencananya akan disiarkan pada hari Jum’at 5 Januari 2017 petang.

Seminar Hasil Penelitian Antar Perguruan Tinggi

Penelitian untuk Tugas Akhir merupakan elemen penting dalam proses pendidikan. Untuk jenjang Magister, penelitian dalam rangka penulisan tesis memegang peranan penting bagi kesuksesan mahasiswa dalam memperoleh gelarnya. Oleh karena itu sebaiknya penelitian dilakukan secara serius, agar menghasilkan output research yang bermanfaat. Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. dalam sambutannya pada acara Diseminasi Penelitian Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi yang digelar oleh Program pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyampaikan bahwa acara tersebut penting untuk dilaksanakan sebagai wadah sharing bagi mahasiswa dengan alumni yang telah berhasil melalui tahapan penulisan Tugas Akhir, terutama bagi mereka yang memiliki karya yang baik. Para alumni bisa menggambarkan bagaimana proses awal mencari permasalahan untuk diteliti, bagaimana proses penelitian dan penulisan tesis yang dijalani serta bagaimana masyarakat merespon penelitian tersebut.

Acara yang berlangsung pada Hari Sabtu, 23 Desember 2017 tersebut menghadirkan tiga Narasumber lulusan dari tiga univeritas yang berbeda.  Narasumber pertama adalah Siti Ruhama, S.H., M.H., alumni Program Magister Hukum Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta. Siti Ruhama mengangkat penelitian mengenai Konstitusionalitas Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian tersebut berawal dari fakta bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diketahui bersifat final,  sementara itu hakim-hakimnya tidak diawasi oleh lembaga khusus. Hal tersebut menyebabkan banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perluasan kewenangan terhadap lembaga itu sendiri. Dari penelitian tersebut Siti Ruhama memberikan solusi kajian akademis sebagai media untuk mengkritik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi  yang dinilai inkonstitusional.

Sementara itu Tihara Sito Sekar Vetri, S.H., M.H. Alumni Magister Ilmu Hukum  PPs FH UII menyoroti mengenai hak Warga Negara Indonesia non Pribumi yang dinilainya terdiskriminasi soal kepemilikan Tanah. Berangkat dari penggunaan Instruksi Kepala daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi sebagai landasan hukum bagi pencabutan hak milik atas tanah WNI etnis Tionghoa di Yogyakarta, Penelitian Tihara menghasilkan kesimpulan bahwa saat ini instruksi tersebut bukan merupakan diskriminasi positif lagi, tapi sudah merupakan pelanggaran HAM. Namun karena menurutnya persoalan ini timbul di Yogyakarta, yang masyarakatnya sangat tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Pemimpinnya, dalam hal ini adalah Sultan yang merangkap sebagai Gubernur maka Tihara hanya dapat merekomendasikan untuk mendorong DPRD DIY agar memasukkan Instruksi ini kedalam Perda, karena jika masuk ke Perda, aturan tersebut bisa digugat ke Mahkamah Agung.

Pembicara terakhir Muhammad Rusdi S.H., M.H., Alumni Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tersebut mengangkat tema Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan Pilkada Secara Langsung, di mana menurutnya dulu calon perseorangan atau independen dimunculkan untuk mengimbangi dominasi Partai Politik. Sementara saat ini yang terjadi calon independen merupakan calon tunggal yang akhirnya didukung oleh Partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa Partai Politik gagal dalam menjalankan kaderisasinya. Dihadiri oleh Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII terutama yang sedang dalam proses pengajuan dan penulisan Tesis, acara ini berlangsung lancar dan menghasilkan diskusi yang hangat mengingat tema-tema penelitian yang diangkat sangat menarik.

Perkembangan Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Penelitian Disertasi

Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan Workshop Perkembangan Teori Hukum dan Implementasinya dalam Penelitian Disertasi. Menghadirkan Pembicara Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D Dosen dari Universitas Mataram, acara ini berlangsung pada Hari Sabtu 23 Desember 2017 di Ruang 1 Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Menurut Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. kegiatan workshop yang diikuti oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum serta para Dosen pembimbing penulisan Disertasi ini diadakan sebagai upaya penyegaran bagi pihak yang terlibat secara langsung dalam praktek penulisan Disertasi mengenai Perkembangan Teori Hukum yang semakin pesat. Menurutnya, saat ini  Perkembangan ilmu hukum di dunia sudah mulai  memasuki cross disciplines  atau lintas ilmu seperti contohnya biological law. Hal ini disampaikan ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dalam sambutan pembukanya.

Sementara itu dalam pengantar presentasinya Hayyan Ul Haq menyampaikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, yang diawali dengan ulasan mengenai peradaban di mana menurutnya peradaban merupakan hasil dari pengkonversian waktu. Hal ini disebut juga lompatan peradaban di mana hal-hal yang seharusnya terjadi dalam kurun waktu seratus tahun dapat dikonversi waktunya menjadi beberapa tahun saja karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu Dosen  yang juga mengajar di Utrecht University ini juga menyampaikan tentang perkembangan yang tidak linier antara ilmu eksak dan ilmu sosial. Di mana ilmu eksak dinilai memiliki perkembangan yang lebih pesat.  Hal ini dikarenakan ilmu eksak memiliki objek ilmu yang lebih konstan daripada ilmu sosial, metodenya terukur serta output research yang cenderung predictable. Sementara Ilmu Sosial seperti Ilmu Hukum cenderung memiliki objek yang terus berubah jadi terkadang apa yang dipikirkan oleh peneliti dengan apa yang tertulis berbeda, dan itu mempengaruhi output research.

Pembakuan Akad Syariah Dan Problematika Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan topik yang menarik untuk diperbincangkan, perkembangannya yang cenderung meningkat di dunia khususnya di Indonesia membuatnya menjadi isu yang selalu hangat untuk dibahas. Terus meningkatnya ketertarikan publik terhadap Perbankan Syariah, bukan berarti  karea ia tidak memiliki kelemahan-kelemahan dan potensi sengketa. Salah satu permasalahan  yang sering muncul dalam Perbankan syariah adalah benturan antara akad yang dipahami secara Fiqh serta akad yang disesuaikan dengan regulasi negara serta kondisi masyarakat tempat bank syariah tersebut berdiri.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII)  yang membuka Kelas Magister Kenotariatan, serta Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis, melihat fenomena tersebut sebagai permasalahan yang perlu dikaji dan dicarikan solusi.  Melalui Workshop dan Diskusi bertajuk “ Pembakuan Akad Syariah”  yang diadakan di Gedung PPS FH UII Jl Cik Di Tiro No 1 Yogyakarta pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017, acara ini menghadirkan Empat Pembicara yakni Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ,  Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Notaris, PPAT serta Dosen Magister Kenotariatan PPs FH UII, Akhsin Muamar, S.Sos., IASPM, Head of Syariah Compliance PT. Bank Syariah Mandiri, serta Agus S Primasta, S.H  Legal  Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Keempat narasumber merupakan akademisi serta praktisi yang menguasai pembahasan mengenai perbankan syariah

Dalam sambutan Pembukanya Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum berharap bahwa ada hal-hal baru yang dapat disampaikan dalam diskusi tersebut sehingga menambah wawasan civitas akademikanya mengenai Perbankan Syariah

Sementara itu sebagai narasumber pertama Dr. Agus Pandoman menyoroti tentang lembaga jaminan berbasis non hutang pada akad pembiayaan syariah, di mana praktik bank syariah saat ini yang menggunakan akad pembiayaan yang seharusnya tanpa jaminan, menjadi hutang piutang pada saat pembayaran dan mewajibkan adanya  jaminan berupa barang. Hal ini dikareanakan tidak adanya regulasi yang khusus mengatur tentang akad syariah yang ada di Indonesia, jadi yang digunakan adalah aturan mengenai hutang piutang.

Pada kesempatan yang sama narasumber kedua Drs. Agus Triyanta memaparkan bahwa terdapat tuduhan terhadap Islamic Banking  yang “tidak Islam” karena belum sejalan dengan tata nilai ajaran Islam yakni kesetaraan, keadilan serta transparansi, hal ini menilik dari banyaknya bank syariah yang hanya mengadopsi kebijakan bank konvensional dan membuatnya hanya seperti  sebuah “metamorfosa”. Untuk menjawab isu tersebut, Dosen Hukum Ekonomi Islam mengungkapkan bahwa keuangan Syariah adalah makhluk baru dan seharusnya dibuatkan aturan baru agar tidak terseret pada aturan lama yang tidak sesuai, dengan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah.

Agus S Primasta dari Bank Muamalat sendiri menyatakan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada Bank Syariah di Indonesia khususnya yang menerapkan sistem perbankan seratus persen syariah, namun begitu ia yakin bahwa Bank Syariah di Indonesia terus berusaha untuk memperbaiki diri dan oleh karena itu Masyarakat perlu mendukung langkah tersebut. Ia menambahkan bahwa Perbankan syariah menghadapi permasalahan yang kompleks mulai dari Sumber Daya Manusia yang kurang paham mengenai prinsip-prinsip dasar perbakan syariah, persaingan dengan bank konvensional yang menimbulkan kesan profit oriented, pengawasan yang kurang, serta tidak pedulinya nasabah dengan aspek syariah. Salah satu solusi yang coba digagas ole pihak Bank syariah khususnya Muamalat adalah terus mendorong pemerintah agar membuatkan regulasi khusus bagi perbankan syariah. Hal senada juga disampaikan oleh praktisi lainnya Akhsin Muamar, Kepala bidang Kepatuhan Syariah Pusat Bank Syariah Mandiri ini menilai bahwa sebenarnya Bank Syariah sendiri memiliki control system dari Dewan Syariah Nasional ( DNS) untuk menjaga prinsip Bank Syariah tidak melenceng dari yang seharusnya. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir dan harus mulai menanamkan kepercayaan kepada Bank Syariah, bukan hanya mengkritik tapi ikut memikirkan bersama solusi bagi kemajuan Bank Syariah.

Workshop Metodologi dan Perkembangan Teori Hukum untuk Penulisan Tugas Akhir

Tesis dan Disertasi adalah bagian paling penting dalam proses pendidikan pada jenjang Magister dan Doktoral. Olehkarena itu Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan secara rutin Workshop Metodologi dan Perkembangan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi.

Pada Kesempatan Jum’at, 15 Desember 2017 kemarin yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Workshop adalam Program Magister Ilmu Hukum (MH)  dan Program Doktor Ilmu Hukum  (PDIH) dengan pembicara Dr. Suparman , S.H., M.Si.,  untuk MH dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. untuk PDIH.

Menurut Dr. Suparman selama ini sering terjadi kesalahan pengertian bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian. Mahasiswa pada umumnya lebih fokus pada mencari judul penelitian, padahal alur yang benar sebelum memulai sebuah penelitian adalam menemukan problematikanya terlebih dahulu, sehingga Judul hanyalah implikasi dari problematika yang telah ditemukan sebelumnya yang mampu merangkum keseluruhan isi dari penelitian.

Sementara itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya secara baik dan benar sehingga akan tercipta sebuah Karya ilmiah yang mampu memiliki manfaat bagi peneliti berikutnya pada khususnya serta mampu berkontribusi terhadap Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia pada umumnya.

Logo Post Pasca FH UII

Adakan FGD Mengenai Bahan Ajar Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi Gandeng Pascasarjana Hukum UII

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berupa kegiatan bersifat akademik. Tahun ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama PPs FH UII menggelar Focus Group Discussion mengenai “Pengembangan Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”. Dalam sambutan pembukanya di Ruang Sidang Utama Gedung PPs FH UII Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menyampaikan bahwa FGD tewrsebut merupakan tindak lanjut dari FGD yang telah dilaksanakan terlebih dahulu di Tangerang beberapa waktu lalu, karena APHAMKA melihat adanya ketidaksamaan persepsi antara para pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menyampaikan materi ajarnya.

Sekjen Mahkamah Konstitusi berharap dalam FGD yang dilakukan para dosen dapat menghasilkan standar baku yang sama mengenai bakhan ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sehingga tidak hanya  tergantung pada persepsi setiap dosen.  Hasil FGD tersebut merurut Prof. Guntur  nantinya akan bisa di download melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi . “ Nanti hasil dari FGD ini akan bisa di download di website MK supaya ada kesamaan materi dengan masing-masing PT , ini dilakukan supaya mahasiswa  bisa memahami lebih detail dan baik mengenai Hukum Acara mahkamah Konstitusi yang mengalami banyak perubahan beberapa tahun ini.” Tegas Prof Guntur.

Sementara itu dalam sambutannya pula, Rektor Universitas Islam Indonesia namnang Sitrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan FGD tersebut karena menurutnya sebagai institusi pendidikan UII juga menyambut positif kegiatan yang akan menghasilkan kurikulum sesuai dengan Standar kompetensi Nasional Indonesia, sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas.

Focus Group Discussion in sendiri dihadiri oleh Dosen serta Guru Besar Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.  Berlangsung selama dua hari, kegiatan yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2017 dan berakhir pada 9 Desember 2017 diharapkan mampu meningkatkan public education  mengenai pemahaman konstitusi.

Logo Post Pasca FH UII

Pengumuman PMB Kelas Maret 2018 Gel.1


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas Maret 2018 Gel.1

Program Pascasarjana FH UII dengan ini mengumumkan hasil PMB MH dan MKn, Gelombang 1 Kelas Maret 2018. Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Lampiran :

ESQ Kenotariatan UII

Seminar ESQ Mahasiswa Baru “Untuk Menanggulangi Badai Pragmatisme Kalangan Akademisi”

Seminar ESQ Pascasarjana Hukum UII – Banyaknya tindak kecurangan bidang akademik seperti plagiarisme, atau praktik jual-beli ijasah di nilai sebagai sebuah badai pragmatisme yang melanda kalangan akademisi, demikian disampaikan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. dalam pembukaan acara Seminar ESQ bagi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum Uiniversitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2017/2018 pada hari Rabu, 6 Desember 2017.

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga menyampaikan bahwa ESQ Approach (pendekatan ESQ) dilakukan oleh PPs FH UII sebagai upaya untuk membentuk karakter mahasiswa PPs FH UII yang tidak hanya cerdas secara inteligent, namun juga memiliki kecerdasan emosi serta kestabilan jiwa yang dipelihara melalui nilai-nilai spiritual. Lebih lanjut Drs Agus Triyanta memaparkan tujuan seminar ini dilaksanakan sebagai bekal pembelajaran bagi mahasiswa agar tidak hanya menjadikan perkuliahan sebagai Legal formal untuk tujuan pragmatis semata.

Sementara itu bertempat di Hotel Gaia Cosmo Timoho, Seminar yang dihadiri sekitar 100 orang mahasiswa baru baik dari Program Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, serta Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum ini menghadirkan Tim ESQ dari ESQ Leadership Center 165 pimpinan Ari Ginanjar. Dimentori oleh Yus Ibnu Yasin, SE dan Tim, acara yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB ini berjalan dengan lancar serta mendapatkan apresiasi yang baik dari kalangan mahasiswa.

Mengetengahkan materi yang ringan namun menggugah jiwa kegiatan semacam ini pada akhirnya diharapkan memberikan faedah bagi mahasiswa. Dan karena Seminar ESQ kali ini merupakan yang pertama dan rencananya akan diwajibkan bagi seluruh mahasiswa baru dan diharapkan kedepannya Seminar ini bisa berjalan semakin baik dan berkesinambungan.