Logo Post Pasca FH UII

Lindra Darnela Angkat Isu Intervensi Kemanusiaan DK PBB Terhadap Konflik Libya

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali menggelar Ujian Terbuka Disertasi yang ke-71 pada hari Selasa, 22 Agustus 2017. Sidang terbuka promosi doktor ini berlangsung di Ruang Auditorium lt. 3 Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Promovendus, Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., mengangkat judul disertasi “Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Terhadap Konflik di Libya Dalam Perspektif Hukum Internasional.”

Dalam disertasinya, Lindra mempertanyakan kesesuaian intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya dengan nilai-nilai etis intervensi kemanusiaan. “Intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar teori intervensi kemanusiaan,” papar Lindra.

Selain itu, Lindra mengkritisi legalitas intervensi kemanusiaan di Libya yang memiliki capaian yang tidak seragam jika dikaitkan dengan hukum internasional. “Meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa intervensi di Libya ini adalah legal, namun ada beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan beberapa pasa dalam Piagam PBB,” jelas promovendus yang juga seorang Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini.

Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah legitimasi intervensi kemanusiaan di Libya. Terdapat tiga hal yang menjadi indikator dalam hal tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, yaitu mengenai: legitimasi DK PBB untuk merekomendasikan adanya intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, kewenangan Resolusi 1973 dalam mengundang intervensi kemanusiaan di Libya dengan tujuan perubahan rezim, dan prinsip Responsibility to Protect (R2P) yang dijadikan alasan dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. “Intervensi kemanusiaan di Libya tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional,” pungkasnya.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Lindra Darnela berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. (Rektor UII). Hasil penilaian para dewan penguji menyatakan bahwa Lindra memperoleh nilai sangat memuaskan. Adapun dewan penguji pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., Prof. .Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., dan Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Selamat kepada Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah menyelesaikan studi doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi keberlangsungan hukum di dunia. (HR)

Logo Post Pasca FH UII

Zaenuri Bahas Regulasi Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan doktor ke-70 di bidang Ilmu Hukum melalui Ujian Terbuka Disertasi pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Adapun promovendus yang diuji pada eventPromosi Doktor tersebut ialah Zaenuri, S.Ag., M.H.

Judul disertasi yang diangkat adalah “Impelementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar (Regulasi) Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI) Kurun Waktu 2007-2010.” Dalam disertasinya itu, Zaenuri mengupas tuntas praktik izin perubahan status/tukar-menukar tana wakaf di Indonesia yang mengacu pada UU terbaru tentang perwakafan di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004. “Pada prinsipnya, UU ini melarang tukar menukar harta benda wakaf, tetapi kemudian memberikan pengecualian, yang diatur dalam pasal 41, yaitu apabila objek wakaf diperlkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),” jelas Zaenuri.

Sang promovendus menerangkan bahwa UU wakaf di Indonesia dalam bagian-bagian lain selain istibdal tergolong moderat, tetapi dalam bagian istibdal cenderung mempersempit. Di bagian-bagian lain, seperti diakomodasina wakaf produktif dan dibentuknya lembaga BWI ang menangani kasus perwakafan dan independen. Akan tetapi dalam soal tukar-menukar wakaf, cenderung mmempersempit, dengan mengambil prinsip melarang istibdal, kecuali karena ada RUTR. “Dari sini rimbul kesenjangan, dari sudut yuridis antara UU dan penjabarannya dalam PP,” demikian Zaenuri memaparkan.

Dari permasalahan yang diangkat, Zaenuri menyarankan perlunya revisi teradap Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 PP No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tentang Wakaf, yang berkaitan dengan alasan tukar-menukar harta benda wakaf, yang selama ini hanya satu alasan, yaitu RUTR. Beliau juga mengutarakan perlunya PP menjelaskan lebih detail alur kontrol dari masyarakat terhadap proses tukar-menukar, termasuk memasukkan pengajuan permohonan kontrol publik kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI), berdasarkan kasus di lapangan, yang hal ini belum dimasukkan. “Dan perlunya PP direvisi dengan memberikan detail cakpan alasan-alasan harta benda wakaf yang tidak bisa dimanfaakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf,” lanjut Zaenuri.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Zaenuri berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji dan memperoleh penilaian sangat memuaskan. Adapun dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. (Rektor UII) pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Selamat kepada Dr. Zaenuri, S.Ag., M.H. yang telah menyelesaikan studi doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia. (HR)

Logo Post Pasca FH UII

Amin Bendar Kritisi Ekonomi Dalam Hukum Pertambangan

Yogyakarta – Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar Ujian Terbuka Disertasi pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 bertempat di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Promovendus yang diuji pada event Promosi Doktor tersebut ialah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Ternate, Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum.

Dalam disertasinya yang berjudul “Analisis Ekonomi dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan”, ia menerangkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum telah terimplementasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Sekalipun sudah terimplementasi ke dalam dua undang-undang tersebut, namun belum membawa keuntungan yang diharapkan (expected return) secara efisien,” terang Amin. Ia menambahkan bahwa hal tersebut belum mencapai nilai ekonomi yang optimal, sehingga belum mendorong terwujudnya kesejahteraan publik atau peningkatan kemakmuran (wealth maximization) rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, ia mengkritisi cost and benefit yang diperoleh negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, “cost and benefit belum seimbang, karena kerugian negara lebih besar daripada keuntungannya.” Oleh karena itu, ia menyarankan penerimaan negara di bidang pertambangan mineral dan batubara agar ditinjau kembali untuk direvisi, dan membuat peraturan hukum baru dengan menggunakan analisis ekonomi yang tepat dan tidak bersifat pragmatis. Promovendus pun mengusung sistem penglolaan pertambangan mineral dan batubara yang disebut dengan sistem Bagi Hasil Model Ngasi (Production Sharing Contract-Ngasi Model). Sistem PSCN ini lahir dari etnik Makean di Maluku Utara dan sudah digunakan dan dikenal masyarakat umum Maluku Utara sejak berabad-abad.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Amin berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. (Rektor UII), dan memperoleh penilaian sangat memuaskan. Adapun dewan penguji pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum., Dr. Siti Anisah, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum.

Selamat kepada Dr. Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum. yang telah menyelesaikan studi doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi nusa dan bangsa. (HR)

Pengumuman Hasil PMB Kelas Sept Gelombang 2


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2017 Gel.2

Program Pascasarjana FH UII dengan ini mengumumkan hasil PMB MH, MKn, dan S3 Gelombang 2 Kelas September 2017. Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Lampiran :