Kuliah Umum: Relevansi Konsep Keadilan Yunani Kuno Terhadap Politik Dan Hukum Modern

Kuliah Umum merupakan  salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII). Berbagai tema telah diusung dengan mengangkat isu-isu aktual terutama dipandang dari sisi hukum.  Sabtu, 31 Maret 2017, PPs FH UII kembali menggelar Kuliah Umum dengan mendatangkan Prof. Martha Catherine Beck, Ph.D. seorang Profesor Filsafat Hukum dari Lyon University Arkansas, USA.

Mengangkat tema “ The Concept of Justice in The Ancient Greek and It’s Relevance to The Modern Law and Politics “ Kuliah Umum ini dibuka oleh Ketua PPs FH UII Drs. Agus Triyanta, Ma.,M.H., Ph.D , dan dimoderatori oleh Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A. salah satu mahasiswa Program Doktor PPs FH UII. Menurut Jarot Filsafat dipandang sebagai hal yang sulit, oleh karena itu Prof. Martha hadir untuk membuatnya terlihat sederhana dan mudah.

Dalam pemaparannya Prof. Martha mendahuluinya dengan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sulit jika masing-masing orang bisa mengembangkan kemampuannya. Tuhan menciptakan alam semesta yang bisa dimengerti, dan menciptakan manusia untuk menterjemahkan hal-hal yang bisa dimengerti tersebut. Lebih lanjut Prof Martha memaparkan bahwa konsep-konsep tersebut telah ada dalam pemikiran para filsuf Yunani Kuno sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang menitik beratkan pada nilai-nilai  moral atau yang disebut sebagai virtue.

Filsafat Yunani Kuno tersebut saat ini telah banyak ditolak oleh pemikiran “Modern Western” atau pemikiran liberal modern yang mengabaikan nilai-nilai moral dan lebih menekankan pada power over untuk menguasai orang lain. Filsafat Yunani Kuno telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pemikiran-pemikiran hukum dan politik, salah satunya adalah pemikiran untuk membangun kelas menengah yang kuat, kelas yang dianggap bisa memperjuangkan keadilan dengan nilai-nilai moral dibandingkan kelas atas. Namun sepertinya pemikiran para filsuf Yunani Kuno tersebut saat ini mulai ditinggalkan oleh penganut neo liberal.

Prof. Martha lebih banyak melakukan otokritik terhadap Negaranya sendiri , di mana sebagai negara liberal yang membebaskan segala hal, Amerika justru kehilangan nilai-nilai moral yang diusung para filsuf Yunani Kuno. Terlebih diera kepemimpinan Donald Trump yang merupakan produk “Modern Western”. Dengan dalih kebebasan dan Hak Asasi Manusia, Amerika justru melanggengkan hegemoni kelas atas dan melupakan keadilan untuk kelas menengah ke bawah yang dianggap tidak bisa bersaing. Hal ini bisa dilihat dari penghapusan subsidi bagi masyarakat miskin, dan pemerintahan Donald Trump lebih memilih untuk mengalokasikan dananya untuk kebutuhan militer. Hal ini oleh Prof. Martha dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal. Sebuah Institusi Negara akan berjalan dengan baik jika masyarakat dan pemimpinnya memiliki nilai-nilai moral. Pemimpin yang tidak memiliki nilai-nilai moral hanya akan menimbulkan chaos. Maka berbahagialah orang-orang yang hidup dalam pemerintahan yang transparan, yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki nilai-nilai moral. Terakhir Prof Martha juga menyampaikan bahwa Indonesia jangan pernah ingin menjadi seperti Amerika karena itu tidak akan berjalan dengan baik. Indonesia telah memiliki dasar negara yang ia nilai sejalan dengan pemikiran filsuf Yunani kuno. Jadi jika itu dilaksanakan dengan baik, maka Indonesia bisa lebih baik dari Amerika. “ Aturan yang baik ditangan orang yang buruk akan menjadi buruk, aturan yang biasa saja di tangan orang yang baik akan menjadi baik.” Begitu Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A menterjemahkan akhir pemaparan Prof Martha.

Seminar Nasional Perlindungan Hukum bagi Pembeli Rusun

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan IMMASTA (Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan) UII dan pengurus Daerah INI – IPPAT Kota Yogyakarta sukses menggelar Seminar Nasional dengan tema “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Rusun Komersial di Indonesia”

Acara yang diadakan di Borobudur Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta Sabtu, 25 Maret 2017 lalu tersebut menghadirkan beberapa pembicara baik dari Praktisi maupun Akademisi, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional H.M., Noor Marzuki, S.H., M.Si. , Pakar Hukum Agraria dari Ugm Prof. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Notaris dan PPAT Dr. Harlien Boediono, S.H., Hakim Mahkamah Agung Hamdi, S.H., M.Hum., Notaris dan PPAT Irma Devita, S.H., M.Kn., Komisioner lembaga Ombudsman DIY Hanum Aryani, S.H., Konsultan Strata Title Budi Hendrawan, dan Ketua DPD REI DIY Nur Andi Wijayanto, S.T., M.Sc., MBA.

Banyaknya pembicara yang dihadirkan diharapkan mampu menjawab permasalahan munculnya sengketa hukum  dalam pembelian dan pengelolaan rusun yang seringkali merugikan konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia dalam sambutan pembukanya.

Pada kesempatan ini pembicara banyak mengupas undang-undang nomer 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman (UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sebagai payung hukum bagi pendirian dan pengelolaan Rumah Susun, baik yang komersiil maupun yang non komersiil.

Hanum Aryani, S.H. Komisioner Ombudsman DIY memaparkan problem yang terjadi di lapangan terkait dengan pendirian Rusun di DIY, diantaranya penolakan dari warga sekitar akibat kurangnya sosialisasi dan kompensasi yang diberikan pihak pengembang, kasus penggelapan dana pembeli, dan tidak adanya perizinan dari pemerintah setempat.

Problem di atas merupakan beberapa permasalahan yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY). Langkah-langkah yang dilakukan oleh LO DIY untuk memberikan kepastian hukum bagi korban problem di atas antaralain dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten/ Kota Se- DIY dan Pelaporan ke Diskrimsus Polda DIY. LO DIY sendiri menilai bahwa salah satu dari sekian banyak penyebab permasalahan yang timbul akibat pendirian dan pengelolaan Rusun tersebut adalah karena lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemasaran Rusun dan lemahnya penindakan terhadap pendirian Rusun tidak berizin. Hal senada juga dikatakan oleh Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyarankan agar pemerintah wajib melakukan pengawasan perizinan untuk menghindari konflik di kemudian hari. Pun dari pihak pembeli/ konsumen harus memperhatikan aspek legalitas, perizinan, waktu dan lokasi pengerjaan dengan seksama sebelum memutuskan untuk membeli sehingga terhindar dari gugatan yang dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Seminar Nasional Ke-2 yang diadakan oleh Program Magister Kenotariatan PPs FH UII tersebut berlangsung sukses dengan berhasil menyedot 250 peserta baik dari praktisi, akademisi maupun umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Rumah Susun merupakan isu yang menarik untuk dibahas, terlebih dengan berkembangnya sejumlah Rusun baik komersiil maupun non komersiil di Indonesia pada umumnya, dan di DIY pada khususnya dewasa ini. Selain Seminar Nasional, pada kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan kerjasama antara Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT).

Seminar Nasional Kenotariatan-Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun Komersial Di Indonesia

Pembukaan Pendafataran Seminar Nasional Kenotariatan yang bertema khusus dengan membahas maraknya pembangunan Rumah Susun Komersial bisa dilihat melalui link berikut : 

Semnas Kenotariatan UII

=> Berikut Pendaftaran Seminar Nasional

Pembekalan Alumni PPs FH UII Periode Maret 2017 oleh Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. terlihat sedang mengisi Pembekalan Alumni ( PPs FH )Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Jum’at, 24 Maret 2017 . Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kecintaan terhadap almamater dan pengetahuan tentang dunia kerja tersebut merupakan agenda rutin yang dimiliki oleh PPs FH UII. Dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan bahwa alumni PPs FH UII akan menjadi insan-insan tangguh yang unggul dan  siapbersaing serta tidak melupakan nilai-nilai yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Sehingga pada akhirnya Alumni PPs FH UII dapat menjadi insan sukses yang mampu mengharumkan nama baik almamaternya.

30 Doktor Dan Profesor Alumni FH UI Kunjungi PPs FH UII

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII) baru-baru ini menerima kunjungan dari Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Kedatangan tamu yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo tersebut mengikutsertakan kurang lebih tigapuluh Doktor dan Profesor baik yang berprofesi sebagai akademisi maupun praktisi bidang hukum  yang tersebar di seluruh Indonesia.

 Tujuan dari kunjungan itu sendiri selain untuk menyambung silaturahmi dengan PPs FH UII juga sebagai pertemuan awal kerjasama dalam rangka memberikan kontribusi untuk perbaikan dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini dunia hukum di Indonesia banyak mengalami anomali dan penurunan baik dari segi aturan-aturan terlebih dalam aspek penegakan hukum. Oleh sebab itu kerjasama tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi pembiaran yang membahayakan kondisi hukum di Indonesia.

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program bersama jajaran pimpinan PPs FH UII menyambut hangat kunjungan tersebut, dan menerima dengan gembira ajakan tersebut. Mengingat dari sekian banyak Fakultas Hukum yang ada di Yogyakarta khususnya, ajakan tersebut hanya ditujukan bagi PPs FH UII Acara yang diadakan pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama Program Pascasarjana FH UII tersebut berlangsung sekitar satu jam. Kendati berlangsung singkat, dikarenakan agenda padat PPs FH UII serta jadwal peserta yang harus berkunjung ke berbagai tempat lain, acara singkat tersebut berlangsung cukup hangat dan kekeluargaan.

Gratifikasi Bidang Kesehatan Mengantar PPs FH UII Awali Perkuliahan Kelas Maret 2017

Gatifikasi Dalam Bidang Kesehatan menjadi isu penting untuk dibahas terutama jika dipandang darii aspek hukum. Dalam rangka Kuliah Pembukaan Kelas Maret Tahun Akademik 2016/ 2017 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengangkat tema tersebut sebagai tema Kuliah Perdana Pembukaan dengan menghadirkan Pembicara dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law, mantan anggota Kompolnas, dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan / Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

Dalam perkuliahan yang berlangsung di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sabtu, 18 Maret 2017 tersebut dr. Nasser memaparkan bahwa saat ini gratifikasi sering dianggap sebagai hadiah yang wajar dan halal sebagaimana budaya gotong-royong. Padahal gratifikasi merupakan jalan masuk suap, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) setidaknya ada tiga rumusan implementasi gratifikasi yakni adanya niat terselubung yang mengganggu independensi penyelenggara negara, mempengaruhi obyektivitas dari penyelenggara negara dalam hal mengambil keputusan profesional, dan yang ketiga dapat menyamarkan tindakan korupsi lain. Ketiga hal tersebut tertuang dalam Pasal 12b (1) UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20.2001.

Salah satu bidang yang rawan terjadi gratifikasi di lapangan adalah bidang kesehatan. Gratifikasi dalam bidang kesehatan seringkali berhubungan dengan pemberian-pemberian dari Perusahaan terutama bidang farmasi terhadap tenaga kesehatan secara perorangan. Hal tersebut seringkali menimbulkan conflict of interest antara tenaga kesehatan dengan perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasinya KPK bersama kemenkes dan PB IDI telah melakukan kesepakatan pada 2 Februari 2016 untuk tidak memperbolehkan perusahaan farmasi memberikan dukungan perorangan kepada tenaga kesehatan kecuali via institusi resmi.

Untuk melindungi tenaga kesehatan dari gratifikasi dan tindak pidana suap dapat dilakukan dengan dua hal yakni penguatan MKEK dan Dewan Etik Perhimpunan agar dapat memonitor dengan ketat hubungan ilegal antara perusahaan farmasi dengan tenaga kesehatan. Dengan payung hukum yang ada maka gratifikasi adalah masalah etik bukan masalah hukum. Yang kedua KPK bekerjasama dengan BPOM, kemenkes dan Dirjen Pajak bekerja erat untuk memonitor kinerja perusahaan farmasi. Dari uraian di atas pada akhirnya dr. M. Nasser menyimpulkan pemaparannya dalam 8 poin diantaranya menerangkan bahwa profesi tenaga kesehatan khususnya kedokteran adalah profesi luhur dan mulia yang tidak boleh diintervensi oleh materi. Dan KPK diharapkan mampu mendorong organisasi profesi tenaga kesehatan untuk menindak tegas para anggotanya yang terlibat gratifikasi. Kuliah Pembukaan tersebut menandai dibukanya Perkuliahan kelas Maret TA 2016/2017 dengan didahului oleh Orientasi Studi pada masing-masing Program Studi.

Rekap Presensi Magister Hukum Kurang 75% Sesi – Tidak Bisa Mengikuti UAS

Pengumuman Rekap Presensi Mahasiswa Magister Hukum Kurang Dari 75% Sesi Kehadiran

Tidak Bisa Mengikuti UAS FEBRUARI 2017


Berikut kami informasikan rekap presensi kehadiran Mahasiswa Magister Hukum UII dari Semeseter 1 – hingga Semester 2 ( BKU Pidana, Bisnis, HTN-HAN dan Ekonomi Islam Semester Ganjil 2016/2017.

Mahasiswa yang namanya tertera dalam Daftar Rekap Berikut, dinyatakan kurang memenuhi kehadiran perkuliahan minimum kehadiran 75% dari Total keseluruhan Kehadiran Dosen dalam satu Mata Kuliah. Dengan begitu sesuai ketentuan yang ada mahaiswa tersebut harus mengulang “SATU MATAKULIAH FULL” di semester berikutnya, untuk bisa mengikuti Ujian Akhir Semester Ganjil 2016/2017 ini.

Berikut Rekap Daftar  Hadir Mahasiswa bisa di Lihat dan di download melalui link dibawah :

– Rekap MH Semester 1

– Rekap BKU Pidana

– Rekap BKU Bisnis

– Rekap BKU HTN-HAN

– Rekap BKU Ekonomi Islam

Terimakasih atas Perhatianny, Bila ada komplain bisa menghubungi Admin PPS FH UII.