Hakim PTUN Jogja Raih Gelar Doktor Ke-66 Dari Pascasarjana FH UII

Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pascareformasi masih menjadi objek saling lempar wewenang antara kewenangan Mahkamah Agung dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping badan peradilan khusus dalam memutus perkaranya.  Hal tersebut dinilai Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” sebagai ketidaksiapan pemerintah dalam menyelesaikan perkara pilkada.

Disampaikan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 14 Januari 2017, Disertasi Novy sampai pada kesimpulan adanya perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan legalitas di mana penyelesaiannya terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pilkada dan menolak mengadili sengketa di luar hasil pilkada.  Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pilkada dengan melakukan pengujian konstitusional pemilu (pemilukada). Penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sengketa yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilukada saja melainkan juga aspek yang mempengaruhi perolehan hasilnya.

Novy juga menyampaikan konsep Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan dibentuknya badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015  adalah sebuah lembaga peradilan. Sementara itu penyelenggaraan peradilan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah nantinya, harus diselesaikan dalam sebuah konstruksi pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dari ke empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi PTUN yang berupa keputusan/penetapan dan tindakan pemerintahan membuat penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota pada dasarnya lebih dekat dengan karakteristik sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Badan peradilan khusus merupakan ius constitutum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang keberadaannya hanya mewujudkan keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Rekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *