Hakim PTUN Jogja Raih Gelar Doktor Ke-66 Dari Pascasarjana FH UII

Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pascareformasi masih menjadi objek saling lempar wewenang antara kewenangan Mahkamah Agung dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping badan peradilan khusus dalam memutus perkaranya.  Hal tersebut dinilai Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” sebagai ketidaksiapan pemerintah dalam menyelesaikan perkara pilkada.

Disampaikan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 14 Januari 2017, Disertasi Novy sampai pada kesimpulan adanya perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan legalitas di mana penyelesaiannya terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pilkada dan menolak mengadili sengketa di luar hasil pilkada.  Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pilkada dengan melakukan pengujian konstitusional pemilu (pemilukada). Penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sengketa yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilukada saja melainkan juga aspek yang mempengaruhi perolehan hasilnya.

Novy juga menyampaikan konsep Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan dibentuknya badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015  adalah sebuah lembaga peradilan. Sementara itu penyelenggaraan peradilan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah nantinya, harus diselesaikan dalam sebuah konstruksi pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dari ke empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi PTUN yang berupa keputusan/penetapan dan tindakan pemerintahan membuat penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota pada dasarnya lebih dekat dengan karakteristik sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Badan peradilan khusus merupakan ius constitutum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang keberadaannya hanya mewujudkan keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Rekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

 

Refleksi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi: Sarasehan Kahmi DIY

Yogyakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi Keynote Speaker dalam acara Sarasehan KAHMI DIY Tahun 2017 bertema “ Refleksi  Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi dan Kontribusi KAHMI untuk Negeri.”  Senin 2 Januari 2017  di Auditorium Pascasarjana Fakultas Hukum UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta.
Pada kesempatan tersebut Prof. Moh. Mahfud MD menyoroti berkembangnya isu Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal Asal China. Menurutnya masuknya TKA ilegal China tidak perlu disikapi secara emosional oleh masyarakat. TKA ilegal menurutnya lebih mudah diatasi. “Kalau ilegal itu tinggal tangkepin aja, justru yang legal itu yang bermasalah” ujarnya.
Masih menurut Mahfud jika TKA China di Indonesia hanya sejumlah 21000 orang sesuai dengan versi Presiden Joko Widodo , maka hal tersebut kalah dari jumlah tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang jauh lebih banyak. Menurutnya yang perlu dikritisi adalah TKA asing yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi kita. Sebab masih ada problem pengangguran di Indonesia. Mahfud meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakannya terkait investasi dan tenaga kerja asing, agar lebih memberi manfaat kepada tenaga kerja Indonesia.

Dalam paparanya Mahfud MD yang juga Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI sempat menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini pada Jum’at 30 Desember 2016. Menurutnya kasus serupa di Klaten sebenarnya jika ditelusuri juga terjadi di daerah lain. “Bupati Klaten itu hanya apes saja masih banyak di daerah-daerah lain, hanya saja belum ketahuan.” Kata Mahfud dalam acara yang dihadiri seratusan anggota KAHMI DIY. Menurut Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tersebut, praktek jual beli jabatan seperti kasus yang dibidik KPK terhadap Bupati Klaten sudah ada sejak Orde Baru. Mahfud menjelaskan, meski sudah ada Undang-Undang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) namun, hal tersebut masih kurang efektif sehingga praktek jual beli jabatan itu masih sering terjadi. Adanya konsep lelang jabatan yang baru-baru ini dipraktekkan di beberapa daerah juga rawan menjadi ajang jual-beli jabatan. Mahfud menilai hal tersebut berkaitan dengan rendahnya indeks ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. “Indeks Ideologi Kita masih rendah. 0,250 persen yang diakui internasional.” Kata Mahfud.

 

Dalam kesempatan yang sama menurut Mahfud MD banyak kasus di negeri ini berkaitan dengan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia . “ 83% kasus korupsi dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi. Memang nantinya bisa mengelak dengan mengatakan salah SMA karena Perguruan Tinggi didapat dari SMA dan seterusnya. “ ungkapnya. “Ini nanti akan dijawab oleh pembicara lain yang kebetulan para rektor atau mantan rektor.” Imbuhnya. Sebelumnya, Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Ketua Presidium KAHMI DIY dalam sambutannya mengatakan bahwa Sarasehan yang digelar hasil kerjasama antara KAHMI DIY dengan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini memiliki tujuan menggalang kekuatan KAHMI untuk bisa memaksimalkan peran KAHMI dan kontribusinya terhadap umat dan bangsa. Hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara Prof. Dr. H Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. (Rektor UMY) Prof. Dr. H Sofyan Effendi (Mantan Rektor UGM), Prof Dr. H Edy Suandi Hamid, M.Ec (Mantan Rektor UII) dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., Msi. (Pakar Hukum Pascasarjana FH UII, Mantan Ketua Komisi Yudisial). Bertindak sebagai Moderator Dr. H. Khamim. Sumber: Press Release KAHMI DIY