Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. , Soroti Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pasca Reformasi

Yogyakarta – (28/11) Universitas Islam Indonesia baru saja menggelar Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Dua Guru Besar baru yakni Guru Besar di Bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang diraih oleh Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. dan Guru Besar di bidang Ilmu Kimia yang diraih oleh Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai homebase bagi Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. turut berbahagia atas pencapaian yang diraih oleh Prof. Ni’mah, setelah pengabdian dan kerjakeras yang dilakukan selama mengabdi di Fakultas Hukum pada khususnya dan UII pada umumnya.

Pengukuhan tersebut ditandai dengan pidato ilmiah yang disampaikan di depan segenap civitas akademika UII serta tamu undangan yang hadir di Gedung Kahar Mudzakir Kampus Terpadu UII. Dalam Pidatonya Prof. Ni’mah megambil judul “Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara Pasca Reformasi”. Dengan mengetengahkan ulasan mengenai kemunculan lembaga-lembaga independen baru produk dari reformasi 1998 yang dinilai mengurangi kewenangan lembaga pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, Koordinator Program Magister Ilmu Hukum PPs FH UII ini juga menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa untuk lembaga negara yang berbasis pada kewenangan berada pada konstitusi, dan jalurnya sudah jelas melalui Mahkamah Konstitusi. Prof Ni’mah menilai ada implikasi politik yang ditimbulkan dari hadirnya lembaga-lembaga independen. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya hasrat dari kelompok politik khususnya yang berada diparlemen untuk menitipkan kepentingan politiknya.

Pada akhirnya, pidato sampai kepada kesimpulan bahwa urgensitas perluasan para pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberi payung hukum yang jelas terhadap kasus-kasus tersebut melalui jalur hukum bukan jalur politik. Dalam kesempatan pidatonya Prof Ni’mah juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap keluarga, seluruh guru, dan semua orang yang selalu memberikan dukungan kepadanya untuk terus belajar dan berkarya. Selain Prof. Ni’mah Pidato juga disampaikan oleh Prof. Riyanto yang mengambil judul Peran Elektrokimia Untuk Kemadirian Bangsa.

Studium Generale V Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

“Intgrasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yag tidak asing bagi umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Namun demikian, umat Islam dewasa ini sudah terasing dengan konsep tersebut sehingga merasa perlu untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan.” Demikian yang disampaikan oleh Dr. Bagus Riyono, Psi. selaku pemateri pada kegiatan Studium Generale Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (27/11/2016).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tenaga kependidikan di segenap program pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tidak terkecuali seluruh tenaga kependidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dari pukul 08.30 – 12.00 WIB di Gedung Kuliah Umum Prof. Sardjito, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Materi yang disampaikan oleh seorang Anggota Dewan Pakar Asosiasi Psikolog Islam ini berjudul “Ilmu Pengetahuan yang Terintegrasi” sebagaimana tema yang diusung pada kuliah umum tersebut, yaitu “Mengintegrasikan Islam dan Ilmu Pengetahuan.” Beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan “Islamisasi” ilmu pengetahuan bukanlah suatu usaha baru, melainkan merupakan sebuah usaha untuk mengembalikan pengetahuan pada posisi yang benar, yaitu terintegrasi dengan ajaran agama, khususnya Islam.

Sejarah Science berasal dari berbagai ilmuwan-ilmuwan Muslim, seperti al-Haytam, Ibn Rusyd, Ibn Sina, al-Ghazali, dan sebagainya. Bahkan sejarah mencatat bahwa al-Haytam merupakan “The First Scientist” karena dia lah yang pertama kali mengilhami para ilmuwan tentang metode ilmiah (Science). Dia terus menerus mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran, dan akhirnya menjadi keyakinannya bahwa untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali dengan terus-menerus mencari ilmu dan kebenaran. “Demikianlah, sejarah penemuan metode ilmiah (Science) berasal dari semangat seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah,” papar Dr. Bagus Riyono, Psi.

Di akhir pembicaraan, sang pemateri menjelaskan, di generasi-generasi selanjutnya ilmu pengetahuan dipelajari dari para penjajah yang telah mendistori semangat dan prinsip-prinsipnya. Science menjadi alat untuk “menguasai alam semesta”, tidak lagi sebagai jalan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta.

“Untuk dapat melakukan Islamisasi Science, kita harus membersihkan niat kita dan memulai penjelajahan ilmiah kita dari inspirasi al-Quran. Islamisasi science berarti kita kembali kepada semangat asal science dengan mewarisi semangat tauhid al-Haytam, ‘The First Scientist’”, pungkasnya menutup diskusi pada hari itu. Semoga kita semua dapat mewarisi semangat keilmuan yang berorientasi pada kedekatan diri kepada Allah SWT melalui ayat-ayat Nya.

Seminar Nasional Optimalisasi Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Sabtu, 21 November 2015, PPs FH UII menggelar acara Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa”. Seminar yang dikerjakan oleh mahasiswa MH ini menghadirkan Prof. Mahfud MD sebagai key note spekaer. Selain itu, pembicara yang lain ialah perwakilan dari KPK, Kementrian Desa, Ibu Dr. Ni’matul Huda dan Dr. Ridwan selaku dosen MH, serta turut pula mahasiswa MH, Despan Heryansyah, yang mengisi seminar ini.

Secara historis desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan pemerintahan Indonesia, bahkan telah diketahui secara umum bahwa desa adalah bentuk pemerintahan asli Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Kelompok masyarakat di dalam desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif mandiri dari  campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

       UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Dalam teritoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap daerah yang bersifat istimewa. Hal ini setidaknya menandakan dua hal penting, Pertama, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka pemerintahan desa telah lebih dulu ada dan menjadi sistem pemerintahan yang berlaku di dalam masyarakat. Kedua, para pendiri bangsa ini sadar akan keberadaan pemerintahan asli itu, oleh karenanya mengakui eksistensinya dalam konstitusi negara Indonesia.
Pasca amandemen UUD 1945, penjelasan mengenai desa yang dimuat dalam UUD sebelum amandemen tersebut, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dan ayat (2) menegaskan, “Nagara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Apabila melihat pada pengaturan ini, sebenarnya konstitusi telah mengamanatkan pengaturan tentang pemerintahan desa.
Sebagai bentuk affirmative action atas dinamika tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diaturnya pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi pada adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa itu tentu diikuti pula dengan kebutuhan pendanaan sebagai anggaran pendapatan dan belanja aparatur desa. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dukungan atas penyelenggraan pemerintahan desa. Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa bervariasi, bergantung pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa.
Dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, diharapkan pemerintah desa dapat mandiri melakukan pembangunan di desanya sendiri, hal ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan NKRI dalam Pembukaan UUD 1945. Model pemerintahan “top-down” dengan menyamaratakan kebijakan terhadap semua daerah yang diterapkan pada masa lalu, dianggap sudah tidak relevan lagi. Kemudian diganti dengan model pemerintahan “bottom-up” dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat diserahkan kepada masing-masing pemerintah lokal yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan daerahnya.
Di satu sisi, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini memang menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desanya. Namun di sisi lain, Alokasi Dana Desa ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah desa terhadap tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang dan bahkan tindak pidana korupsi. Mengingat persinggungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa sangat kental. Minimnya sosialisasi terkait dengan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa juga ikut memperkeruh permasalahan. Kondisi ini, menjadikan alokasi dana desa yang di beberapa tempat telah dicairkan dalam kas desa belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah desa, sehingga tujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta pemerintah desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Oleh karena itu, pemerintah desa membutuhkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, agar dapat memanfaatkan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang selama ini menghantui aparat pemerintah desa tidak terjadi.
Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Pascasarjana hukum Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mengadakan seminar terkait dengan optimalisasi dan pertanggungjawaban alokasi dana desa tersebut, sebagai bentuk pengabdian masyarakat serta tanggung jawab atas pendidikan hukum masyarakat.

Kuliah Umum Bersama Prof. Dr. Saldi Isra

Yogyakarta – Program Pascasajana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, kembali menggelar kuliah umum yang diisi oleh seorang guru besar, Prof. Dr. Saldi Isra. Kuliah umum ini diselenggarakan di Gedung Auditorium Program Pascasarjana FH UII, Jl. Cikditiro No.1, pada hari Sabtu, 12 November 2016. Kegiatan ini terbuka bagi seluruh mahasiswa FH UII, sedangkan mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum yang mengambil bidang kajian utama (BKU) Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) wajib mengikutinya.
Dalam kuliah umum yang bertema “Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak Tahun 2019” ini, pemateri memulai penjelasannya mengenai Sistem Pemilu.  “Sistem Pemilu merupakan cara bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan,” papar sang pemateri, Prof. Saldi Isra. Beliau pun melanjutkan penjelasannya, bahwa Sistem Pemilu terdiri dari beberapa subsistem seperti : pencalonan, daerah pemilihan, pemberian suara, penentuan calon terpilih dan lain sebagainya.
Pemateri menjelaskan secara rinci seluruh materi terkait Sistem Pemilu sejak tahun 1955, masa Orde Baru, Sistem Pemilu tahun 1999, Sistem Pemilu Legislatif tahun 2004, Pemilu Presiden tahun 2004, Sistem Pemilu Legislatif tahun 2009, Sistem Pemilu tahun 2014, dan Pemilu Serentak tahun 2019.
Dengan adanya kuliah umum ini, diharapkan seluruh peserta kuliah mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan yang luas untuk menunjang masa depan sebagai praktisi hukum ke depannya atau menjadi akademisi di bidang hukum.