Seminar Nasional Hukum Kesehatan

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) menggelar Seminar nasional bertajuk “Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum, Etika& Profesionaliusme Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya”. Bertempat di GKU Prof dr. Sardjito Kampus Pusat Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km 14,5 acara yang berlangsung pada hari Jum’at, 26 Agustus 2016 menghadirkan pembicara yang merupakan penggiat dan para profesional di bidang hukum maupun kesehatan di antaranya Irjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E., Ketua MHKI Pusat yang merupakan mantan Komisioner Kompolnas RI dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law. Ketua IDI DIY dr. Bambang Suryono,Sp., An., KIC.,M.Kes., KNA.  Perwakilan dari IAI DIY Prof. Dr. Djoko Wahyono, A.U., Apt., dan Perwakilan dari KPK RI Bidang gratifikasi Sugiharto.

Dengan tema besar Gratifikasi, sebuah tema yang sedang menjadi perbincangan hangat di lingkungan tenaga kesehatan karena masih terdapat pro dan kontra, seminar ini mampu menyedot atensi baik dari profesional bidang kesehatan, mahasiswa jurusan kesehatan maupun hukum, serta akademisi dan praktisi lain yang memiliki concern pada permasalahan hukum di bidang kesehatan. Gratifikasi pada bidang kesehatan sendiri berakibat pada munculnya keputusan berpihak dari dokter dan tenaga kesehatan lain kepada pemberi gratifikasi. Hal ini sering dikaitkan dengan keputusan penggunaan produk seperti obat-obatan sehingga memunculkan stigma negatif dan membingungkan bagi kalangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ditambah lagi dengan informasi dari media yang kadang tidak seimbang.

Dari Seminar nasional yang dibuka langsung oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. diharapkan mampu menjembatani antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di dunia kesehatan, agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran dalam membedakan antara gratifikasi yang suap yang seringkali menjerat tenaga kesehatan. Sementara pada tenaga kesehatan sendiri melalui asosiasinya diharapkan mampumeningkatkan pemahamannya tentang hukum terutama berkait dengan gratifikasi, sekaligus berperan aktif dalam memberantas praktek-praktek gratifikasi di dunia kesehatan demi meningkatkan profesionalisme tenaga bidang kesehatan.

Pengumuman PMB Gelombang 2 Kelas September 2016


Pengumuman PMB MH – MKN – S3 Kelas September 2016 Gelombang 2

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister (S2) Ilmu Hukum Angkatan 37, Program Kenotariatan Angkatan 5, dan Program Doktor Angkatan 16 Kelas September 2016 Gelombang 2 sebagaimana terlampir dalam surat ini.

 

Bagi peserta yang dinyatakan Lulus/Diterima, diwajibkan untuk mengambil surat pengumuman di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. dengan pengisian form registrasi yang akan mulai dilayani pada:

 

Tanggal: 18-26 Agustus 2016

Waktu: 09.00 – 16.00 wib

Tempat: Program Pascasarjana FH UII, Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pertemuan Forum MKN Hasilkan Deklarasi Asosiasi Pengelola MKN Se Indonesia

Yogyakarta –  Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menjadi tuan rumah dalam Forum Kerjasama Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (FK PSMKN PTSI) yang di selenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta  pada 13 Agustus 2016 lalu. Selain pertemuan rutin yang membahas mengenai perkembangan Program Studi Magister Kenotariatan di PTS  Seluruh Indonesia, pada kesempatan tersebut juga digelar diskusi bersama Badan Kerjasama Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (BK PSMKN PTNI) yang melahirkan deklarasi berdirinya Asosiasi Institusi Pendidikan Kenotariatan seluruh Indonesia (AIPKSI).

AIPKSI sendiri adalah sebuah himpunan institusi penyelenggara Pendidikan Kenotariatan baik itu yang bernaung di bawah Perguruan Tinggi Swasta ataupun Perguruan Tinggi Negeri. Dengan berdirinya AIPKSI yang diprakarsai oleh tak kurang dari 15 Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi Magister Kenotariatan baik swasta maupun negeri tersebut diharapkanmampu mempersiapkan standar nasional pendidikan kenotariatan yang mencakup input, proses, dan output sebagai jawaban dari perkembangan dunia pendidikan dewasa ini yang menuntut reorientasi dari pendidikan berbasis akademik ke pendidikan berbasis kompetensi.

Dalam acara yang di buka oleh Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tersubut, menghadirkan Ketua FK PS MKN PTSI Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., M.H dan Prof. Budi Santoso sebagai ketua BK PS MKN PTNI. Juga mengetengahkan pembahasan mengenai rencana pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM untuk mengadakan uji kompetensi bagi Calon Notaris maupun Notaris. Dengan demikian berkembang pendapat bahwa AIPKSI yang berkoordinasi dengan INI dapat menjadi pelaksana uji kompetensi yang dimaksud yang didasarkan pada ketentuan undang-undang.

Berlangsung dari pukul 09.00 -17 00 WIB dan mengagendakan pertemuan selanjutnya di Universitas Warmadewa Bali, acara tersebut diakhiri dengan ramah tamah berupa makan malam dan hiburan di Rumah Makan Bale Raos Yogyakarta.

Ketentuan Ujian Komprehensif Mahasiswa Doktor (S3) Hukum 2016


Pengumuman Ketentuan Ujian Komprehensif Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana FH UII dengan ini mengumumkan kepada Mahasiswa program Doktor(S3) Ilmu Hukum UII angkatan ke-14 (2014) akan dilaksanakan Ujian Komprehensif, Waktu dan pelaksanaan Ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diberitahukan kepada Mahsiswa. Adapun ketentuan Ujian bisa dilihat dalam file lampiran dibawah.

 

Demikian pengumuman dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Lampiran : Ketentuan Ujian Komprehensif S3.