Politik Hukum Pertanahan Pasca Orde Baru

Yogyakarta, 9 Mei 2015, Program Pascasarjana FH UII menyelenggarakan ujian terbuka/promosi doktor mahasiswa atas nama Drs. Muchtar Luthfi, SH. Luthfi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru”. Promovendus yang dipromotori oleh Prof. Sodiki ini merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam disertasinya, beliau menerangkan panjang lebar tentang inkonsistensi politik hukum pertanahan di Indonesia.

Hukum pertanahan di Indonesia pada tataran penerapannya sangat bergantung pada konstelasi subsistem politik, sehingga politik hukum pertanahan di Indonesia sering mengalami inkonsistensi. Politik hukum pertanahan mengalami gonjang ganjing di antara dua spektrum sentralisasi dan disentralisasi. Hal ini mengakibatkan pembangunan hukum di bidang pertanahan mengalami berbagai kendala yuridis. Hal ini tercermin salah satunya melalui Keppres No 34 tahun 2003.

Menurutnya, perlu adanya pengaturan yang tegas tentang pembagian wewenang di bidang pertanahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, tambahnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan agar penyerahan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan dilakukan secara bertahap dengan mempersiapkan SDm yang baik.

Muchtar Luthfi mendapat pujian dari para penguji karena semangat yang beliau tunjukkan. Walaupun dengan usia yang sudah terbilang tua, beliau masih dapat menjawab pertanyaan dari para penguji dengan penuh semangat dan meyakinkan. Hal ini semoga dapat menjadi contoh bagi para adik kelasnya di Program Doktor Hukum UII agar memiliki semangat yang tak kalah dari beliau.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *