Kesempatan Double Degree Di Korea

Program Magister FH UII bekerja sama dengan Yougsan University Korea, memberikan kesempatan kepada mahasiswa MH UII (BKU Bisnis) untuk memperoleh double degree di kedua Universitas. Program ini dilaksanakan dengan sistem  ´ 1+1,5 ´(1 tahun di Indonesia, 1,5 tahun di YSU). Untuk para mahasiswa MH Indonesia yang hendak ikut serta program ini, maka YSU menetapkannya sebagai berikut:

Para mahasiswa akan belajar tiga semester (8 mata pelajaran ilmu hukum bisnis Korea:16 SKS + pembelajaran bahasa Korea selama 6 bulan) di YSU.

Karena mereka datang ke YSU dengan status mahasiswa reguler (Visa D2), maka pada semester pertama mereka harus belajar dua mata pelajaran ilmu hukum bisnis Korea (Introduction to the Korean Legal Regime, Korean Commercial Law). Pada semester ini mereka harus belajar juga bahasa Korea selama 6 bulan.

Karena mereka belum tahu bahasa Korea, maka dua mata pelajaran di atas akan diajarkan dalam bahasa Inggris. Agar mereka bisa mengikuti kuliah, para peserta yang akan ikut serta program ini harus mahir berbahasa Inggris.

Pada semester kedua mereka akan belajar empat mata pelajaran (Korean Company Law, Korean Labour Law, Korean IP Law, Case Study on Commercial Law). Bahasa pengantar di dalam kelas ialah bahasa Korea + bahasa Inggris.

Pada semester ketiga mereka akan belajar dua mata pelajaran (WTO Law, Seminar on Commercial Dispute Resolutions) dalam bahasa Korea. Pada semester ini mereka diharapkan untuk mencari bahan penulisan tesis tentang hukum bisnis Korea.

Bimbingan penulisan tesis dan pengujiannya diserahkan sepenuhnya ke universitas asal mahasiswa di Indonesia. Sidang ujian tesis dilaksanakan di universitas asal mereka sesudah menempuh 16 SKS di YSU. Para peserta tidak perlu menulis tesis untuk YSU karena mereka akan ikut jalur non-tesis di YSU. Di Korea ada 2 jalur untuk program S2, yakni jalur non-tesis (30 sks tanpa penulisan tesis) dan jalur tesis (26 sks dengan penulisan tesis).

Karena program ini double degree yang dijalankan oleh kedua universitas yang terkait, maka para peserta program ini harus menempuh 15 SKS ke atas di universitas asalnya sebelum datang ke YSU.

Karena para mahasiswa akan menulis tesis tentang hukum bisnis Korea, maka dosen YSU akan memberi bimbingan sebagai pembimbing pendamping.

Jika para mahasiswa mempertahankan tesisnya di dalam sidang, maka YSU akan mengirimkan ijazah S2 ke universitas asalnya di Indonesia agar bisa mendapat dua ijazah sekaligus pada waktu wisuda.

Politik Hukum Pertanahan Pasca Orde Baru

Yogyakarta, 9 Mei 2015, Program Pascasarjana FH UII menyelenggarakan ujian terbuka/promosi doktor mahasiswa atas nama Drs. Muchtar Luthfi, SH. Luthfi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Politik Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Pasca Orde Baru”. Promovendus yang dipromotori oleh Prof. Sodiki ini merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam disertasinya, beliau menerangkan panjang lebar tentang inkonsistensi politik hukum pertanahan di Indonesia.

Hukum pertanahan di Indonesia pada tataran penerapannya sangat bergantung pada konstelasi subsistem politik, sehingga politik hukum pertanahan di Indonesia sering mengalami inkonsistensi. Politik hukum pertanahan mengalami gonjang ganjing di antara dua spektrum sentralisasi dan disentralisasi. Hal ini mengakibatkan pembangunan hukum di bidang pertanahan mengalami berbagai kendala yuridis. Hal ini tercermin salah satunya melalui Keppres No 34 tahun 2003.

Menurutnya, perlu adanya pengaturan yang tegas tentang pembagian wewenang di bidang pertanahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, tambahnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan agar penyerahan kewenangan di bidang pelayanan pertanahan dilakukan secara bertahap dengan mempersiapkan SDm yang baik.

Muchtar Luthfi mendapat pujian dari para penguji karena semangat yang beliau tunjukkan. Walaupun dengan usia yang sudah terbilang tua, beliau masih dapat menjawab pertanyaan dari para penguji dengan penuh semangat dan meyakinkan. Hal ini semoga dapat menjadi contoh bagi para adik kelasnya di Program Doktor Hukum UII agar memiliki semangat yang tak kalah dari beliau.

Dosen Unilak Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta – Kamis, 7 Mei 2015, bertempat di Auditorium Lantai III (Tiga) Kampus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta pada pukul 10.00 WIB, Program Doktor Ilmu Hukum  menggelar Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor), atas nama Fahmi, S.H., M.Hum.
Promovendus yang merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Riau (UNILAK) ini mengangkat Judul Disertasi “Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum.”

Hasil penelitian dari Promovendus menunjukkan bahwa Bisnis perlu dijalankan secara etis karena bagaimanapun juga Bisnis menyangkut kepentingan siapa saja dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan para pelaku dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu peralihan dari kaidah Etika menjadi sebuah tanggung jawab hukum dilaksanakan karena tidak berjalannya kaidah etika dalam menjalankan perusahaan. Hal ini dikarenakan kaidah etika merupakan aturan main yang tidak mengikat secara hukum, sehingga mudah menggeser tanggung jawab sosialperseroan dari tanggung jawab moral ke tanggung jawab hukum yang didasari oleh konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 40 Tahun 2007, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan menjadi ketentuan yang bersifat mandatory. Namun dalam praktiknya Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab sosial perseroan banyak terjadi tumpang tinfdih dengan kewajiban pemerinytah, dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi finansial masing-masing perusahaan dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas.

Dengan dipromotori oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Ridwan Kahirandi, S.H., M.H., dan Co Promotor Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. dan Diuj Oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Hawim, S.H., LL.M., Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., dan Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., Promovendus berhasil Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan, dan berhak menyandang Gelar Doktor (DR) di Bidang Hukum.