Pengumuman PMB Kenotariatan Angkatan 1 Gelombang 1


Pengumuman PMB Kenotariatan Hukum Angkatan 1 Gel. 1

Dengan ini diumumkan nama-nama yang diterima sebagai mahasiswa baru Program Magister Kenotariatan UII angkatan 1 Gelombang 1. Adapun bagi peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengambil surat pengumuman di Sekretariat Pascasarjana Hukum UII yang dilayani pada :

Hari/tanggal: Rabu, 2 Juli s.d. Kamis, 10 Juli 2014

Waktu: 09.00 – 15.00 wib

Demikian pengumuman dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Pembukaan Magister Notariat

Program Pascasarjana FH UII mulai tahun ajaran 2014/2015 membuka program Magister Kenotariatan. Pendaftaran Gelombang 1 sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 24 Juni 2014. Tes masuk gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juni 2014. Sedangkan gelombang 2 akan dibuka pada 2 Juli – 13 Agustus 2014. Tes masuk gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 15-16 Agustus 2014. Brosur dan formulir dapat dilihat disini :

  1. Brosur
  2. Formulir 

Pengumuman PMB Angkatan 33 Gelombang 1


Pengumuman PMB Magister Hukum Angkatan 33 Gel. 1

Dengan ini diumumkan nama-nama yang diterima sebagai mahasiswa baru Program Magister Ilmu Hukum UII angkatan 33 Gelombang 1. Adapun bagi peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengambil surat pengumuman di Sekretariat Pascasarjana Hukum UII. Proses registrasi dilayani pada :

Hari/tanggal: Rabu, 25 Juni s.d. Rabu, 5 Juli 2014

Waktu: 09.00 – 16.00 wib

Demikian pengumuman dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Info PMB Doktor(S3) Ilmu Hukum UII Kelas September 2017 – Reguler, Beasiswa MORA & BPD-DN

 
Info PMB UII (S3) Doktor Ilmu Hukum Kelas September 2017
Jalur Reguler Gel.2, Beasiswa Kemenag MORA & Beasiswa BPD-DN DIKTI

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Info Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Doktor (S3) Angkatan-17 Kelas September 2017 melalui Jalur Reguler Gelombang 2, Beasiswa Kemenag MORA & Beasiswa BPD-DN DIKTI. Untuk melihat informasi selengkapnya silahkan lihat di poster berikut ini :

 

 

 

 

Untuk melihat  Ukuran asli Klik Link berikut Ini .

Diskusi Panel-Membongkar Landgrabbing

Sabtu, 10 Mei 2014, Program Pascasarjana FH UII mengadakan acara Diskusi Panel dengan tajuk “Membongkar Landgrabbing Dalam Perencanaan Kehutanan”. Acara ini diisi oleh 3 orang pembicara yakni Dr. Siti Anisah dan Zairin, MSi selaku dosen di FH UII serta Raflis, SH selaku ketua forum tata ruang Sumatera. Acara ini diikuti tidak hanya oleh mahasiswa S-2 Hukum UII, tetapi juga diikuti beberapa mahasiswa dari luar UII seperti dari UGM, UMY, dan UIN. Tidak kurang 50 peserta hadir dalam acara ini.

Rafils. SH selaku pembicara pertama mengemukakan bahwa pemerintah masih kurang serius dalam menangani masalah perampasan lahan hutan. Hanya sekitar 13% dari total hutan kita yang sudah dilakukan pemetaan. Ditambah lagi dengan arah perencanaan kehutanan yang tidak serius dan belum jelas. Dengan keadaan seperti ini wajar jika masih banyak terdapat perampasan hutan secara sewenang-wenang.

Zairin, MSi, mengatakan bahwa landrabbing di Indonesia telah menghasilkan ketidakadilan sosial, bahkan hingga pelanggaran HAM. Menurutnya dipandang dari hukum administrasi, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Misalnya saja banyak masyarakat yang masih belum serius mengurus perizinan kepemilikan lahan baik karena prosesnya yang berbelit bahkan karena terjadi penyalahgunaan wewenang dari para aparat terkait. Selain itu kebijakan perpajakan tidak berpihak pada petani lokal sehingga banyak petani yang justru menjual lahannya ke investor karena tidak mampu mengurus pajaknya.

Pembicara yang ketiga ialah Dr Siti Anisah, yang membahas dari sudut pandang investasi. Dengan adanya perdagangan bebas dunia, GATT-WTO, sangat memberikan celah bagi para investor untuk datang ke negeri ini. Ditambah dengan APBN kita yang masih kurang, pemerintah beranggapan dengan adanya investor akan banyak membuka lapangan kerja dan menambah pemasukan dari sektor pajak. UU penanaman modal di Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang ada di WTO tentang kesepakatan perdagangan internasional. Sehingga yang mengatur adalah perusahaan group. Karena di Indonesia belum terdapat UU mengenai pelaku usaha group, sehingga hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu.

Hasil dari diksusi ini adalah mampu memberikan pandangan tentang rancangan undang-undang sebagai seumbangsih dunia kampus kepada negara untuk menciptakan keadiilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kesempatan Double Degree Ke Korea

Ujian Terbuka Siti Fatimah Hadirkan Tokoh-tokoh Nasional

Sabtu, 3 Mei 2014, bertempat di ruang auditorium program pascasarjana FH UII, diadakan ujian terbuka atas nama Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Yang menarik dari ujian promosi doktor ini adalah para pengujinya yang merupakan tokoh-tokoh hukum yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Para dewan penguji pada ujian ini terdiri atas Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang pada ujian kali ini berperan sebagai promotor, serta Prof. Deny Indrayana, Wamenkumham RI, sebagai co-promotor. Selain itu hadir pula Prof. Arif Hidayat, Wakil Ketua MK, Prof. Gayus Lumbun, Prof. Saldi Isra, dan Dr. Ni’matul Huda. Sedangkan yang menjadi ketua sidang ialah Dr. Ir. Harsoyo, pimpinan UII.

Siti Fatimah mengungkapkan terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance. Pasca reformasi memang desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Dalam kesimpulannya Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya. Menurutnya, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam ujian terbuka tersebut Siti Fatimah berhasil mempertahankan desertasinya di hadapan para penguji bahkan meraih penilaian Sangat Memuaskan. Dengan demikian, ia menjadi doktor ke-41 yang diluluskan Program Pascasarjana FH UII dan yang doktor ke-62 yang promosinya dilaksanakan di UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2810/130355250/ )

Ujian Terbuka Siti Fatimah Hadirkan Tokoh-Tokoh Nasional

Sabtu, 3 Mei 2014, bertempat di ruang auditorium program pascasarjana FH UII, diadakan ujian terbuka atas nama Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Yang menarik dari ujian promosi doktor ini adalah para pengujinya yang merupakan tokoh-tokoh hukum yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Para dewan penguji pada ujian ini terdiri atas Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang pada ujian kali ini berperan sebagai promotor, serta Prof. Deny Indrayana, Wamenkumham RI, sebagai co-promotor. Selain itu hadir pula Prof. Arif Hidayat, Wakil Ketua MK, Prof. Gayus Lumbun, Prof. Saldi Isra, dan Dr. Ni’matul Huda. Sedangkan yang menjadi ketua sidang ialah Dr. Ir. Harsoyo, pimpinan UII.

Siti Fatimah mengungkapkan terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance. Pasca reformasi memang desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Dalam kesimpulannya Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya. Menurutnya, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam ujian terbuka tersebut Siti Fatimah berhasil mempertahankan desertasinya di hadapan para penguji bahkan meraih penilaian Sangat Memuaskan. Dengan demikian, ia menjadi doktor ke-41 yang diluluskan Program Pascasarjana FH UII dan yang doktor ke-62 yang promosinya dilaksanakan di UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2810/130355250/ )

Pengumuman Wisuda Periode IV


Pengumuman Wisuda Periode IV

Sehubungan dengan hasil Rapat Koordinasi Panitia Wisuda UII, diputuskan bahwa Wisuda Periode IV 2013/2014 yang diagendakan pada tanggal 31 Mei 2014 ditunda dan akan diganti pelaksanaannya pada Sabtu, 23 Agustus 2014. Waktu pendaftaran wisuda tersebut pada tanggal 28 April – 26 Mei 2014.

 

Diinformasikan pula bahwa Wisuda Periode V 2013/2014 tetap dilaksanakan pada Sabtu, 30 Agustus 2014.

Sri Wahyuni Dan Asra Raih Gelar Doktor Bersamaan

Sabtu, 26 April 2014, Program Doktor Ilmu Hukum UII dalam satu hari menyelenggarakan dua kali ujian terbuka doktor. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum dan Asra, S.H, M.H, mendapatkan gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di depan para dewan penguji. Sri Wahyuni telah selesai melakukan riset dan menyusun disertasinya yang berjudul “Hukum Perkawinan Warga Negara Indonesia Beda Agama di Luar Negeri”. Sedangkan Asra telah berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul “Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi.”

Dalam disertasinya Wahyuni mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama menjadi kendala saat dilakukan di Indonesia mengingat negara kita menjunjung tinggi hukum dan norma agama Islam yang jelas mengharamkan hal tersebut. Banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama melaksanakannya di negara lain seperti Singapura atau Hongkong. Ia menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di kedua negara tersebut tidak berdasarkan hukum agama dan hanya mencatatkannya di catatan sipil, karena hukum agama tidak menjadi urusan publik di negara-negara tersebut. Sistem common law di negara tersebut yang menganut asas domisili dimanfaatkan oleh sebagian WNI untuk melegalkan perkawinan beda agama mereka.

Sidang ujian terbuka Wahyuni ini dipimpin oleh Dr. Ir. Harsoyo, MSc selaku pimpinan UII beserta 5 penguji lainnya, yakni Prof. Ridwan Khairandy selaku promotor, Prof. Jawahir Thontowi, Nandang Sutrisno, PhD, Dr. Siti Anisah, dan Prof. Adi Sulistyo.

sujian terbuka asra

Di saat yang sama, seusai ujian terbuka Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum, dilaksanakan pula ujian promosi doktor atas nama Asra, SH, MH. Pailitnya perusahaan-perusahaan nasional yang masih prospektif, seperti PT. TELKOM, PT Prudential Life, dsb di Pengadilan Niaga banyak mengundang pertanyaan dan kritikan dari berbagai pihak. Sebab perusahaan yang dikenai putusan pailit dinilai masih layak, atau mampu bangkit dan meneruskan kembali usahanya. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang berasal dari warisan Belanda yaitu Faillissesments Verordening (FV) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menganut paradigma lama yang kini dinilai kurang relevan. Demikian disampaikan oleh Asra di depan para dewan penguji yang dipimpin oleh Dr. Ir. Harsoyo. Ia memaparkan disertasinya yang berjudul Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi.

Asra merekomendasikan agar dalam menerapkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hakim Pengadilan Niaga seharusnya tidak menggunakan paradigm positivistic legalistic dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap korporasi. “Sebaliknya hakim menerapkan paradigm nonpositivistic untuk menerapkan asas kelangsungan usaha jika perusahaan tersebut memang tidak patut dipailitkan”, katanya. Perkara-perkara kepailitan juga sebaiknya ditangani oleh hakim-hakim yang telah dilatih berulang kali dan secara mendalam dalam hukum kepailitan dan hukum bisnis sehingga menjadi hakim khusus yang menangani perkara kepailitan.

Dalam ujian promosi ini, Asra berhasil memepertahankan disertasinya di depan para dewan penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Ridwan Khairandy sebagai promotor, Dr. Siti Anisah sebagai co-promotor, dan empat anggota yang terdiri Prof. Dr. Adi Sulistyono, Prof. Dr. Nindyo Pramono, Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, serta Nandang Sutrisno, Ph.D.

Kedua lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UII ini diharapkan mampu memberikan manfaat atas ilmu dan gelar yang telah diperolehnya, baik dari segi akademik maupun praktis. Keduanya diharapkan juga mampu membawa nama baik almamater dan menjadi lulusan yang membanggakan bagi UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2797/2100550/ )