Diskusi Panel-Membongkar Landgrabbing

Sabtu, 10 Mei 2014, Program Pascasarjana FH UII mengadakan acara Diskusi Panel dengan tajuk “Membongkar Landgrabbing Dalam Perencanaan Kehutanan”. Acara ini diisi oleh 3 orang pembicara yakni Dr. Siti Anisah dan Zairin, MSi selaku dosen di FH UII serta Raflis, SH selaku ketua forum tata ruang Sumatera. Acara ini diikuti tidak hanya oleh mahasiswa S-2 Hukum UII, tetapi juga diikuti beberapa mahasiswa dari luar UII seperti dari UGM, UMY, dan UIN. Tidak kurang 50 peserta hadir dalam acara ini.

Rafils. SH selaku pembicara pertama mengemukakan bahwa pemerintah masih kurang serius dalam menangani masalah perampasan lahan hutan. Hanya sekitar 13% dari total hutan kita yang sudah dilakukan pemetaan. Ditambah lagi dengan arah perencanaan kehutanan yang tidak serius dan belum jelas. Dengan keadaan seperti ini wajar jika masih banyak terdapat perampasan hutan secara sewenang-wenang.

Zairin, MSi, mengatakan bahwa landrabbing di Indonesia telah menghasilkan ketidakadilan sosial, bahkan hingga pelanggaran HAM. Menurutnya dipandang dari hukum administrasi, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Misalnya saja banyak masyarakat yang masih belum serius mengurus perizinan kepemilikan lahan baik karena prosesnya yang berbelit bahkan karena terjadi penyalahgunaan wewenang dari para aparat terkait. Selain itu kebijakan perpajakan tidak berpihak pada petani lokal sehingga banyak petani yang justru menjual lahannya ke investor karena tidak mampu mengurus pajaknya.

Pembicara yang ketiga ialah Dr Siti Anisah, yang membahas dari sudut pandang investasi. Dengan adanya perdagangan bebas dunia, GATT-WTO, sangat memberikan celah bagi para investor untuk datang ke negeri ini. Ditambah dengan APBN kita yang masih kurang, pemerintah beranggapan dengan adanya investor akan banyak membuka lapangan kerja dan menambah pemasukan dari sektor pajak. UU penanaman modal di Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang ada di WTO tentang kesepakatan perdagangan internasional. Sehingga yang mengatur adalah perusahaan group. Karena di Indonesia belum terdapat UU mengenai pelaku usaha group, sehingga hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu.

Hasil dari diksusi ini adalah mampu memberikan pandangan tentang rancangan undang-undang sebagai seumbangsih dunia kampus kepada negara untuk menciptakan keadiilan sosial bagi seluruh rakyat.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *