Diskusi Panel-Membongkar Landgrabbing

Sabtu, 10 Mei 2014, Program Pascasarjana FH UII mengadakan acara Diskusi Panel dengan tajuk “Membongkar Landgrabbing Dalam Perencanaan Kehutanan”. Acara ini diisi oleh 3 orang pembicara yakni Dr. Siti Anisah dan Zairin, MSi selaku dosen di FH UII serta Raflis, SH selaku ketua forum tata ruang Sumatera. Acara ini diikuti tidak hanya oleh mahasiswa S-2 Hukum UII, tetapi juga diikuti beberapa mahasiswa dari luar UII seperti dari UGM, UMY, dan UIN. Tidak kurang 50 peserta hadir dalam acara ini.

Rafils. SH selaku pembicara pertama mengemukakan bahwa pemerintah masih kurang serius dalam menangani masalah perampasan lahan hutan. Hanya sekitar 13% dari total hutan kita yang sudah dilakukan pemetaan. Ditambah lagi dengan arah perencanaan kehutanan yang tidak serius dan belum jelas. Dengan keadaan seperti ini wajar jika masih banyak terdapat perampasan hutan secara sewenang-wenang.

Zairin, MSi, mengatakan bahwa landrabbing di Indonesia telah menghasilkan ketidakadilan sosial, bahkan hingga pelanggaran HAM. Menurutnya dipandang dari hukum administrasi, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Misalnya saja banyak masyarakat yang masih belum serius mengurus perizinan kepemilikan lahan baik karena prosesnya yang berbelit bahkan karena terjadi penyalahgunaan wewenang dari para aparat terkait. Selain itu kebijakan perpajakan tidak berpihak pada petani lokal sehingga banyak petani yang justru menjual lahannya ke investor karena tidak mampu mengurus pajaknya.

Pembicara yang ketiga ialah Dr Siti Anisah, yang membahas dari sudut pandang investasi. Dengan adanya perdagangan bebas dunia, GATT-WTO, sangat memberikan celah bagi para investor untuk datang ke negeri ini. Ditambah dengan APBN kita yang masih kurang, pemerintah beranggapan dengan adanya investor akan banyak membuka lapangan kerja dan menambah pemasukan dari sektor pajak. UU penanaman modal di Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang ada di WTO tentang kesepakatan perdagangan internasional. Sehingga yang mengatur adalah perusahaan group. Karena di Indonesia belum terdapat UU mengenai pelaku usaha group, sehingga hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu.

Hasil dari diksusi ini adalah mampu memberikan pandangan tentang rancangan undang-undang sebagai seumbangsih dunia kampus kepada negara untuk menciptakan keadiilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kesempatan Double Degree Ke Korea

Ujian Terbuka Siti Fatimah Hadirkan Tokoh-tokoh Nasional

Sabtu, 3 Mei 2014, bertempat di ruang auditorium program pascasarjana FH UII, diadakan ujian terbuka atas nama Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Yang menarik dari ujian promosi doktor ini adalah para pengujinya yang merupakan tokoh-tokoh hukum yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Para dewan penguji pada ujian ini terdiri atas Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang pada ujian kali ini berperan sebagai promotor, serta Prof. Deny Indrayana, Wamenkumham RI, sebagai co-promotor. Selain itu hadir pula Prof. Arif Hidayat, Wakil Ketua MK, Prof. Gayus Lumbun, Prof. Saldi Isra, dan Dr. Ni’matul Huda. Sedangkan yang menjadi ketua sidang ialah Dr. Ir. Harsoyo, pimpinan UII.

Siti Fatimah mengungkapkan terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance. Pasca reformasi memang desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Dalam kesimpulannya Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya. Menurutnya, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam ujian terbuka tersebut Siti Fatimah berhasil mempertahankan desertasinya di hadapan para penguji bahkan meraih penilaian Sangat Memuaskan. Dengan demikian, ia menjadi doktor ke-41 yang diluluskan Program Pascasarjana FH UII dan yang doktor ke-62 yang promosinya dilaksanakan di UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2810/130355250/ )

Ujian Terbuka Siti Fatimah Hadirkan Tokoh-Tokoh Nasional

Sabtu, 3 Mei 2014, bertempat di ruang auditorium program pascasarjana FH UII, diadakan ujian terbuka atas nama Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Yang menarik dari ujian promosi doktor ini adalah para pengujinya yang merupakan tokoh-tokoh hukum yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Para dewan penguji pada ujian ini terdiri atas Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang pada ujian kali ini berperan sebagai promotor, serta Prof. Deny Indrayana, Wamenkumham RI, sebagai co-promotor. Selain itu hadir pula Prof. Arif Hidayat, Wakil Ketua MK, Prof. Gayus Lumbun, Prof. Saldi Isra, dan Dr. Ni’matul Huda. Sedangkan yang menjadi ketua sidang ialah Dr. Ir. Harsoyo, pimpinan UII.

Siti Fatimah mengungkapkan terjadinya proliferasi (perluasan) kekuasaan kehakiman di tanah air pasca reformasi, merupakan tuntutan riil bangsa untuk memperbaiki penegakan hukum sehingga praktik ketatanegaraan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan prinsip good governance serta check and balance. Pasca reformasi memang desakan dari masyarakat semakin menguat untuk mengembalikan fungsi hakiki kekuasaan kehakiman demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang demokratis. Meski proliferasi ini dinilai positif bagi kelangsungan kehidupan ketatanegaraan RI, namun sikap kritis dari warga negara juga diperlukan dengan pertimbangan aspek manajemen modern dan isu efisiensi.

Dalam kesimpulannya Siti Fatimah merekomendasikan untuk dilakukannya audit menajemen yang menyeluruh terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Audit ini meliputi segala aspek manajemen lembaga kekuasaan kehakiman mulai dari struktur organisasinya, tata kelolanya, perencanaannya, sistem operasinya, manajemen sumber daya manusianya, rekrutmennya, cara kerjanya, dan aspek-aspek lainnya. Menurutnya, kekuasaan kehakiman yang baik dan dikelola oleh orang yang tepat akan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam ujian terbuka tersebut Siti Fatimah berhasil mempertahankan desertasinya di hadapan para penguji bahkan meraih penilaian Sangat Memuaskan. Dengan demikian, ia menjadi doktor ke-41 yang diluluskan Program Pascasarjana FH UII dan yang doktor ke-62 yang promosinya dilaksanakan di UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2810/130355250/ )