Sri Wahyuni Dan Asra Raih Gelar Doktor Bersamaan

Sabtu, 26 April 2014, Program Doktor Ilmu Hukum UII dalam satu hari menyelenggarakan dua kali ujian terbuka doktor. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum dan Asra, S.H, M.H, mendapatkan gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di depan para dewan penguji. Sri Wahyuni telah selesai melakukan riset dan menyusun disertasinya yang berjudul “Hukum Perkawinan Warga Negara Indonesia Beda Agama di Luar Negeri”. Sedangkan Asra telah berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul “Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi.”

Dalam disertasinya Wahyuni mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama menjadi kendala saat dilakukan di Indonesia mengingat negara kita menjunjung tinggi hukum dan norma agama Islam yang jelas mengharamkan hal tersebut. Banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama melaksanakannya di negara lain seperti Singapura atau Hongkong. Ia menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di kedua negara tersebut tidak berdasarkan hukum agama dan hanya mencatatkannya di catatan sipil, karena hukum agama tidak menjadi urusan publik di negara-negara tersebut. Sistem common law di negara tersebut yang menganut asas domisili dimanfaatkan oleh sebagian WNI untuk melegalkan perkawinan beda agama mereka.

Sidang ujian terbuka Wahyuni ini dipimpin oleh Dr. Ir. Harsoyo, MSc selaku pimpinan UII beserta 5 penguji lainnya, yakni Prof. Ridwan Khairandy selaku promotor, Prof. Jawahir Thontowi, Nandang Sutrisno, PhD, Dr. Siti Anisah, dan Prof. Adi Sulistyo.

sujian terbuka asra

Di saat yang sama, seusai ujian terbuka Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum, dilaksanakan pula ujian promosi doktor atas nama Asra, SH, MH. Pailitnya perusahaan-perusahaan nasional yang masih prospektif, seperti PT. TELKOM, PT Prudential Life, dsb di Pengadilan Niaga banyak mengundang pertanyaan dan kritikan dari berbagai pihak. Sebab perusahaan yang dikenai putusan pailit dinilai masih layak, atau mampu bangkit dan meneruskan kembali usahanya. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang berasal dari warisan Belanda yaitu Faillissesments Verordening (FV) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menganut paradigma lama yang kini dinilai kurang relevan. Demikian disampaikan oleh Asra di depan para dewan penguji yang dipimpin oleh Dr. Ir. Harsoyo. Ia memaparkan disertasinya yang berjudul Corporate Rescue : Key Concept dalam Kepailitan Korporasi.

Asra merekomendasikan agar dalam menerapkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, hakim Pengadilan Niaga seharusnya tidak menggunakan paradigm positivistic legalistic dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap korporasi. “Sebaliknya hakim menerapkan paradigm nonpositivistic untuk menerapkan asas kelangsungan usaha jika perusahaan tersebut memang tidak patut dipailitkan”, katanya. Perkara-perkara kepailitan juga sebaiknya ditangani oleh hakim-hakim yang telah dilatih berulang kali dan secara mendalam dalam hukum kepailitan dan hukum bisnis sehingga menjadi hakim khusus yang menangani perkara kepailitan.

Dalam ujian promosi ini, Asra berhasil memepertahankan disertasinya di depan para dewan penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Ridwan Khairandy sebagai promotor, Dr. Siti Anisah sebagai co-promotor, dan empat anggota yang terdiri Prof. Dr. Adi Sulistyono, Prof. Dr. Nindyo Pramono, Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, serta Nandang Sutrisno, Ph.D.

Kedua lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UII ini diharapkan mampu memberikan manfaat atas ilmu dan gelar yang telah diperolehnya, baik dari segi akademik maupun praktis. Keduanya diharapkan juga mampu membawa nama baik almamater dan menjadi lulusan yang membanggakan bagi UII. (sumber: http://www.uii.ac.id/content/view/2797/2100550/ )

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *