Kunjungan UNISSULA, Studi Banding Tentang Pengelolaan Pascasarjana

Selasa, 3 Desember 2013, Program Pascasarjana Hukum UII mendapatkan kunjungan dari Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Perwakilan dari UNISULLA yang melakukan kunjungan sebanyak 5 orang terdiri dari Direktur, Asisten Direktur I, II, III, serta staf administrasi Program Pascasarjana (PPs) Unissula. Universitas yang berasal dari Semarang ini melakukan kunjungan dalam rangka studi banding terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pada PPs FH UII.

Hal pertama yang didiskusikan adalah mengenai struktur organisasi yang berbeda dari kedua Program Pascasarjana ini. Di Unissula, hanya terdapat satu Program Pascasarjana yang langsung berada di bawah Rektor. PPs Unissula dipimpin oleh seorang Direktur Pascasarjana yang membawahi 7 Program Studi Magister dan 1 Program Doktor. Masing-masing Prodi dipimpin oleh seorang Kepala Prodi (Kaprodi). Berbeda dengan di PPs FH UII, di sini Program Pascasarjana tidak langsung di bawah rektor, tetapi secara struktural berada di bawah Dekan Fakultas Hukum UII. PPs FH UII dipimpin oleh seorang Ketua Program yang langsung membawahi Program Magister dan Program Doktor sekaligus.

Kunjungan ini juga mendiskusikan tentang kualifikasi dosen pengajar di masing-masing Program. Kedua pihak saling memberikan masukan dan pandangan mengenai aturan baru tentang dosen pengajar di Pascasarjana. Seperti yang diketahui, Dikti telah mengeluarkan peraturan yang berisi bahwa mulai tahun ajaran 2014 seluruh pengajar di Program Pascasarjana harus minimal bergelar Doktor. Saat ini di PPs FH UII masih terdapat beberapa dosen pengajar yang belum bergelar Doktor.

study tour study tour

Selain hal-hal di atas kedua pihak juga membahas tentang sistem keuangan serta monitoring yang ada di masing-masing program. Pada PPs Unissula, Dekan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan monitoring, sedangkan pada PPs FH UII monitoring dilakukan melalui senat yang disebut Dewan Akademik. Kunjungan dari Unissula ini tentunya memberikan dampak positif bagi PPs FH UII. Dengan kunjungan ini diharapkan nantinya dari kedua belah pihak dapat saling menjalin kerjasama yang baik dan tidak hanya mempererat silaturahim, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas masing-masing Program Pascasarjana.

Kuliah Pembukaan Mahasiswa Baru, PPs FH UII Mengundang Mantan Wakil Jaksa Agung

Proses kuliah untuk mahasiswa baru Pascasarjana Hukum UII akan dimulai pada akhir September ini. Sebagai penyemangat para mahasiswa baru, Program Pascasarjana mengadakan kuliah pembukaan dengan tema “Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional”. Sebagai pembicara, PPs FH UII mengundang Bapak Dr. Darmono, SH, MM yang merupakan mantan Wakil Jaksa Agung RI. Kuliah pembukaan ini diadakan pada hari Sabtu, 21 September 2013, bertempat di Ruang Auditorium Lt.3 Gedung PPs FH UII. Acara ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru program Magister angkatan 31 dan mahasiswa baru program Doktor angkatan 13.

Pada awal kuliahnya, Dr. Darmono mengungkapkan tentang hakekat penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa aturan hukum diciptakan pada hakekatnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Setidaknya ada 3 tujuan pokok mengapa negara kita membentuk aturan hukum, yakni untuk mewujudkan kepastian hukum, memenuhi tuntunan rasa keadilan, dan memberi manfaat bagi manusia. Begitu mulianya cita-cita yang diharapkan semakin memperkuat posisi hukum yang menduduki posisi strategis dalam suatu negara. Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam penegakan hukum pada pokoknya mencakup produk hukum, institusi (penyelenggara penegakan hukum), SDM penegak hukum, dan budaya hukum.

Produk hukum yang dimaksud adalah landasan dalam kehidupan bernegara, meliputi : UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Untuk menjadi produk hukum yang berkulitas, maka harus memenuhi persyaratan pokok yakni acceptable, aplicable, dan visible. Produk hukum tidak dapat diimplementasikan jika tidak ada institusi/badan yang mampu menjalankannya sesuai amanat. Untuk itu diperlukan adanya institusi penegak hukum baik yang bersifat permanen seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ataupun yang bersifat non-permanen (Ad Hoc).

study tour study tour

Selain itu, agar hukum dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan adanya SDM penegakan hukum yang baik. SDM yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang diberikan tugas/wewenang untuk menjalankan tugas-tugas peneyelenggaraan hukum. SDM berkualitas yang memenuhi persyaratan teknis, berintegritas, serta bermoral baik. Terakhir, agar hukum dapat berlangsung dengan baik maka perlu adanya masyarakat yang taat akan hukum.

Setelah panjang lebar menjelaskan tentang hakekat hukum, mantan wakil jaksa agung ini membahas tentang tema pada kuliah pembukaan ini, yakni tentang kejahatan lintas negara. Dr. Darmono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kejatahan lintas negara (transnational crime) adalah “Kejahatan yang bersinggungan dengan kepentingan hukum dari 2 (dua) negara atau lebih”.

Adapun ciri-cirinya beliau ungkapkan dengan jelas. Pertama, PELAKU kejahatannya dimungkinkan berbeda kewarganegaraan. Kedua, PROSES/CARA pelaku dimungkinkan melibatkan kepentingan hukum dari 2 negara atau lebih. Ketiga, LOCUS DELICTI atau tempat terjadinya tindak pidana terjadi pada beberapa wilayah dari 2 negara atau lebih. Keempat, UPAYA MENGHINDAR terjadi di beberapa wilayah hukum 2 negara atau lebih. Kelima, dalam PENGEJARAN diperlukan kerjasama antar negara. Keenam, upaya RECOVERY atau memperoleh barang bukti diperlukan peran 2 negara atau lebih. Dan terakhir, SISTEM HUKUM yang digunakan perlu koordinasi dan sinkronisasi dari 2 negara atau lebih.

study tour study tour

Usai materi disampaikan seluruhnya, Ari Wibowo, MH selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Mahasiswa dengan antusias mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dr. Darmono. Namun, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab hanya dibuka 1 sesi saja. Dengan melihat animo dari para mahasiswa, para calon cendekiawan dan praktisi hukum ini diharap mampu menempuh proses studi di PPs FH UII ini dengan baik dan kelak menjadi lulusan yang bermanfaat bagi bangsa.

Kuliah Umum Dr. Iqbal Abdul Wahab Dari Malaysia

Program Magister Hukum PPs FH UII berkesempatan mendapatkan sharing ilmu dari salah satu dosen Ilmu Hukum International Islamic University (IIU) Malaysia, Associate Prof. Dr. Iqbal Abdul Wahab.
Dengan tajuk Public Lecture On Legal Development In Malaysia, Kuliah umum yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester I dan  berlangsung pada hari Kamis, 13 Juni 2013 tersebut menekankan pada Perkembangan Hukum yang ada di Negara Malaysia.

Kunjungan UMI Makassar Ke PDIH UII

Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia baru-baru ini mendapat kunjungan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Kunjungan dengan tujuan studi banding tersebut diikuti oleh sekitar 10 mahasiswa bersama 1 dosen pembimbing dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMI Makassar.

Dalam kunjungan yang berlangsug selama kurang lebih 2 jam pada Jumat, 7 Juni 2013, rombongan disambut oleh Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UII, Ibu Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. bersama sekretaris Program Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Selama kunjungan berlangsung, peserta dan pengelola PPs FH UII banyak melakukan diskusi terutama mengenai kurikulum yang disajikan untuk mahasiswa Program Doktor di PPs FH UII. Selain itu perserta juga melakukan mini tour dengan mengunjungi ruang-ruang kuliah serta melihat koleksi buku milik perpustakaan PPs FH UII.

Dengan adanya kunjungan studi tour tersebut diharapkan hubungan antara UII dan UMI khususnya antara PPs FH UII dan PPs FH UMI dapat terjalin semakin erat sehingga memungkinkan kelancaran kerjasama.

study tourstudy tour

Kuliah Pembukaan Angkatan XXX: Kriminalisasi Kebijakan dalam Pespektif HAN

Mengawali perkuliahan untuk angkatan XXX kelas Maret 2013, program Pascasarjana Fakultas Hukum UII mengadakan kuliah pembukaan dengan mengangkat tema “Kriminalisasi Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Acara ini dilangsungkan pada hari Sabtu, 30 Maret 2013 bertempat di Ruang Auditorium Gedung Pascasarjana FH UII. Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. SH. MH berlaku sebagai pembicara, sedangkan sebagai moderator adalah Bapak Dr. Ridwan, SH. MHum. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta. Turut hadir pula Bapak Drs. Agus Triyanta MA. MH. PhD selaku Sekretaris Program Pascasarjana, serta Bapak Dr. Saifudin SH. MHum.

Pada kesempatan ini, selaku pembicara, Prof. Guntur Hamzah mengemukakan salah satunya tentang pentingnya menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kriminalisasi. Penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi karena bertentangan dengan undang-undang, melampaui batas wilayah berlakunya, ataupun karena dikeluarkan di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan.

Peserta yang mengikuti perkuliahan ini tidak hanya mahasiswa baru tetapi juga beberapa mahasiswa angkatan sebelumnya. Para peserta terlihat antusias mengikuti jalannya perkuliahan, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada akhir sesi kuliah. Pada akhir acara diadakan orientasi singkat yang disampaikan oleh Sekretaris Program, Bapak Agus Triyanta. Orientasi ini bertujuan memberikan informasi kepada mahasiswa baru terkait dengan informasi akademik, tata tertib, dan lain-lainnya yang akan menunjang selama menjalani proses studi di Pascasarjana Hukum UII. Mahasiswa diharapkan dapat menempuh studi dengan baik, memiliki akhlak yang baik, serta kelak mampu mengamalkan ilmunya dengan baik.

Kuliah Pembukaan Angkatan XXX Kriminalisasi Kebijakan Dalam Pespektif HAN

Mengawali perkuliahan untuk angkatan XXX kelas Maret 2013, program Pascasarjana Fakultas Hukum UII mengadakan kuliah pembukaan dengan mengangkat tema “Kriminalisasi Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Acara ini dilangsungkan pada hari Sabtu, 30 Maret 2013 bertempat di Ruang Auditorium Gedung Pascasarjana FH UII. Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. SH. MH berlaku sebagai pembicara, sedangkan sebagai moderator adalah Bapak Dr. Ridwan, SH. MHum. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta. Turut hadir pula Bapak Drs. Agus Triyanta MA. MH. PhD selaku Sekretaris Program Pascasarjana, serta Bapak Dr. Saifudin SH. MHum.

Pada kesempatan ini, selaku pembicara, Prof. Guntur Hamzah mengemukakan salah satunya tentang pentingnya menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kriminalisasi. Penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi karena bertentangan dengan undang-undang, melampaui batas wilayah berlakunya, ataupun karena dikeluarkan di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan.

Peserta yang mengikuti perkuliahan ini tidak hanya mahasiswa baru tetapi juga beberapa mahasiswa angkatan sebelumnya. Para peserta terlihat antusias mengikuti jalannya perkuliahan, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada akhir sesi kuliah. Pada akhir acara diadakan orientasi singkat yang disampaikan oleh Sekretaris Program, Bapak Agus Triyanta. Orientasi ini bertujuan memberikan informasi kepada mahasiswa baru terkait dengan informasi akademik, tata tertib, dan lain-lainnya yang akan menunjang selama menjalani proses studi di Pascasarjana Hukum UII. Mahasiswa diharapkan dapat menempuh studi dengan baik, memiliki akhlak yang baik, serta kelak mampu mengamalkan ilmunya dengan baik.

Mahasiswa MH UII Kunjungi MK Dan KPK

Dalam rangka menambah pengalaman keilmuan sekaligus menjalin silaturahim, mahasiswa Magister Hukum UII angkatan 29 mengadakan kunjungan ke beberapa lembaga negara di Jakarta. Bertolak dari Jogjakarta pada hari Sabtu, 16 Maret 2013, rombongan ini membawa 20 mahasiswa yang rencananya akan mengunjungi MK, MA, dan KPK.

Sebelum melakukan kunjungan ke lembaga negara, rombongan memilih untuk mengisi hari pertama dengan refreshing. Karena salah satu tujuan perjalanan ini adalah untuk memupuk kekompakan dan silaturahim antar mahasiswa, maka kesempatan di hari Minggu ini diisi dengan kegiatan yang bersifat rekreasi. Menghilangkan penat setelah banyak melakukan aktivitas kuliah dan sebagainya.

Keesokan harinya, rombongan melakukan kunjugan pertama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyambut baik kedatangan para mahasiswa MH UII. Di sana mereka juga telah disambut oleh dosen pendamping rombongan, Ibu Dr. Ni’matul Huda, SH, Mhum. Di ruang audiensi para mahasiswa mendapat pengarahan dan penjelasan dari Said Zainal Abidin, penasehat KPK. Said mengatakan bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan terbesar di negeri ini. Kejahatan ini lah yang menyebabkan Indonesia yang seharusnya kaya, tapi justru rakyatnya banyak yang miskin. Korupsi saat ini terjadi secara sistematik dan struktural, sehingga hal ini lah yang menjadi tugas berat bagi KPK. Lalu, salah seorang mahasiswa dari rombongan, bertanya tentang apa rintangan nyata yang dihadapi oleh KPK di lapangan. Menanggapi pertanyaan ini, Said menjelaskan bahwa KPK saat ini masih kekurangan penyidik. Untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, KPK hanya mempunyai penyidik sebanyak 50 orang. Bandingkan dengan Hongkong yang penduduknya 250 ribu jiwa, komisi pemberantasan korupsinya memiliki 2.500 penyidik. Hal ini yang salah satunya menjadi kendala KPK dalam mengusut kasus korupsi yang sedemikian banyak di negeri ini.

study tourSelesai berkunjung ke KPK, rombongan segera bertolak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sama seperti di KPK, di sini mahasiswa MH UII disambut dengan hangat oleh Prof. Hardjono, salah satu Hakim MK. Beliau banyak menyampaikan terkait dengan konstitusi dan UUD 45. Diskusi pun terjadi antara beliau dengan para mahasiswa. Bu Ni’mah mengatakan bahwa dari diskusi ini mahasiswa dapat mengambil beberapa hal yang mungkin nantinya dapat dijadikan penelitian atau Tesis.

Setelah kurang lebih 2 jam berada di MK, rombongan melanjutkan perjalanan ke Mahkamah Agung (MA). Di MA rombongan diterima oleh 2 orang panitera muda MA. Beliau berdua mengungkapkan tentang persoalan-persoalan di MA terkait dengan SDM dan sistem yang bermasalah, seperti penumpukan kasus hingga 8.000 kasus. Pertanyaan pun banyak dilontarkan oleh mahasiswa, sehingga terjadi dikusi yang hangat. Dari kunjungan mahasiswa ke 3 lembaga negara ini, banyak manfaat yang didapatkan. Mahasiswa lebih mengerti lagi tentang lembaga negara itu sendiri. Dengan banyak diskusi, mereka menjadi tahu akan permasalah hukum yang nyata terjadi di negeri ini. Selain itu kegiatan ini menambah kekompakan dan silaturahim antar mahasiswa.

study tourstudy tour

Mahasiswa MH UII kunjungi MK dan KPK

Dalam rangka menambah pengalaman keilmuan sekaligus menjalin silaturahim, mahasiswa Magister Hukum UII angkatan 29 mengadakan kunjungan ke beberapa lembaga negara di Jakarta. Bertolak dari Jogjakarta pada hari Sabtu, 16 Maret 2013, rombongan ini membawa 20 mahasiswa yang rencananya akan mengunjungi MK, MA, dan KPK.

Sebelum melakukan kunjungan ke lembaga negara, rombongan memilih untuk mengisi hari pertama dengan refreshing. Karena salah satu tujuan perjalanan ini adalah untuk memupuk kekompakan dan silaturahim antar mahasiswa, maka kesempatan di hari Minggu ini diisi dengan kegiatan yang bersifat rekreasi. Menghilangkan penat setelah banyak melakukan aktivitas kuliah dan sebagainya.

Keesokan harinya, rombongan melakukan kunjugan pertama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyambut baik kedatangan para mahasiswa MH UII. Di sana mereka juga telah disambut oleh dosen pendamping rombongan, Ibu Dr. Ni’matul Huda, SH, Mhum. Di ruang audiensi para mahasiswa mendapat pengarahan dan penjelasan dari Said Zainal Abidin, penasehat KPK. Said mengatakan bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan terbesar di negeri ini. Kejahatan ini lah yang menyebabkan Indonesia yang seharusnya kaya, tapi justru rakyatnya banyak yang miskin. Korupsi saat ini terjadi secara sistematik dan struktural, sehingga hal ini lah yang menjadi tugas berat bagi KPK. Lalu, salah seorang mahasiswa dari rombongan, bertanya tentang apa rintangan nyata yang dihadapi oleh KPK di lapangan. Menanggapi pertanyaan ini, Said menjelaskan bahwa KPK saat ini masih kekurangan penyidik. Untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, KPK hanya mempunyai penyidik sebanyak 50 orang. Bandingkan dengan Hongkong yang penduduknya 250 ribu jiwa, komisi pemberantasan korupsinya memiliki 2.500 penyidik. Hal ini yang salah satunya menjadi kendala KPK dalam mengusut kasus korupsi yang sedemikian banyak di negeri ini.

Selesai berkunjung ke KPK, rombongan segera bertolak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sama seperti di KPK, di sini mahasiswa MH UII disambut dengan hangat oleh Prof. Hardjono, salah satu Hakim MK. Beliau banyak menyampaikan terkait dengan konstitusi dan UUD 45. Diskusi pun terjadi antara beliau dengan para mahasiswa. Bu Ni’mah mengatakan bahwa dari diskusi ini mahasiswa dapat mengambil beberapa hal yang mungkin nantinya dapat dijadikan penelitian atau Tesis.

Setelah kurang lebih 2 jam berada di MK, rombongan melanjutkan perjalanan ke Mahkamah Agung (MA). Di MA rombongan diterima oleh 2 orang panitera muda MA. Beliau berdua mengungkapkan tentang persoalan-persoalan di MA terkait dengan SDM dan sistem yang bermasalah, seperti penumpukan kasus hingga 8.000 kasus. Pertanyaan pun banyak dilontarkan oleh mahasiswa, sehingga terjadi dikusi yang hangat. Dari kunjungan mahasiswa ke 3 lembaga negara ini, banyak manfaat yang didapatkan. Mahasiswa lebih mengerti lagi tentang lembaga negara itu sendiri. Dengan banyak diskusi, mereka menjadi tahu akan permasalah hukum yang nyata terjadi di negeri ini. Selain itu kegiatan ini menambah kekompakan dan silaturahim antar mahasiswa.