Kuliah Pembukaan MH UII Bahas OJK Dan Prospek Perbankan Syariah

Cikditiro, kamis (04/05) bertempat di auditorium kampus UII Cikditiro, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan Kuliah Pembukaan angkatan XXVIII Magister Ilmu Hukum dengan tema “Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Prospek Perbankan Syari’ah”. Dalam acara tersebut hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan alumni UII Dr. Halim Alamsyah, SE., SH., MA dan Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Acara tersebut berjalan dengan antusiasme yang tinggi dari para peserta yang merupakan mahasiswa/i baru program Magister Ilmu Hukum. Hal itu ditandai dengan banyaknya tanggapan dan pertanyaan yang diajukan kepada kedua nara sumber pada sesi tanya jawab. Mengawali diskusi Dr. Halim Alamsyah SE., SH., MA sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa lahirnya OJK dalam rangka mewujudkan penylenggaraan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkalanjutan dan stabil sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut beliau satu hal yang sangat disayangkan dari kelahiran UU OJK ini ialah tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus masalah sistem keuangan syari’ah termasuk perbankan syari’ah sehingga tidak tercakup dalam struktur organisasi OJK. Dikatakan lebih lajnut bahwa kelahiran OJK juga berimplikasi pda adanya pembagian peran antar BI dan OJK terkait fungsi pengawasan bank. Akibat dari adanya OJK kini BI hanya berwenang di bidang macropudential saja sedangkan bidang micropudential menjadi kewenangan OJK.

Sementara itu, mengingat OJK masih baru oleh karenanya masih membutuhkan masa transisi dan konsolidasi dalam beberapa tahun ke depan, hal ini tentunya akan berdampak pada stagnasi perkembangan industri perbankan syari’ah. Sementara itu, Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D selaku pembicara kedua menyampaikan adanya kekhawatiran beliau akibat lahirnya OJK tersebut. Salah satunya adalah berpotensi menimbulkan clash of authority antara beberapa lembaga negara.

Dalam hal ini yang sangat berpotensi terjadi adanya konflik kewenangan antara BI dan OJK itu sendiri. Sebagaimana diketahui sebelum adanya OJK, otoritas di bidang pengawasan perbankan seluruhnya berada di bawah kendali BI, namun dengan adanya OJK, otomatis kewenagan tersebut harus dibagi. Namun, menurut beliau hal tersebut dapat dihindari apabila ada komunkasi dan sinergitas yang baik antara kedua lembaga tersebut.

Terakhir beliau menyimpulkan bahwa ketiadaan penyebutan secara eksplisit tentang kepatuhan syariah dalam UU tentang OJK ini, berarti ada kekurang-tegasan dalam mendukung perkembangan bank syariah, namun jika pengambil-alihan tugas BI tersebut dilakukan secara konsisten, maka sebenarnya dukungan itu akan tetap ada. Sehingga, di sini upaya untuk terus mengawal lembaga ini agar tidak ada “penelantaran” terhadap industri keuangan syariah perlu untuk selalu dilakukan.