Zaenuri Bahas Regulasi Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI
Written by @min   
Wednesday, 23 August 2017

Yogyakarta - Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan doktor ke-70 di bidang Ilmu Hukum melalui Ujian Terbuka Disertasi pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Adapun promovendus yang diuji pada event Promosi Doktor tersebut ialah Zaenuri, S.Ag., M.H.

Judul disertasi yang diangkat adalah “Impelementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar (Regulasi) Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI) Kurun Waktu 2007-2010.” Dalam disertasinya itu, Zaenuri mengupas tuntas praktik izin perubahan status/tukar-menukar tana wakaf di Indonesia yang mengacu pada UU terbaru tentang perwakafan di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004. “Pada prinsipnya, UU ini melarang tukar menukar harta benda wakaf, tetapi kemudian memberikan pengecualian, yang diatur dalam pasal 41, yaitu apabila objek wakaf diperlkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),” jelas Zaenuri.

Sang promovendus menerangkan bahwa UU wakaf di Indonesia dalam bagian-bagian lain selain istibdal tergolong moderat, tetapi dalam bagian istibdal cenderung mempersempit. Di bagian-bagian lain, seperti diakomodasina wakaf produktif dan dibentuknya lembaga BWI ang menangani kasus perwakafan dan independen. Akan tetapi dalam soal tukar-menukar wakaf, cenderung mmempersempit, dengan mengambil prinsip melarang istibdal, kecuali karena ada RUTR. “Dari sini rimbul kesenjangan, dari sudut yuridis antara UU dan penjabarannya dalam PP,” demikian Zaenuri memaparkan.

Dari permasalahan yang diangkat, Zaenuri menyarankan perlunya revisi teradap Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 PP No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tentang Wakaf, yang berkaitan dengan alasan tukar-menukar harta benda wakaf, yang selama ini hanya satu alasan, yaitu RUTR. Beliau juga mengutarakan perlunya PP menjelaskan lebih detail alur kontrol dari masyarakat terhadap proses tukar-menukar, termasuk memasukkan pengajuan permohonan kontrol publik kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI), berdasarkan kasus di lapangan, yang hal ini belum dimasukkan. “Dan perlunya PP direvisi dengan memberikan detail cakpan alasan-alasan harta benda wakaf yang tidak bisa dimanfaakan lagi sesuai dengan ikrar wakaf,” lanjut Zaenuri.

Dari seluruh rangkaian ujian terbuka ini, Zaenuri berhasil mempertahankan gagasan yang ia usung dalam disertasinya di hadapan para dewan penguji dan memperoleh penilaian sangat memuaskan. Adapun dewan penguji yang diketuai oleh Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum., PhD. (Rektor UII) pada pelaksanaan sidang promosi doktor ini adalah, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., dan Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Selamat kepada Dr. Zaenuri, S.Ag., M.H. yang telah menyelesaikan studi doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia. (HR)

Last Updated ( Wednesday, 23 August 2017 )