PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN : KULIAH UMUM
Written by Nurul   
Tuesday, 21 February 2017

Yogyakarta- (18/2) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali menggelar acara Kuliah Umum yang kali ini menghadirkan pembicara Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H., LL.M. Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mengambil tema “Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” Dr. Tituk begitu ia akrab di sapa membatasi pemaparannya pada Penyelesaian sengketa di Sektor Perbankan, yang  dapat diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dengan tagline Ada LAPS, Sengketa Beres!, diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat dalam mengatasi permasalahan sengketa di sektor Jasa keuangan yang sering terjadi.

Dalam salah contoh kasus yang disampaikan, Dr. Tituk menggambarkan tentang kasus sengketa mengenai Penghimpunan Dana yakni kasus pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan yang dilakukan Bank terhadap rekening seorang nasabah yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari rekening nasabah lain yang diketahui telah kehilangan token sebelumnya.

Dari kasus di atas dapat diambil pelajaran bahwa nasabah harus berhati-hati dalam meminjamkan nomor rekening kepada siapapun. PIN dan User ID adalah rahasia, maka dari itu nasabah harus berhati-hati dan diharapkan tidak mencatatnya pada kertas yang mungkin saja dapat berpindah tanganSelain itu nasabah harus segera menghubungi bank jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dari pihak Bank, seharusnya melakukan CDD (Customer Due Diligence) yakni tindakan verifikasi terhadap profil nasabah baik pengirim maupun penerima. Selanjutnya Bank wajib memberitahu nasabah mengenai alasan pemblokiran yang dilakukan.

Contoh kasus di atas adalah contoh kasus paling sederhana yang disampaikan Mantan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan New York, Amerika Serikat tersebut.  Terdapat banyak kasus lain, yang biasa ditangani oleh LAPS.

LAPS adalah Lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen Jasa Keuangan dengan mudah, murah, dan cepat, serta memberikan masukan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan penyempurnaan pengaturan di sektor Jasa Keuangan. Adapun posisi Otoritas Jasa Keuangan di sini adalah melakukan pengaturan terkait bisnis yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun pengturan terkait dengan perlindungan terhadap lembaga konsumen. Bagi Lembaga Jasa Keuangan sendiri adanya LAPS diharapkan dapat menjaga atau meningkatkan kepercyaan konsumen sehingga LJK dapat tumbuh dengan stabil. Acara yang berlangsung di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta tersebut selain dihadiri oleh Mahasiswa Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi Islam dan Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam indonesia juga dihadiri olen mahasiswa dari kampus lain seperti UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 )