Refleksi Ketatanegaraan Tahun 2016 : Sebuah Diskusi Publik
Written by @min   
Tuesday, 03 January 2017
Yogyakarta – (30/12) Akhir tahun merupakan masa-masa di mana banyak orang melakukan refleksi atas apa yang telah dikerjakan selama satu tahun, prestasi apa yang telah dicapai, serta hambatan yang menghalangi pencapaian kesuksesan sehingga terkadang muncul sebuah kegagalan. Pusat Studi Hukum Konstitusi sebagai Pusat Studi pengkajian Hukum Tata Negara di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menjadikan Refleksi Ketatanegaraan Tahun 2016 sebagai tema utama Diskusi Publik yang digelar bekerjasama dengan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Dalam diskusi yang digelar di Ruang I Lantai 2 Gedung PPs FH UII, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta tersebut hadir sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara, FH UII dan Anang Zubaidi, S.H., M.H., Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII. 


Dalam presentasinya Prof. Ni’mah memaparkan tentang isu-isu krusial ketatanegaraan tingkat nasional, di antaranya kegagalan usulan amandemen UUD 1945, pelemahan sistemik terhadap Komisi Yudisial salah satunya dengan munculnya permasalahan perebutan kursi lembaga kenegaraan dan komisi negara yang juga menimpa KY. Serta yang paling marak akhir tahun ini adalah isu-isu tentang Presiden yang kembali mengemuka di tengah isu politik dan agama yang melibatkan Umat Islam dengan sebuah aksi massal berjudul Aksi Bela Islam. Hal tersebut berkaitan langsung dengan dugaan penistaan agama, yang dilakukan Gubernur Non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di samping itu ada pula permasalahan posisi kepolisian yang terjepit antara proses penegakan hukum dengan tuntutan masyarakat, di mana polisi dipertanyakan keberpihakannya. Prof Ni’mah juga menguraikan isu-isu krusial tingkat daerah di antaranya isu Pilkada serentak yang akan terjadi pada awal 2017, izin-izin pertambangan daerah yang koruptif, UU keistimewaan DIY, dan beberapa permasalahan yang terjadi pada tingkatan regional. Sementara itu Anang Zubaidi Direktur PSHK menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi di 2016 di antaranya adalah, permasalahan kewarganegaraan ganda yang sempat ramai dibicarakan menimpa Wakil Menteri ESDM, Penanggulangan terorisme yang dinilainya perlu peninjauan ulang terhadap rencana revisi undang-undangnya, Kemerdekaan dalam beribadah di tengah isu SARA yang memanas dan ketegasan negara dalam menangani kasus-kasus intoleransi, serta kasus kejahatan seksual yang semakin merajalela di mana salah satu cara meredamnya adalah wacana hukuman kebiri yang dia nilai perlu segera ditegakkan di tahun 2017. Di samping itu ada pula tinjauan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menurutnya perlu ditegakkan dan diadakan kajian tentang kemungkinan revisi terhadap undang-undang tersebut. Diskusi publik yang dihadiri oleh kalangan mahasiswa dan juga mengundang beberapa rekan media tersebut, berlangsung cukup menarik dengan sesi tanya- jawab yang hangat.
Last Updated ( Friday, 06 January 2017 )