Riyanta dan Azis Raih Gelar Doktor Ke - 66 Dan 67 Dari Universitas Islam Indonesia
Written by @min   
Friday, 12 December 2014
Yogyakarta - Jum’at, 12 Desember 2014, bertempat di Auditorium Lantai III (Tiga) Kampus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta pada pukul 14.00 WIB, Program Doktor Ilmu Hukum  menggelar Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor), atas nama Abdul Aziz Hakim, S.H.I., M.H. 
Promovendus yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini memfokuskan disertasinya pada Hukum Tata Negara dengan Judul Disertasi “Pemberhentian Kepala daerah Di Era Pemilihan Langsung.” 
Hasil penelitian dari Promovendus menyimpulkan bahwa sistem pemberhentian kepala daerah di era demokrasi langsung harus didesain ulang, karena tidak sejalan dengan beberapa sistem yang diterapkan dalam pemerintahan. Disamping itu, pendesainan ulang tersebut juga diperlukan agar sistem pemberhentian  Kepala Daerah tidak didominasi oleh sistem sentralisme yang bertabrakan dengan hakekat desentralisme dan tidak searah dengan nilai-nilai desentralisasi dalam konteks unitarisme.

Dengan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. sebagai Promotor dan Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. sebagai Co Promotor serta diuji oleh beberapa pakar Hukum Tata Negara di Indonesia seperti Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof Dr. Arief Hidayat S.H., M.S., dan Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., Promovendus berhasil Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan, dan berhak menyandang Gelar Doktor (DR) di Bidang Hukum.

Sementara itu pada minggu sebelumnya, bertepatan dengan Jum’at 5 Desember 2014 di tempat dan waktu yang sama juga digelar Ujian Terbuka (Promosi Doktor) atas nama Drs. Riyanta, M.Hum. Mengangkat Tema Waris dengan judul disertasi “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)”

Promovendus yang merupakan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung memandang, perlunya memberikan warisan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Hal tersebut merupakan Ijthad Murni Mahkamah Agung dengan mengadopsi pendapat Ibnu Hazm yang didasarkan pada Surat an-Nisaa’ (4): 11 , al-Baqarah (2):180 dan hadist laa wasiyyata li waarisin. Alasan pemberian wasiat wajibah, menurut Mahkamah Agung adalah karena ahli waris non muslim adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan diantara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan agama. Namun kendati demikian, penerapan wasiat wajibah lebih bersifat kasuistik. Menurut Promovendus penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim sangat relevan bagi pembaruan hukum kewarisan Islam Indonesia.

Di Promotori oleh Prof. Abdul Ghofur Anshori. S.H., M.H., dan Co Promotor Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.d. dan diuji oleh beberapa Pakar Hukum Islam dan Hukum Positif seperti Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Prof. Khoirudin Nasution, M.A., Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS, serta Dr. Rohidin, M.Ag. Promovendus akhirnya dinyatakan Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan, dan berhak menyandang Gelar Doktor (DR) di Bidang Hukum.

Last Updated ( Tuesday, 16 December 2014 )