Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Lindra Darnela Angkat Isu Intervensi Kemanusiaan DK PBB Terhadap Konflik Libya Print E-mail
Written by @min   
Wednesday, 23 August 2017
Yogyakarta - Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali menggelar Ujian Terbuka Disertasi yang ke-71 pada hari Selasa, 22 Agustus 2017. Sidang terbuka promosi doktor ini berlangsung di Ruang Auditorium lt. 3 Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Promovendus, Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., mengangkat judul disertasi “Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) Terhadap Konflik di Libya Dalam Perspektif Hukum Internasional.”

Dalam disertasinya, Lindra mempertanyakan kesesuaian intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya dengan nilai-nilai etis intervensi kemanusiaan. “Intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar teori intervensi kemanusiaan,” papar Lindra.

Read more...
 
Zaenuri Bahas Regulasi Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI Print E-mail
Written by @min   
Wednesday, 23 August 2017

Yogyakarta - Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali melahirkan doktor ke-70 di bidang Ilmu Hukum melalui Ujian Terbuka Disertasi pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017. Sidang terbuka ini dilaksanakan di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Adapun promovendus yang diuji pada event Promosi Doktor tersebut ialah Zaenuri, S.Ag., M.H.

Judul disertasi yang diangkat adalah “Impelementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar (Regulasi) Tanah Wakaf Pada Kementerian Agama RI) Kurun Waktu 2007-2010.” Dalam disertasinya itu, Zaenuri mengupas tuntas praktik izin perubahan status/tukar-menukar tana wakaf di Indonesia yang mengacu pada UU terbaru tentang perwakafan di Indonesia, yaitu UU No. 41 Tahun 2004. “Pada prinsipnya, UU ini melarang tukar menukar harta benda wakaf, tetapi kemudian memberikan pengecualian, yang diatur dalam pasal 41, yaitu apabila objek wakaf diperlkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR),” jelas Zaenuri.

Last Updated ( Wednesday, 23 August 2017 )
Read more...
 
Amin Bendar Kritisi Ekonomi dalam Hukum Pertambangan Print E-mail
Written by @min   
Wednesday, 23 August 2017
Yogyakarta - Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar Ujian Terbuka Disertasi pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 bertempat di Ruang Auditorium Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Promovendus yang diuji pada event Promosi Doktor tersebut ialah salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Ternate, Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum.

Dalam disertasinya yang berjudul “Analisis Ekonomi dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan”, ia menerangkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum telah terimplementasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Sekalipun sudah terimplementasi ke dalam dua undang-undang tersebut, namun belum membawa keuntungan yang diharapkan (expected return) secara efisien,” terang Amin. Ia menambahkan bahwa hal tersebut belum mencapai nilai ekonomi yang optimal, sehingga belum mendorong terwujudnya kesejahteraan publik atau peningkatan kemakmuran (wealth maximization) rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Last Updated ( Wednesday, 23 August 2017 )
Read more...
 
Pengumuman Hasil PMB Kelas Sept Gelombang 2 Print E-mail
Written by @min   
Wednesday, 09 August 2017

   


Pengumuman Hasil Tes PMB Kelas September 2017 Gel.2


 

Program Pascasarjana FH UII dengan ini mengumumkan hasil PMB MH, MKn, dan S3 Gelombang 2 Kelas September 2017. Adapun nama-nama peserta yang lolos seleksi masuk dan ketentuan-ketentuan lain kami uraikan dalam lampiran pengumuman ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Lampiran :

 

 

 
[Update] Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Print E-mail
Written by @min   
Saturday, 29 July 2017
  

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia
Magister (S2) Ilmu Hukum, Magister (S2) Kenotariatan
dan Doktor (S3) Ilmu Hukum
Kelas September 2017

 


Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister (S2) Ilmu Hukum Angkatan ke-39, Magister (S2) Kenotariatan Angkatan ke-7, dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Angkatan ke-17. Untuk melihat informasi selengkapnya silahkan lihat di poster berikut ini.

 

Last Updated ( Thursday, 03 August 2017 )
 
PERPPU No. 2 TAHUN 2017 : SEBUAH DISKUSI Print E-mail
Written by Nurul   
Saturday, 29 July 2017

Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar diskusi panel dengan tema “ Kajian Yuridis dan Politis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2017.” Selasa, 25 Juli 2017.

Bertempat di R1 Kampus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diskusi Panel tersebut mengadirkan Dr. Ishviati Joenaini Koenti, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra, yang merupakan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum UII, Allan Fatchan Gani W, S.H., M.H. dari Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, dan Hifdzi Alim , S.H., M.H. dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT Korupsi) FH UGM.

Bertempat di Ruang 1 Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta, diskusi panel tersebut pada dasarnya membahas mengenai PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang ORMAS. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan terakhir suhu politik di Indonesia sedang berada pada level yang tinggi. Berbagai macam issu politik dengan bermacam latar belakang melahirkan banyak pendapat baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Diskusi panel tersebut memberikan gambaran tersendiri tentang perlu tidaknya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan dan apa yang melatarbelakangi pemerintah dalam menerbitkannya.

Pada akhirnya para narasumber dalam diskusi panel tersebut memberikan pandangannya masing-masing terhadap sikap pemerintah dalam menerbitkan PERPPU No. 2 Tahun 2017. Dr. Ishviati misalnya berpendapat bahwa lartarbelakang penerbitan PERPPU harus dipikirkan dalam dua perspektif yakni keadaan hukum tata negara normal dan hukum tata negara tidak normal. Mengenai “kegentingan yang memaksa” yang menjadi indikasi terbitnya PERPPU tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah hak ssubjektif Presiden, tapi kedepan perlu ditata dalam UUD 1945 bahwa MK memiliki wewenang menilai “kegentingan yang memaksa” atau perspektif “negara dalam keadaan tidak normal/darurat”.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it