Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
SEMINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUSUN Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 28 March 2017

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan IMMASTA (Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan) UII dan pengurus Daerah INI – IPPAT Kota Yogyakarta sukses menggelar Seminar Nasional dengan tema “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Rusun Komersial di Indonesia”

Acara yang diadakan di Borobudur Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta Sabtu, 25 Maret 2017 lalu tersebut menghadirkan beberapa pembicara baik dari Praktisi maupun Akademisi, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional H.M., Noor Marzuki, S.H., M.Si. , Pakar Hukum Agraria dari Ugm Prof. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Notaris dan PPAT Dr. Harlien Boediono, S.H., Hakim Mahkamah Agung Hamdi, S.H., M.Hum., Notaris dan PPAT Irma Devita, S.H., M.Kn., Komisioner lembaga Ombudsman DIY Hanum Aryani, S.H., Konsultan Strata Title Budi Hendrawan, dan Ketua DPD REI DIY Nur Andi Wijayanto, S.T., M.Sc., MBA.

Banyaknya pembicara yang dihadirkan diharapkan mampu menjawab permasalahan munculnya sengketa hukum  dalam pembelian dan pengelolaan rusun yang seringkali merugikan konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia dalam sambutan pembukanya.

Pada kesempatan ini pembicara banyak mengupas undang-undang nomer 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman (UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sebagai payung hukum bagi pendirian dan pengelolaan Rumah Susun, baik yang komersiil maupun yang non komersiil.

Hanum Aryani, S.H. Komisioner Ombudsman DIY memaparkan problem yang terjadi di lapangan terkait dengan pendirian Rusun di DIY, diantaranya penolakan dari warga sekitar akibat kurangnya sosialisasi dan kompensasi yang diberikan pihak pengembang, kasus penggelapan dana pembeli, dan tidak adanya perizinan dari pemerintah setempat.

Problem di atas merupakan beberapa permasalahan yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY). Langkah-langkah yang dilakukan oleh LO DIY untuk memberikan kepastian hukum bagi korban problem di atas antaralain dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten/ Kota Se- DIY dan Pelaporan ke Diskrimsus Polda DIY. LO DIY sendiri menilai bahwa salah satu dari sekian banyak penyebab permasalahan yang timbul akibat pendirian dan pengelolaan Rusun tersebut adalah karena lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemasaran Rusun dan lemahnya penindakan terhadap pendirian Rusun tidak berizin. Hal senada juga dikatakan oleh Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyarankan agar pemerintah wajib melakukan pengawasan perizinan untuk menghindari konflik di kemudian hari. Pun dari pihak pembeli/ konsumen harus memperhatikan aspek legalitas, perizinan, waktu dan lokasi pengerjaan dengan seksama sebelum memutuskan untuk membeli sehingga terhindar dari gugatan yang dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Seminar Nasional Ke-2 yang diadakan oleh Program Magister Kenotariatan PPs FH UII tersebut berlangsung sukses dengan berhasil menyedot 250 peserta baik dari praktisi, akademisi maupun umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Rumah Susun merupakan isu yang menarik untuk dibahas, terlebih dengan berkembangnya sejumlah Rusun baik komersiil maupun non komersiil di Indonesia pada umumnya, dan di DIY pada khususnya dewasa ini. Selain Seminar Nasional, pada kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan kerjasama antara Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT).
Last Updated ( Thursday, 06 April 2017 )
 
< Prev   Next >

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it