Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
GRATIFIKASI BIDANG KESEHATAN MENGANTAR PPs FH UII AWALI PERKULIAHAN KELAS MARET 2017 Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 21 March 2017

                                                                           

Gatifikasi Dalam Bidang Kesehatan menjadi isu penting untuk dibahas terutama jika dipandang darii aspek hukum. Dalam rangka Kuliah Pembukaan Kelas Maret Tahun Akademik 2016/ 2017 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengangkat tema tersebut sebagai tema Kuliah Perdana Pembukaan dengan menghadirkan Pembicara dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law, mantan anggota Kompolnas, dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan / Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

Dalam perkuliahan yang berlangsung di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sabtu, 18 Maret 2017 tersebut dr. Nasser memaparkan bahwa saat ini gratifikasi sering dianggap sebagai hadiah yang wajar dan halal sebagaimana budaya gotong-royong. Padahal gratifikasi merupakan jalan masuk suap, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) setidaknya ada tiga rumusan implementasi gratifikasi yakni adanya niat terselubung yang mengganggu independensi penyelenggara negara, mempengaruhi obyektivitas dari penyelenggara negara dalam hal mengambil keputusan profesional, dan yang ketiga dapat menyamarkan tindakan korupsi lain. Ketiga hal tersebut tertuang dalam Pasal 12b (1) UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20.2001.

Salah satu bidang yang rawan terjadi gratifikasi di lapangan adalah bidang kesehatan. Gratifikasi dalam bidang kesehatan seringkali berhubungan dengan pemberian-pemberian dari Perusahaan terutama bidang farmasi terhadap tenaga kesehatan secara perorangan. Hal tersebut seringkali menimbulkan conflict of interest antara tenaga kesehatan dengan perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasinya KPK bersama kemenkes dan PB IDI telah melakukan kesepakatan pada 2 Februari 2016 untuk tidak memperbolehkan perusahaan farmasi memberikan dukungan perorangan kepada tenaga kesehatan kecuali via institusi resmi.

 

Untuk melindungi tenaga kesehatan dari gratifikasi dan tindak pidana suap dapat dilakukan dengan dua hal yakni penguatan MKEK dan Dewan Etik Perhimpunan agar dapat memonitor dengan ketat hubungan ilegal antara perusahaan farmasi dengan tenaga kesehatan. Dengan payung hukum yang ada maka gratifikasi adalah masalah etik bukan masalah hukum. Yang kedua KPK bekerjasama dengan BPOM, kemenkes dan Dirjen Pajak bekerja erat untuk memonitor kinerja perusahaan farmasi. Dari uraian di atas pada akhirnya dr. M. Nasser menyimpulkan pemaparannya dalam 8 poin diantaranya menerangkan bahwa profesi tenaga kesehatan khususnya kedokteran adalah profesi luhur dan mulia yang tidak boleh diintervensi oleh materi. Dan KPK diharapkan mampu mendorong organisasi profesi tenaga kesehatan untuk menindak tegas para anggotanya yang terlibat gratifikasi. Kuliah Pembukaan tersebut menandai dibukanya Perkuliahan kelas Maret TA 2016/2017 dengan didahului oleh Orientasi Studi pada masing-masing Program Studi.
Last Updated ( Wednesday, 29 March 2017 )
 
< Prev   Next >

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it