Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Seminar Nasional Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Print E-mail
Written by @min   
Monday, 25 January 2016

Sabtu, 21 November 2015, PPs FH UII menggelar acara Seminar Nasional dengan tema "Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa". Seminar yang dikerjakan oleh mahasiswa MH ini menghadirkan Prof. Mahfud MD sebagai key note spekaer. Selain itu, pembicara yang lain ialah perwakilan dari KPK, Kementrian Desa, Ibu Dr. Ni'matul Huda dan Dr. Ridwan selaku dosen MH, serta turut pula mahasiswa MH, Despan Heryansyah, yang mengisi seminar ini. 

Secara historis desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan pemerintahan Indonesia, bahkan telah diketahui secara umum bahwa desa adalah bentuk pemerintahan asli Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Kelompok masyarakat di dalam desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif mandiri dari  campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

       UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Dalam teritoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap daerah yang bersifat istimewa. Hal ini setidaknya menandakan dua hal penting, Pertama, bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka pemerintahan desa telah lebih dulu ada dan menjadi sistem pemerintahan yang berlaku di dalam masyarakat. Kedua, para pendiri bangsa ini sadar akan keberadaan pemerintahan asli itu, oleh karenanya mengakui eksistensinya dalam konstitusi negara Indonesia.
       Pasca amandemen UUD 1945, penjelasan mengenai desa yang dimuat dalam UUD sebelum amandemen tersebut, diakomodir dalam Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dan ayat (2) menegaskan, “Nagara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Apabila melihat pada pengaturan ini, sebenarnya konstitusi telah mengamanatkan pengaturan tentang pemerintahan desa.
       Sebagai bentuk affirmative action atas dinamika tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diaturnya pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi pada adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa itu tentu diikuti pula dengan kebutuhan pendanaan sebagai anggaran pendapatan dan belanja aparatur desa. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk dukungan atas penyelenggraan pemerintahan desa. Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah desa bervariasi, bergantung pada jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa.
       Dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, diharapkan pemerintah desa dapat mandiri melakukan pembangunan di desanya sendiri, hal ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan NKRI dalam Pembukaan UUD 1945. Model pemerintahan “top-down” dengan menyamaratakan kebijakan terhadap semua daerah yang diterapkan pada masa lalu, dianggap sudah tidak relevan lagi. Kemudian diganti dengan model pemerintahan “bottom-up” dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat diserahkan kepada masing-masing pemerintah lokal yang dianggap lebih mengetahui kebutuhan daerahnya.
       Di satu sisi, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini memang menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desanya. Namun di sisi lain, Alokasi Dana Desa ini juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah desa terhadap tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang dan bahkan tindak pidana korupsi. Mengingat persinggungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa sangat kental. Minimnya sosialisasi terkait dengan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa juga ikut memperkeruh permasalahan. Kondisi ini, menjadikan alokasi dana desa yang di beberapa tempat telah dicairkan dalam kas desa belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah desa, sehingga tujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta pemerintah desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Oleh karena itu, pemerintah desa membutuhkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, agar dapat memanfaatkan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang selama ini menghantui aparat pemerintah desa tidak terjadi.
       Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Pascasarjana hukum Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mengadakan seminar terkait dengan optimalisasi dan pertanggungjawaban alokasi dana desa tersebut, sebagai bentuk pengabdian masyarakat serta tanggung jawab atas pendidikan hukum masyarakat.


Last Updated ( Tuesday, 26 January 2016 )
 
< Prev   Next >

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it