Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Ketentuan UAS Magister Kenotariatan Print E-mail
Written by @min   
Monday, 20 February 2017

Pengumuman Ketentuan Ujian Akhir Semester Ganjil 2016/2017

Magister Kenotariatan


 
 
Bersama ini kami sampaikan pengumuman terkait ketentuan Ujian Akhir Semester Magister Kenotariatan. Berikut beberapa hal terkait UAS MKN :
  1. Kuliah berakhir pada tanggal 19 Februari 2017
  2. UAS akan dilaksanakan pada tanggal 22 Feb sd 1 Mar 2017
  3. Jadwal dan ketentuan UAS akan diumumkan di website pada tanggal 20 Februari 2017
  4. Kartu ujian dapat diambil di sekretariat pada tanggal 21 Februari 2017
  5. Syarat untuk dapat mengikuti UAS :
      • Lunas SPP pada semester berjalan
      • Memenuhi syarat kehadiran minimal 75% untuk setiap mata kuliah (daftar presensi akan di-upload setelah kuliah berakhir)
      • Mengisi kuesioner NKD (Form bisa diisi di sini  )
      • Bagi yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah tersebut dan wajib mengulangnya di semester depan 
      • Rincian mahasiswa yang belum/sudah memenuhi persyaratan UAS lihat di sini (sem1sem2sem3 )
 
Last Updated ( Monday, 20 February 2017 )
 
Pengumuman Ujian Remidi Februari 2017 Print E-mail
Written by @min   
Thursday, 16 February 2017

PENGUMUMAN UJIAN REMIDIASI PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM DAN MAGISTER KENOTARIATAN


 Bagi mahasiswa MKn yang akan mengikuti remidi pada ujian akhir semester ganjil 2016/17, program membuka pendaftaran sd tanggal 21 Feb 2017, dengan syarat :

  • Memenuhi presensi mata kuliah yang akan diujikan
  • Mengisi form pendaftaran ujian remidi, form bisa diunduh di sini
  • Membayar biaya pendaftaran Rp 150.000 per mata kuliah per dosen
  • Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar remidi bulan Januari dan mata kuliah yang didaftarkan tidak diujikan, dapat mengalihkan biaya pendaftaran tesebut ke biaya pendaftaran remidi bulan Februari ini dengan menunjukkan kuitansi pendaftaran
Demikian pengumuman dari kami, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Last Updated ( Tuesday, 02 May 2017 )
 
Pengumuman PMB MH dan MKN kelas Maret 2017 Gelombang 2 Print E-mail
Written by @min   
Tuesday, 14 February 2017
  

Pengumuman PMB MH dan MKN kelas Maret 2017 Gelombang 2

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan ini mengumumkan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Magister (S2) Ilmu Hukum Angkatan 38 dan Program Kenotariatan Angkatan 6 Kelas Maret 2017 Gelombang 2 sebagaimana terlampir dalam surat ini. 

 

Bagi peserta yang dinyatakan Lulus/Diterima, diwajibkan untuk mengambil surat pengumuman di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. dengan pengisian form registrasi yang akan mulai dilayani pada: 

 

Tanggal : 16-24 Februari 2017

Waktu : 08.00 - 16.00 wib

Tempat : Program Pascasarjana FH UII, Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta 

 

 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


 

Last Updated ( Tuesday, 14 February 2017 )
 
SEMNAS "KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUSUN KOMERSIAL DI INDONESIA" Print E-mail
Written by Pasca Hukum UII   
Tuesday, 14 February 2017

SEMINAR NASIONAL KENOTARIATAN "KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH SUSUN KOMERSIAL DI INDONESIA"


Pembukaan Pendafataran Seminar Nasional Kenotariatan yang bertema khusus dengan membahas maraknya pembangunan Rumah Susun Komersial bisa dilihat melalui link berikut : 

Semnas Kenotariatan UII 

=> Berikut Pendaftaran Seminar Nasional   

Last Updated ( Monday, 20 February 2017 )
 
Pengumuman PMB Kelas Maret 2017 Gel. 2 Print E-mail
Written by @min   
Tuesday, 31 January 2017

   


Pengumuman PMB Kelas Maret 2017 Gel. 2

Dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran mahasiswa baru MH dan MKn Kelas Maret 2017 gelombang 2, pendaftaran diundur menjadi tanggal 7 Februari 2017. Tes masuk akan dilaksanakan pada tanggal 9 & 11 Feb untuk MH serta tanggal 10 & 11 Feb untuk MKn. Semua tes dilaksanakan mulai pukul 09.00 di Program Pascasarjana FH UII, Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta.

Berikut pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 
HAKIM PTUN JOGJA RAIH GELAR DOKTOR KE-66 DARI PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UII Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 17 January 2017

 

Penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pascareformasi masih menjadi objek saling lempar wewenang antara kewenangan Mahkamah Agung dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di samping badan peradilan khusus dalam memutus perkaranya.  Hal tersebut dinilai Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” sebagai ketidaksiapan pemerintah dalam menyelesaikan perkara pilkada.

Disampaikan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Sabtu, 14 Januari 2017, Disertasi Novy sampai pada kesimpulan adanya perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menggunakan pendekatan legalitas di mana penyelesaiannya terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pilkada dan menolak mengadili sengketa di luar hasil pilkada.  Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pilkada dengan melakukan pengujian konstitusional pemilu (pemilukada). Penyelesaian sengketa pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sengketa yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilukada saja melainkan juga aspek yang mempengaruhi perolehan hasilnya.

Novy juga menyampaikan konsep Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang ideal dengan dibentuknya badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015  adalah sebuah lembaga peradilan. Sementara itu penyelenggaraan peradilan dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah nantinya, harus diselesaikan dalam sebuah konstruksi pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dari ke empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi PTUN yang berupa keputusan/penetapan dan tindakan pemerintahan membuat penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota pada dasarnya lebih dekat dengan karakteristik sengketa yang menjadi kewenangan PTUN. Badan peradilan khusus merupakan ius constitutum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang keberadaannya hanya mewujudkan keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Rekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. 

Mahkamah Konstitusi yang juga sebagai konsep ideal penyelesaian sengketa hasil pemilukada dan peradilan konstitusi harus menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oeh Pancasila dan UUD 1945 sehingga mendorong terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis. Mahkamah Konstitusi merupakan guardian of the constitution dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi dari adanya praktik pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi merupakan konsep ideal karena Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada tidak hanya sekedar terkait dengan penentuan angka-angka hasil Pemilukada yang diperoleh para kontestan, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan pemilihannya sendiri.

Berhasil mempertahankan Disertasinya di hadapan Dewan Penguji dengan Promotor  Prof. Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H., Co. Promotor Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., dan para penguji di antaranya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., Prof. Achmad Sodiki, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., dan Prof Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. Promovenda pada akhirnya dinyatakan lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Doktor (DR) di bidang Ilmu Hukum. Promovenda sendiri merupakan Doktor Ilmu Hukum ke- 66 dari Program Pascasarjana FH UII dan merupakan Doktor ke-109 lulusan Universitas Islam Indonesia.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it