Postgraduate in Law UII

Selamat Datang di Web Site Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
MKN UII MENDAPAT KUNJUNGAN ASESMEN LAPANGAN DARI BAN PT Print E-mail
Written by Nurul   
Wednesday, 12 April 2017

Sabtu, 8 April 2017 Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum (PPs FH) Universitas Islam Indonesia (UII)  mendapatkan kunjungan Asesmen Lapangan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Hal itu sebagai tindak lanjut pengiriman Borang Akreditasi Magister Kenotariatan yang telah dilaksanakan akhir tahun 2016 lalu.

Dalam Asesmen lapangan tersebut bertindak sebagai Asesor adalah Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. Pembukaan acara dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan dibuka langsung oleh Rektor UII Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.  yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Asesor dan memberikan gambaran umum tentang Universitas Islam Indonesia, khususnya Magister Kenotariatan. Sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam proses penyusunan Borang Magister Kenotariatan Rektor berpendapat bahwa,  Magister Kenotariatan PPs FH UII telah menyelenggarakan pendidikan kenotariatan yang sesuai dengan visi UII serta peraturan dari pemerintah khususnya DIKTI. Oleh karena itu besar harapannya jika nanti pada akhirnya Magister Kenotariatan mendapatkan hasil Asesmen lapangan yang terbaik.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Dr. Mustaqiem S.H., M.Si., Beberapa pejabat Pusat Universitas Islam Indonesia, Dekan FH UII beserta jajarannya, Dosen, Karyawan, hingga Mahasiswa, Alumni serta User Program Magister Kenotariatan PPs FH UII. Kesemuanya diundang sebagai supporting team dalam mendukung kelancaran asesmen terkait dengan bukti-bukti di lapangan.

Acara ynag berlangsung hingga pukul 17.30 WIB tersebut, pada akhirnya berjalan dengan lancar dan kembali ditutup secara langsung oleh Rektor UII setelah acara seremonial penandatanganan dan penyerahan berita acara Asesmen Lapangan Akreditasi BAN PT dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum  Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.hum. dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

 
KULIAH UMUM : RELEVANSI KONSEP KEADILAN YUNANI KUNO TERHADAP POLITIK dan HUKUM MODERN Print E-mail
Written by Nurul   
Saturday, 01 April 2017

Kuliah Umum merupakan  salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII). Berbagai tema telah diusung dengan mengangkat isu-isu aktual terutama dipandang dari sisi hukum.  Sabtu, 31 Maret 2017, PPs FH UII kembali menggelar Kuliah Umum dengan mendatangkan Prof. Martha Catherine Beck, Ph.D. seorang Profesor Filsafat Hukum dari Lyon University Arkansas, USA.

Mengangkat tema “ The Concept of Justice in The Ancient Greek and It’s Relevance to The Modern Law and Politics “ Kuliah Umum ini dibuka oleh Ketua PPs FH UII Drs. Agus Triyanta, Ma.,M.H., Ph.D , dan dimoderatori oleh Drs. Jarot Wahyudi, S.H., M.A. salah satu mahasiswa Program Doktor PPs FH UII. Menurut Jarot Filsafat dipandang sebagai hal yang sulit, oleh karena itu Prof. Martha hadir untuk membuatnya terlihat sederhana dan mudah.

Dalam pemaparannya Prof. Martha mendahuluinya dengan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sulit jika masing-masing orang bisa mengembangkan kemampuannya. Tuhan menciptakan alam semesta yang bisa dimengerti, dan menciptakan manusia untuk menterjemahkan hal-hal yang bisa dimengerti tersebut. Lebih lanjut Prof Martha memaparkan bahwa konsep-konsep tersebut telah ada dalam pemikiran para filsuf Yunani Kuno sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang menitik beratkan pada nilai-nilai  moral atau yang disebut sebagai virtue.

Filsafat Yunani Kuno tersebut saat ini telah banyak ditolak oleh pemikiran “Modern Western” atau pemikiran liberal modern yang mengabaikan nilai-nilai moral dan lebih menekankan pada power over untuk menguasai orang lain. Filsafat Yunani Kuno telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pemikiran-pemikiran hukum dan politik, salah satunya adalah pemikiran untuk membangun kelas menengah yang kuat, kelas yang dianggap bisa memperjuangkan keadilan dengan nilai-nilai moral dibandingkan kelas atas. Namun sepertinya pemikiran para filsuf Yunani Kuno tersebut saat ini mulai ditinggalkan oleh penganut neo liberal. 

Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 )
Read more...
 
SEMINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUSUN Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 28 March 2017

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan IMMASTA (Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan) UII dan pengurus Daerah INI – IPPAT Kota Yogyakarta sukses menggelar Seminar Nasional dengan tema “Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Rusun Komersial di Indonesia”

Acara yang diadakan di Borobudur Room Hotel Ina Garuda Yogyakarta Sabtu, 25 Maret 2017 lalu tersebut menghadirkan beberapa pembicara baik dari Praktisi maupun Akademisi, di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional H.M., Noor Marzuki, S.H., M.Si. , Pakar Hukum Agraria dari Ugm Prof. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Notaris dan PPAT Dr. Harlien Boediono, S.H., Hakim Mahkamah Agung Hamdi, S.H., M.Hum., Notaris dan PPAT Irma Devita, S.H., M.Kn., Komisioner lembaga Ombudsman DIY Hanum Aryani, S.H., Konsultan Strata Title Budi Hendrawan, dan Ketua DPD REI DIY Nur Andi Wijayanto, S.T., M.Sc., MBA.

Banyaknya pembicara yang dihadirkan diharapkan mampu menjawab permasalahan munculnya sengketa hukum  dalam pembelian dan pengelolaan rusun yang seringkali merugikan konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia dalam sambutan pembukanya.

Pada kesempatan ini pembicara banyak mengupas undang-undang nomer 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman (UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sebagai payung hukum bagi pendirian dan pengelolaan Rumah Susun, baik yang komersiil maupun yang non komersiil.

Hanum Aryani, S.H. Komisioner Ombudsman DIY memaparkan problem yang terjadi di lapangan terkait dengan pendirian Rusun di DIY, diantaranya penolakan dari warga sekitar akibat kurangnya sosialisasi dan kompensasi yang diberikan pihak pengembang, kasus penggelapan dana pembeli, dan tidak adanya perizinan dari pemerintah setempat.

Last Updated ( Thursday, 06 April 2017 )
Read more...
 
PEMBEKALAN ALUMNI PERIODE MARET 2017 Print E-mail
Written by Nurul   
Saturday, 25 March 2017

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. terlihat sedang mengisi Pembekalan Alumni Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada hari Jum'at, 24 Maret 2017 . Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kecintaan terhadap almamater dan pengetahuan tentang dunia kerja tersebut merupakan agenda rutin yang dimiliki oleh PPs FH UII. Dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan bahwa alumni PPs FH UII akan menjadi insan-insan tangguh yang unggul dan  siapbersaing serta tidak melupakan nilai-nilai yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Sehingga pada akhirnya Alumni PPs FH UII dapat menjadi insan sukses yang mampu mengharumkan nama baik almamaternya.

Last Updated ( Wednesday, 05 April 2017 )
 
30 DOKTOR dan PROFESOR ALUMNI FH UNIVERSITAS INDONESIA KUNJUNGI PPS FH UII Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 21 March 2017

                                                                              

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PPs FH UII) baru-baru ini menerima kunjungan dari Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Kedatangan tamu yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo tersebut mengikutsertakan kurang lebih tigapuluh Doktor dan Profesor baik yang berprofesi sebagai akademisi maupun praktisi bidang hukum  yang tersebar di seluruh Indonesia.

 Tujuan dari kunjungan itu sendiri selain untuk menyambung silaturahmi dengan PPs FH UII juga sebagai pertemuan awal kerjasama dalam rangka memberikan kontribusi untuk perbaikan dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini dunia hukum di Indonesia banyak mengalami anomali dan penurunan baik dari segi aturan-aturan terlebih dalam aspek penegakan hukum. Oleh sebab itu kerjasama tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi pembiaran yang membahayakan kondisi hukum di Indonesia.

Last Updated ( Thursday, 06 April 2017 )
Read more...
 
GRATIFIKASI BIDANG KESEHATAN MENGANTAR PPs FH UII AWALI PERKULIAHAN KELAS MARET 2017 Print E-mail
Written by Nurul   
Tuesday, 21 March 2017

                                                                           

Gatifikasi Dalam Bidang Kesehatan menjadi isu penting untuk dibahas terutama jika dipandang darii aspek hukum. Dalam rangka Kuliah Pembukaan Kelas Maret Tahun Akademik 2016/ 2017 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengangkat tema tersebut sebagai tema Kuliah Perdana Pembukaan dengan menghadirkan Pembicara dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law, mantan anggota Kompolnas, dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan / Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

Dalam perkuliahan yang berlangsung di Auditorium Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sabtu, 18 Maret 2017 tersebut dr. Nasser memaparkan bahwa saat ini gratifikasi sering dianggap sebagai hadiah yang wajar dan halal sebagaimana budaya gotong-royong. Padahal gratifikasi merupakan jalan masuk suap, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) setidaknya ada tiga rumusan implementasi gratifikasi yakni adanya niat terselubung yang mengganggu independensi penyelenggara negara, mempengaruhi obyektivitas dari penyelenggara negara dalam hal mengambil keputusan profesional, dan yang ketiga dapat menyamarkan tindakan korupsi lain. Ketiga hal tersebut tertuang dalam Pasal 12b (1) UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20.2001.

Salah satu bidang yang rawan terjadi gratifikasi di lapangan adalah bidang kesehatan. Gratifikasi dalam bidang kesehatan seringkali berhubungan dengan pemberian-pemberian dari Perusahaan terutama bidang farmasi terhadap tenaga kesehatan secara perorangan. Hal tersebut seringkali menimbulkan conflict of interest antara tenaga kesehatan dengan perusahaan tersebut. Untuk mengantisipasinya KPK bersama kemenkes dan PB IDI telah melakukan kesepakatan pada 2 Februari 2016 untuk tidak memperbolehkan perusahaan farmasi memberikan dukungan perorangan kepada tenaga kesehatan kecuali via institusi resmi.

 

Last Updated ( Wednesday, 29 March 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Login Form






Lost Password?

Agenda & Kegiatan

 


  

likeus  

Layanan Mahasiswa






Blog UII Staff


 

Internal Link





Informasi

Informasi: Program Pascasarjana Hukum UII , Jln. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta Telp: (0274)-520661, e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it